Evaluasi Dana Otsus Papua, Gerindra: Pemerintah Lagi Panik

Evaluasi Dana Otsus Papua, Gerindra: Pemerintah Lagi Panik

Heri Gunawan | Foto: dok/JPG

Metro Merauke – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai pemerintah saat ini sedang kebakaran jenggot. Itu terlihat dari rencana evaluasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua pascawabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.

“Evaluasi dana Otsus setelah adanya kasus gizi buruk di Asmat, bisa diasosiasikan kalau pemerintah sedang kebakaran jenggot. Terlepas evaluasi itu perlu atau tidak perlu, yang pasti soal gizi buruk dan dana otsus adalah dua hal berbeda,” ucap Heri kepada jpnn.com, Senin (5/2).

Dia menilai bahwa kasus gizi buruk Asmat bisa diringkas sebagai ketidakhadiran negara secara total di Papua. Sebab, tugas negara menurutnya tidak hanya memberikan uang, tapi mesti melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Hingga 2016, katanya, pemerintah telah mengalokasikan dana otsus lebih dari Rp 59 triliun. Dalam APBN 2018 saja jumlahnya mencapai Rp 8 triliun (Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Papua Barat Rp 2,4 triliun).

“Tapi, otsus Papua bukan hanya soal uang. Berapa pun uang yang dialokasikan di sana tidak akan menjawab masalah ketidakadilan di Papua,” tegas politikus Gerindra itu.

Dia pun menyebutkan bahwa wacana evaluasi dana otsus bukan kali ini saja. Padahal dari berbagai kajian yang ada menyebutkan bahwa dana otsus memang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah di Papua.

Hal itu disebabkan kapasitas pemerintah dan kontrol sipil yang masih sangat lemah. Soal lain adalah tidak adanya laporan holistik dan terbuka terkait capaian dan kekurangan atau kegagalan, beserta faktor-faktor yang menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai.

Kalaupun benar akan dievaluasi, politikus asal Jawa Barat ini mendorong supaya dilakukan secara menyeluruh karena masalah yang muncul di Papua saling terkait.

Sebagai contoh, kondisi kesehatan di Papua, juga harus dilihat dari banyak faktor. Seperti akses infrastruktur jalan, bukan sebatas jalan tol.

Tanpa fasilitas jalan, maka tenaga kesehatan yang ada tidak akan mampu menjangkau seluruh daerah di Papua, atau sebaliknya masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia.

“Sebab itu, wacana evaluasi kali ini jangan hanya jadi tameng dan akhirnya jadi basi. Kasus-kasus yang serupa dengan Asmat akan terus terulang,” pungkasnya.(fat/jpnn)

Sumber: JPNN

Advertisement