Melihat Logika Dibalik Kebijakan Impor Beras

Melihat Logika Dibalik Kebijakan Impor Beras

Ilustrasi | Foto: Google

Oleh: Rafly Parenta Bano, SST

Awal tahun baru 2018 publik sejenak diramaikan oleh berita seputar kontestasi pilkada serentak yang akan berlangsung di tahun ini. Dinamika politik yang ditampilkan terbilang mampu menyita perhatian khalayak penikmat politik tanah air. Lepas dari ramainya kontestasi pilkada, masyarakat kembali dikejutkan.

Kali ini kendali “cardiac toolnya” adalah pemerintah dengan kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Bahkan sahabat saya yang seorang sarjana sempat dibuat shock oleh kebijakan tersebut. Saking kagetnya, dia sampai mempertanyakan kebijakan tersebut sebanyak 2 kali pada akun media sosialnya. Dalilnya sangat sederhana yakni bertolak dari situasi surplus bahkan swasembada beras yang diklaim Pemerintahan Jokowi-JK. Dalil tersebut tentu mengacu pada data dari Kementrian Pertanian yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2017 produksi beras mencapai 2,7 juta ton sementara tingkat konsumsi beras sebesar 2,5 juta ton. Sehingga terjadi surplus sebesar 329.000 ton pada Januari 2018.

Saya meyakini bahwa teman saya tidak sendirian mengalami shock bila melihat fakta surplus beras tersebut. Jutaan rakyat Indonesia pun mengalami hal serupa. Sebabnya karena terjebak dalam pusara dalil diatas: menyandingkan kebijakan impor beras dengan situasi surplus. Padahal ikhwal impor beras tentu perlu kehati-hatian dalam menilai.

Argumen pemerintah terkait impor beras adalah dalam rangka pengendalian harga beras. Seperti diberitakan bahwa harga beras terus meningkat sejak November lalu hingga awal tahun baru 2018. Bahkan operasi pasar yang dilakukan di beberapa daerah belum mampu menekan lonjakan harga beras. Hal tersebutlah yang kemudian memicu pemerintah (dalam hal ini Menteri Perdagangan) mengambil sebuah langkah berani melakukan impor beras, mengantisipasi harga beras yang diprediksi akan terus melonjak.

Langkah pemerintah tersebut tentu perlu diapresiasi. Lah, apa sebabnya perlu diapresiasi? Bukankah sedang terjadi surplus beras? Bukankah kebijakan impor beras terkesan tidak “menghargai” kinerja petani kita? Ada beberapa hal yang menyebabkan penulis mengapresiasi kebijakan yang terbilang berani ini.

Pertama, beras merupakan komoditi utama dalam list konsumsi rumah tangga di Indonesia. Masyarakat kita masih memilih mengonsumsi beras daripada menggantinya dengan makanan karbohidrat lainnya. Tercatat kontribusinya dalam struktur pengeluaran rumah tangga berkisar 6-10 persen. Artinya bila satu hari pengeluaran rumah tangga sebesar 100 ribu rupiah, maka 10 ribunya digunakan untuk membeli beras. Dengan demikian bila harga beras berubah maka pola konsumsi masyarakat pun akan berubah.

Bagi rumah tangga yang pendapatannya tetap, kenaikan harga beras tentu berdampak negatif terhadap pola konsumsinya. Harga beras yang naik akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Lebih jauh lagi, rumah tangga miskin adalah yang akan paling merasakan dampak paling besar terkait kenaikan harga beras. Pasalnya komoditi beras berpengaruh besar terhadap besar kecilnya nilai garis kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. BPS mencatat pada Bulan Maret 2017, sumbangan beras terhadap garis kemiskinan wilayah perkotaan sebesar 20,11 persen sedangkan wilayah pedesaan sebesar 26,46 persen. Kenaikan harga beras berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan hingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Oleh sebab itu pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekan laju harga beras. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan frekuensi operasi pasar. Namun opsi tersebut belum mampu menekan laju harga beras. Opsi berikutnya adalah melakukan impor beras, tapi beras dengan kualitas premium dari Vietnam dan Thailand.

Opsi tersebut pula patut diapresiasi lantaran beras yang akan diimpor kualitasnya premium. Pilihan kualitas premium bukanlah tanpa alasan. Mengingat harga beras kualitas medium di pasaran kian naik. Harganya mencapai Rp. 12.000/kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 9.450/kg. Selain jenis medium, harga beras kualitas premium juga naik dengan selisih Rp.1.000/kg dari HET.

Sementara beras kualitas medium paling diminati masyarakat kita. BPS pernah mencatat pada Bulan Mei 2017 bahwa 50 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras kualitas medium dan 30 persenya makan beras kualitas premium. Melihat fakta tersebut maka kenaikan harga beras kualitas medium akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kemungkinannya selain mengurangi konsumsinya, pilihan lainnya adalah beralih mengonsumsi beras berkualitas rendah.

Oleh sebab itu, kebijakan mengimpor beras premium yang akan dipasarkan seharga beras medium, dimaksudkan agar dapat mengendalikan harga beras medium di pasar. Harapan pemerintah tentunya adalah dengan hadirnya beras premium impor tersebut dapat menurunkan harga beras medium.

Selain itu menanggapi polemik dimana impor beras terkesan tidak pro terhadap petani adalah terlalu prematur. Polemik tersebut semakin powerfull lantaran kebijakan impor beras lahir saat petani akan memasuki masa panen di bulan depan. Apa sebabnya? Selain sebagai produsen, petani juga adalah konsumen beras. Harga yang diterima mereka sebagai produsen sekitar Rp. 5.000/kg. Sementara saat sebagai konsumen harus membayar Rp. 12.000/kg. Lonjakan harga itulah yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan impor beras ini.

Dengan demikian ikhwal kebijakan impor beras tidak spontan dikaitkan dengan kondisi surplus maupun swasembada yang sedang dialami. Begitu pula dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Kebijakan impor beras diyakini sebagai salah satu cara untuk mengendalikan bahkan menurunkan harga beras kualitas medium yang menjadi primadona masyarakat kita. Harga beras yang melambung tinggi tentu berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat, teristimewa masyarakat yang terkategori “hampir miskin” berpotensi menjadi penduduk miskin. Pemerintah pun mengkhawatirkan naiknya harga beras berefek pada penurun daya beli masyarakat. Pasalnya konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi diatas 50 persen bagi PDB Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Itu berarti bila konsumsi rumah tangga menurun terus menerus dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai catatan akhir bahwa salah satu karakter masyarakat kita adalah konsumtif. (Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke)

Advertisement

3 komentar