Pansus Pilgub Ingatkan KPU, Papua Punya Kekhususan

Pansus Pilgub Ingatkan KPU, Papua Punya Kekhususan

Ketua Pansus DPR Papua, Thomas Sondegau , ST

Metro Merauke – Ketua Pansus pemilihan gubernur (Pilgub) Papua yang dibentuk DPR Papua, Thomas Sondegau mengingatkan KPU Papua, Papua memiliki kekhususan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua.

Thomas mengatakan, belakangan ini ada pihak menduga, Pansus DPR Papua menghambat proses tahapan pilgub yang kini berlangsung. Namun itu tidak benar, DPR Papua hanya ingin melaksanakan amanat peraturan daerah khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011.

“Perdasus ini merupakan turunan UU Otsus Papua, yang mengatur kewenangan DPR Papua dalam tahapan pilgub,” kata Thomas, Selasa (23/01).

Menurutnya, ada pasal dalam perdasus yang mengatur kewenangan DPR Papua dalam tahapan pilgub Papua. Kewenangan itu di antaranya membuka pendaftaran, melakukan verifikasi, menetapkan pasangan calon, dan melaksakan pemaparan visi-misi pasangan calon.

“Sudah dua kali pelaksanaan pilgub Papua, tahapan dilakukan di DPR Papua yakni pada pilgub 2006 dan 2013,” ujarnya.

Namun kini lanjut dia, KPU Papua menyatakan berpedoman pada peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017. PKPU ini mengalahkan perdasus, yang merupakan turunan Undang-undang Otsus.

“Undang-undang Otsus Papua belum dicabut. Apakah lebih tinggi PKUP dibandingkan Undang-undang Otsus Papua?” ucapnya.

Selain itu kata Thomas, berkas keaslian orang Papua para bakal pasangan calon yang diserahkan ke DPR Papua, untuk dilanjutkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP), belum lengkap.

“Kami tetap mendukung proses ini, namun berkas dari KPU belum lengkap. Kami sudah menyurati KPU akan hal ini, menunggu mereka melengkapi berkas itu,” katanya.

Pihaknya berencana mengundang KPU Papua duduk bersama MRP membicarakan hal ini, supaya tahapan pilgub Papua dapat berlangsung tanpa hambatan.

Namun pihaknya mengingatkan KPU, dana pilgub bukan APBN tapi APBD provinsi. Kini KPU kabarnya akan mengajukan permintaan penambahan dana kepada Pemprov Papua. Padahal sudah dicairkan senilai kurang lebih Rp800 miliar dari permintaan KPU sebelumnya Rp1,2 triliun.

“Dana yang telah dicairkan dikemanakan? kami akan panggil KPU mempersentasikan penggunaan dana itu. Lima tahun lalu, pilgub Papua diikuti lima pasangan calon. Dua di antaranya independen, tapi dana untuk KPU ketika itu hanya berkisar Rp320 miliar,” ucapnya. (Arjun)

Advertisement