Atasi Masalah di Tanah Papua, Pemerintah Fokus pada 4 Hal Ini

Atasi Masalah di Tanah Papua, Pemerintah Fokus pada 4 Hal Ini

Menko PMK Puan Maharani | Okezone/Heru

Metro Merauke – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat terbatas Menteri untuk membahas kejadian luar biasa gizi buruk dan campak di suku Asmat, Papua.

Sesuai rapat, Puan mengatakan saat ini sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

“Saya bisa sampaikan keluar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 yang menyatakan peecepatan peningkatan kesejahteraan di Papua,” ujar Puan di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Dengan adanya Inpres tersebut, Puan mengatakan nantinya pemerintah akan mengintegrasikan semua kementerian lembaga untuk bisa ikut terlibat semua kegiatan kesejahteraan semua masyarakat yang ada di Papua. Ia juga menjelaskan, nantinya akan berfokus kepada 4 hal dimana yaitu mengenai kesehatan, sosial budaya, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

“Bahwa harus ada sinergi, sesuai arahan Presiden ditugaskan tim terpadu membawa bantuan, bukan hanya di Kabupaten tapi juga distrik-distrik,” paparnya.

Oleh karena itu, Puan mengatakan dirinya akan melakukan koordinasi dengan Bapenas, Menko PMK, Kepala Staf Presiden untuk membuat satuan kerja yang terintegrasi menjalankan program yang ada di Kementrian.

“Setelah ini akan saya minta kordinasi antara Bapenas, PMK, KSP untuk satuan kerja yang terintegrasi menjalankan program yang ada di kementerian, semua sudah setuju, semua sudah mengerti, untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya supaya kita akan bikin matrix biayanya dari biaya yang akan dibutuhkan dari jangka pendek, menengah, dan panjang” jelasnya

Selain itu, Puan juga menuturkan saat ini sudah ada tim yang sudah masuk ke wilayah suku Asmat dan wilayah dianggap terindikasi gizi buruk serta campak untuk memberikan bantuan.

“90 persen sudah masuk ke Asmat, dan wilayah yang ada indikasi. Memang tidak semua bisa masuki, karena letak geografisnya, negara harus tetap hadir, kita lakukan koordinasi dengan Pemda, nantinya akan kita lakukan pendampingan dengan melibatkan SDM di luar Papua,” tandasnya. (aky)

Sumber: Okezone

Advertisement