Perjuangan Papua Melawan Peredaran Minuman Keras (Miras)

Perjuangan Papua Melawan Peredaran Minuman Keras (Miras)

Oleh: M. Firdaus A.

Sejarah mencatat bahwa Minuman Keras (Miras) di Papua adalah bukan minuman para tetua/leluhur masyarakat papua. Melainkan minuman yang dibawa dari luar papua, yakni sejak keberadaan pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga stigma perilaku mengkonsumsi miras merupakan budaya turun temurun masyarakat papua adalah tidak benar adanya. Maka wajar jika perlawanan terhadap peredaran miras di papua terus bergulir hingga saat ini.

Diawal Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua saat ini, kita patut bersyukur karena Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe telah mengawali perlawanan terhadap peredaran miras dengan dikeluarkannya peraturan daerah (Perda) No. 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi dan pengedaran Miras di Papua. Perda tersebut diperkuat dengan telah dilakukannya penandatanganan pakta integritas Gubernur Bersama para pimpinan kota dan kabupaten se-Papua pada awal tahun 2016, tentang pelarangan miras di papua, diikuti dengan dikeluarkannya instruksi Gubernur Papua No. 3/INSTR-GUB/tahun 2016. Pada akhir tahun 2017 kemarin bahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah provinsi papua turut menyatakan komitmennya untuk turut serta melawan peredaran miras dengan penandatanganan pakta integritas.

Namun dalam perjalannya, perjuangan hanya akan bermakna jika dihadapkan dengan tantangan. Tantangan tersebut hadir dengan dicabutnya Perda Miras oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan alasan Perda tersebut overlapping atau tumpang tindih dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Aturan-aturan ini pada intinya melegalkan peredaran miras, sedangakan Perda No. 15 tahun 2013 melarang peredarannya dalam bentuk penjualan maupun produksi atau pengolahan.

Regulasi Pemerintah Pusat terhadap pencabutan Perda Miras Provinsi Papua tentu membuat kegamangan pada para pimpinan daerah, antara taat pada Pemerintah Pusat ataukah pada Regulasi Pemprov Papua, meskipun Gubernur telah menyatakan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan adalah mengacu pada undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sehingga harus tetap berlaku. Kegamangan ini terlihat dari sejumlah 29 kota/kabupaten di provinsi papua, baru sekitar 8 kabupaten yang berkomitmen dalam merealisasikan perda miras provinsi papua baik dalam bentuk penerbitan peraturan daerah kota/kabupaten yang mengatur produksi dan pengedaran miras, maupun baru sebatas tindakan pengoperasian pengedaran miras illegal, tanpa penerbitan peraturan daerah kota/kabupaten.

Pemerintah pusat semestinya bisa menghormati dan memahami hak otonomi khusus yang telah diberikan untuk papua. Pertimbangan kemanusiaan semestinya lebih dikedepankan dari pada kepentingan yang lain. Kita tahu bahwa, secara global, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat dalam setahun di tahun 2012, minuman beralkohol adalah penyumbang kematian sebesar 5,9 persen dalam skala dunia, atau sejumlah 3,3 juta manusia. Penyebab penyumbang terbesar kematian diantaranya adalah efek penyakit kronis akibat minuman beralkohol seperti penyakit pada lambung dan usus, jantung, diabetes dan kanker, yakni sebesar 62,1 persen. Belum lagi pertimbangan dampak kerusakannya pada aspek sosial, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Minuman keras besar berpengaruh pada kerusakan otak sebagai alat berfikir dan pengendalian pada manusia, sebagaimana hasil penelitian yang ditulis pada artikel berjudul Alcohol’s effects on Brain and Behavior, tentang pengujian fungsi otak, struktur, dan melalui penelitian multidisiplin dalam mengidentifikasi perusakan pada otak manusia akibat minuman beralkohol. Maka, jika peristiwa di Asmat akhir-akhir ini hangat diperbincangkan di berbagai media massa dan berhasil mendapat perhatian langsung dari Presiden dan pemerintah pusat, hal yang serupa semestinya diperoleh Pemprov Papua dari pemerintah pusat terhadap Perda Miras, dalam usaha menyelamatkan masyarakat papua dari bahaya miras, dikarenakan keduanya sama-sama merupakan tragedi yang memakan korban jiwa.

Dampak kerusakan miras di papua tidak hanya menjadi perhatian Pemprov saja, tetapi sudah menjadi perhatian Bersama masyarakat Papua. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir tahun 2017 lalu menunjukkan bahwa masyarakat papua, baik yang Pribumi maupun yang non Pribumi sama-sama menjadikan prioritas masalah terbesar di Papua adalah Miras. Oleh karena itu, masyarakat papua akan memiliki peranan penting dalam perjuangan melawan miras di papua, mengingat tahun ini adalah tahun pemilihan kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada sejumlah kabupaten di papua. Masyarakat papua yang akan memilih pemimpin sekaligus menentukan keberlanjutan perjuangan melawan miras di papua. Pemimpin yang memiliki komitmen dan track record/rekam jejak perjuangan melawan miras semestinyalah yang menjadi prioritas pilihan masyarakat papua. Pemilihan kepala daerah ini juga mampu menjadi momentum penghakiman dan hukuman pada para calon kepala daerah yang terbukti tidak memiliki komitmen dalam memberantas peredaran miras ditanah papua, sekaligus sebagai momentum penyelamatan generasi masyarakat papua dari kematian dan penyakit kronis sosial. (Penulis adalah Aktivis KAKAMMI Papua)

Advertisement

Ilustrasi tekan peredaran miras | Foto: Google