Pilkada Papua 2018 Dan Isu Kemiskinan
Kolom

Pilkada Papua 2018 Dan Isu Kemiskinan

Ilustrasi | Google

Oleh: Rafly Parenta Bano, SST

Tahun 2018 adalah tahun politik. Begitulah ungkapan sederhana yang begitu akrab di telinga kita, meskipun tahun 2018 baru sebulan dilalui. Selain karena merupakan tahun pilkada serentak di 17 Provinsi juga tahun ini akan menjadi fondasi partai-partai politik merumuskan strategi mereka menjelang pesta akbar demokrasi di tahun 2019, pileg dan pilpres. Tahun ini rakyat di 17 provinsi akan memilih calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan. Salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi Papua.

Seperti biasa menjelang puncak pilkada, masyarakat akan dipertontonkan aksi para kontestan pilkada. Mereka biasanya akan mengunjungi pasar-pasar tradisional, kawasan pemukiman masyarakat dari yang elit hingga ke lingkungan kumuh sekalipun, bahkan mengunjungi kampung-kampung yang terisolir. Suatu kebiasaan yang terbilang “fenomenal” saat mereka menjabat. Kunjungan-kunjungan tersebut sifatnya hanya sekedar berbincang dan mendengarkan keluh-kesah masyarakat yang notabene dengan kemampuan ekonomi lemah. Mudah terbaca dimana saat masa pilkada sasaran/objek politik para kontestan adalah mereka yang dekat dengan kemiskinan. Ya, kemiskinan, itulah bahan santapan hangat saat masa kontestasi politik sekaligus momok menakutkan bagi masa depan bangsa.

Kemiskinan, perkara menakutkan yang seakan tak pernah bisa berlalu dari bangsa ini, secara khususnya Provinsi Papua. Fakta terakhir yang terpampang terang-benderang adalah bencana kemanusiaan di wilayah selatan Papua, Asmat yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan pendaftaran cagub-cawagub pilkada Papua. Sejumlah 68 orang (sumber: bbc.com), 64 diantaranya adalah anak-anak, tercatat meninggal dunia lantaran mengalami dehidrasi berat akibat diare, campak dan gizi buruk akibat kelaparan. Apa penyebabnya? Akar masalahnya tentu kemiskinan. Kemiskinan selain menciptakan ketidakmampuan juga berkontribusi menciptakan akses yang terbatas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kondisi itulah yang sesungguhnya menjadi penyebab utama terciptanya bencana di Asmat. Ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga yang berduri. Di satu sisi masyarakat tidak mampu secara ekonomi mengonsumsi makanan bergizi sekaligus di sisi lainnya terbatas menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2017 sekitar 1 dari 3 penduduk di Provinsi Papua adalah penduduk miskin (27,76 persen). Jumlah tersebut naik sebesar 0.14 persen hanya dalam rentang waktu enam bulan. Menariknya peningkatan tersebut tidak searah dengan persentase penduduk miskin yang secara nasional menurun sebesar 0.52 persen. Namun Provinsi Papua bukan satu-satunya yang naik tingkat kemiskinannya. Bersama dengan delapan provinsi lainnya yang tingkat kemiskinannya naik pada September 2017 termasuk DKI Jakarta yang naik sebesar 0.02 persen.

Miris melihat fakta kemiskinan yang terjadi di Provinsi Papua. Bisa dibayangkan 1 dari 3 orang penduduk di Papua masih bergelut dengan kemiskinan. Mereka tidak mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik makanan maupun non makanan. Fakta tersebut tentu menjadi pukulan telat pemerintah baik pusat dan daerah yang sedang serius menekan tingkat kemiskinan. Kebijakan-kebijakan guna menekan tingkat kemiskinan seakan belum berjalan efektif.

Lantas dimanakah kantong-kantong kemiskinan di Papua itu berada? BPS mencatat bahwa 36,56 persen penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan. Berbeda jauh dengan wilayah perkotaan, persentase penduduk miskinnya hanya sebesar 4,55 persen. Disparitas yang tinggi antara kota dan desa terlihat dari fakta tersebut. Penduduk miskin cenderung terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Apa sebabnya? Tentu banyak faktor yang bisa menjelaskan. Salah satunya adalah inflasi harga di desa yang lebih tinggi daripada di perkotaan. Disparitas harga antara kota dan desa terjadi lantaran distribusi barang dari kota ke desa yang memerlukan margin perdagangan. Tesis tersebut konsisten dengan kondisi geografis yang sulit di Papua. Semakin sulit akses ke suatu wilayah pedesaaan/pedalaman akan memperbesar harga distribusi barang dari kota ke desa. Akibatnya harga barang di pedalaman melonjak. Mirisnya, kondisi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan mereka yang tinggal di desa. Padahal idealnya, naiknya harga barang di desa harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan penduduk desa.

Gambaran fakta kemiskinan sederhana di atas sejatinya dapat menjadi bekal bagi kontestan pilkada Provinsi Papua. Yang diharapkan masyarakat, bahan tersebut tidak hanya menjadi bekal saat mereka berada di podium debat dan kampanye. Namun kelak dapat menjadi fondasi kokoh menentukan kebijakan yang tepat guna menekan tingkat kemiskinan di Papua. Itu salah satu pekerjaan rumah yang berat bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Dimulai dengan membangun dari wilayah pedesaan/pedalaman papua. Yakni bersinergi dengan pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dari dan ke wilayah pedalaman. Selanjutnya adalah dengan menekan biaya distribusi barang dan meningkatkan pendapatan penduduk di daerah pedalaman.

Suntikan dana dari pemerintah pusat sejatinya harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Terlebih lagi dana tersebut harus diawasi dengan ketat alirannya agar tepat sasaran efektif penggunannya. Dalam rapat paripurna DPR RI telah disepakati anggaran ke daerah dalam APBN 2018. Anggaran tersebut meliputi dana transfer ke daerah sebesar Rp 706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Khusus besaran dana desa tersebut akan dikucurkan ke 74 ribu desa di Indonesia . Tujuannya hanya satu menggerakkan geliat ekonomi di pedesaan yang identik dengan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Masyarakat di Papua tentu menaruh harapan yang tinggi pada pundak mereka yang kelak menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua untuk lima tahun ke depan dapat dengan serius mengatasi masalah ini. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di pedalaman Papua sehingga lepas dari jeratan kemiskinan serta mempermudah akses mereka kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Supaya jangan terulang lagi tragedi kemanusiaan serupa yang telah terjadi di Asmat dan wilayah lainnya. Sedih bukan? (Penulis adalah statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke)

Post Comment