Media Jangan Menjadi Pemicu Konflik Pilkada Papua

Media Jangan Menjadi Pemicu Konflik Pilkada Papua

Metro Merauke – Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw, mengingatkan agar media tidak menjadi pemicu konflik pada masa tahapan pemilihan gubernur-wakil gubernur Papua kini.

Ia mengatakan, dalam pemberitaannya, media harus berimbang dan mematuhi kode etik jurnalis (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena salah satu fungsi yang dilaksanakan media adalah fungsi kontrol.

“Media harus netral, karena masing-masing kandidat punya massa, dan ada yang fanatik. Kalau media tidak berimbang dalam pemberitaan, dapat memicu konflik,” kata Lucky, Selasa (23/01).

Menurutnya, media harus memberikan pendidikan yang baik kepada pembaca. Dalam situasi apa pun media selalu memposisikan diri berdiri di tengah, dan tidak memihak kelompok tertentu.

“Harus memberikan porsi yang sama untuk semua kandidat dalam kampanye di media. Mematuhi aturan KPU dan bawaslu, serta tahu kapan harus menayangkan iklan pada masa pilkada,” ujarnya.

Katanya, pada masa tahapan pilgub Papua, sejauh ini media khususnya yang berada di Jayapura masih cukup berimbang dalam pemberitaan, meski ada satu-dua yang mungkin punya keterkaitan langsung dengan kandidat tertentu, sehingga memberikan porsi lebih besar kepada kandidat tersebut, dibandingkan kandidat lainnya.

“Sebenarnya boleh saja, tapi harus berimbang. Kalau menyinggung pihak lain, harus memberikan ruang hak jawab kepada pihak lainnya. Tapi media di Jayapura masih cukup baiklah. Media belum sampai mengerucut membuat kubu-kubu yang berpotensi mengacaukan. Belum sampai pada tahap itu,” ucapnya.

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, dari pengamatan pihaknya, hingga kini media di Jayapura dalam pemberitaan masih wajar dan berimbang.

“Masih wajarlah sampai sekarang. Yang jelas sekarang kan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur belum dilakukan. Setahu saya, iklan di media itu, 14 hari sebelum masa kampanye berakhir,” kata Anugrah.

Katanya, dalam melakukan pengawasan terhadap media pada masa kampanye, Bawaslu Papua akan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), apalagi ini level-nya pilgub. KPI yang berwenang mengatur media terkait iklan, supaya memberikan ruang yang sama untuk pasangan calon dalam publikasi program kampanyenya.

Jangan Seret Media ke Ranah Politik

Dosen psikologi komunikasi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, Dian Wasaraka mengatakan, tidak dibenarkan menggiring media ke ranah politik.

Ia mengatakan, masa tahun politik di Papua kini, menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, media harus netral meski ada di antaranya merupakan milik salah satu bakal calon, pendukung bakal calon tertentu, atau ada kerja sama terkait pemberitaan dengan salah satu calon.

“Kalau misalnya kandidat itu posisinya direktur, pemegang saham atau lainnya di sebuah media, ya, di posisi itu saja. Jangan lagi mencampuri urusan keredaksian. Politik jangan dikaitkan dengan media, karena media harus netral,” kata Dian Wasaraka.

Menurutnya, jika seorang calon kepala daerah atau pendukung kepala daerah menduduki salah satu posisi dalam perusahaan media, bukan berarti dia dapat mengintervensi masalah redaksi.

“Media kan harus netral dalam pemberitaan. Kalau ada media yang tidak netral, independensinya dipertanyakan. Bagaimana bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kalau seperti itu,” ucapnya.

Namun kata Dian, sejauh ini media di Papua, khususnya yang berada di Jayapura, masih netral dalam pemberitaan, dan memang hal inilah yang semestinya dilakukan media dalam kondisi apa pun.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, media sangat besar pengaruhnya terhadap karir atau popularitas seseorang.

“Tapi memang ada media yang terlihat cenderung mendukung kandidat tertentu. Ini juga karena kandidat itu memiliki peran dalam media tersebut. Saya pikir yang begini, masyarakat juga harus tahu,” kata Kadepa.

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kehadiran media yang netral, sebagai alternatif informasi dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik.

“Memang masih ada media yang netral dan independen, tapi minim sekali, bisa dihitung jari,” ucapnya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com

Penulis: Arjuna Pademme

Advertisement

Ilustrasi pekerja pers di Papua ketika mengikuti pelatihan