569 Pasangan Calon Terdaftar, 16 orang dari TNI/Polri

569 Pasangan Calon Terdaftar, 16 orang dari TNI/Polri

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Halid (kedua kanan) dan Azis Kahar Mudzakar (kedua kiri) memperlihatkan surat hasil tes kesehatan usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/1/2018) lalu | © Abriawan Abhe /Antara Foto

Metro Merauke – Setidaknya hingga 12 Januari 2017, terdapat 569 pasangan calon yang sudah terdaftar dengan status diterima dalam laman situs Pilkada 2018. Empat pasangan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 1.138 orang calon itu, 16 orang di antaranya dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan.

Lokadata Beritagar.id mengolah data calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2018, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Data yang digunakan dari laman KPU tersebut, mengabaikan calon tambahan yang masa pendaftarannya diperpanjang di 13 wilayah pemilihan karena calonnya hanya satu pasangan.

Untuk pemilihan gubernur di 17 provinsi, dari 57 pasangan calon sebagian besar berlatar belakang eksekutif dan legislatif. Calon gubernur dari kalangan eksekutif sebanyak 29 orang, atau satu dari dua calon gubernur yang mendaftar. Sedangkan wakilnya yang berasal dari kalangan eksekutif mencapai 32 persen, atau 18 orang.

Kalangan eksekutif dimaksud, adalah calon yang statusnya petahana, pejabat kantor gubernur. Sedangkan legislatif bisa anggota DPR, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk calon gubernur dari kalangan swasta, jumlahnya mencapai 30,4 persen atau 17 orang. Sedangkan calon wakil gubernur dari kalangan ini, berjumlah 18 orang.

Dalam pemilihan bupati, jumlah pasangan calon dari kalangan swasta justru paling banyak. Dari 376 pasangan calon, sebanyak 114 calon bupati dan 190 calon wakil bupati dari kalangan swasta.

Calon dari kalangan swasta juga marak dalam calon pemilihan wali kota. Sebanyak 62 orang calon wali kota dan 84 orang wakilnya, berasal dari kalangan swasta.

Patut dicatat, kategori swasta tidak serta merta calon tersebut adalah pengusaha. Dalam beberapa kasus, kader partai yang dicalonkan mencantumkan “swasta” sebagai pekerjaan resminya. Setidaknya, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik).

Anggota TNI dan Polri aktif yang turut mencalonkan diri jadi sorotan. Meski begitu, aturan mainnya telah tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Calon kepala daerah yang berasal dari kalangan TNI/Polri, PNS, anggota legislatif, wajib menyerahkan SK pengunduran diri pada H+60 setelah penetapan calon. Atau H-30 hari sebelum hari pemungutan suara yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Mereka hanya perlu melampirkan surat kesediaan untuk mengundurkan diri saat pendaftaran.

Ini artinya, mereka tidak wajib mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon dilakukan KPU pada 12 Februari mendatang. Tetapi sebagian pihak menilai, aturan tersebut kurang adil. Anggota TNI/Polri, PNS, dan anggota legislatif aktif yang maju dalam pilkada, diharapkan sudah mundur sebelum penetapan diumumkan.

Berapa banyak unsur TNI/Polri yang ikut berlaga pada pilkada serentak di 171 daerah tahun ini? Dalam catatan KPU, sebanyak 16 orang–termasuk purnawirawan–telah diterima pendaftarannya. Mereka termasuk di antara 1.138 calon, dalam 569 pasangan.

Ada 2 orang untuk calon gubernur, dan 3 orang sebagai calon wakil gubernur. Mereka adalah Letjen Edy Rahmayadi dalam Pilkada Sumatra Utara, dan Irjen (Pol) Murad Ismail di Pilkada Maluku. Keduanya masih aktif saat mendaftarkan diri ke KPU.

Sedangkan calon wakil gubernur yang maju adalah Brigjen Edy Nasution dalam Pilkada Riau, Irjen (Pol) Anton Charliyan, di Jawa Barat, dan Irjen (Pol) Safaruddin di Pilkada Kalimantan Timur.

Di tingkat kabupaten, terdapat 6 orang calon bupati, dan 3 calon wakil bupati dari kalangan TNI/Polri. Empat orang calon bupati dari Polri dan dua orang dari TNI.

Dua calon bupati dari kalangan TNI adalah AD Almost Berd Maliogha di Pilkada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga di Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sementara dalam pemilihan wali kota terdapat satu orang dari kalangan TNI yaitu Mayor Inf. David Suardi yang maju melalui jalur independen dalam Pilkada Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kemudian satu orang dari kalangan Polri sebagai calon wakil wali kota yaitu AKBP Ilyas di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara.

Dari 569 pasangan calon kepala daerah yang status pendaftarannya diterima oleh KPU, terdapat 129 petahana kepala daerah dan 90 petahana wakil kepala daerah. Di tingkat pemilihan gubernur, terdapat 6 gubernur dan 9 wakil gubernur petahana yang berlaga.

Dari sembilan wakil gubernur, empat orang mencalonkan diri menjadi gubernur, lima lainnya tetap maju sebagai wakil gubernur. Empat wakil gubernur yang mencalonkan menjadi gubernur adalah, Wakil Gubernur Sumatra Selatan Ishak Mekki, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang.

Hanya dua pasangan petahana gubernur yang tetap mencalonkan diri bersama wakilnya, yaitu Gubernur Lampung dan Wakilnya, Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, dan pasangan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

Selain itu, dalam calon kepala daerah Pilkada 2018 ini juga terdapat sejumlah nama bupati yang mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur. Terdapat juga bupati yang masih menjabat dan baru terpilih dalam Pilkada 2017.

Bila melihat peta dukungan partai terhadap calon kepala daerah, terlihat model dukungan oleh dua dan tiga partai dalam mengusung kepala daerah yang terbanyak. Model dukungan tersebut terlihat menumpuk dalam pemilihan bupati/wakil bupati.

Dari kepemilikan kursi partai di daerah, pengusungan calon oleh dua dan tiga partai menghasilkan jumlah pasangan calon yang sama dalam Pilkada 2018, masing-masing 125 pasangan calon untuk semua tingkatan pemilihan.

Model dukungan dua partai menghasilkan 27 pasangan calon wali kota, 21 pasangan calon gubernur, dan 77 pasangan calon bupati. Sedangkan model dukungan tiga partai menghasilkan 79 pasangan calon bupati, 31 pasangan calon wali kota, dan 15 pasangan calon gubernur.

Jumlah calon tunggal dalam Pilkada 2018 ini meningkat dibanding Pilkada 2017. Sebelumnya hanya 9 pasangan calon tunggal pada 101 Pilkada 2017, sedangkan kali ini sebanyak 13 pasangan calon tunggal diajukan koalisi partai dari 171 wilayah pemilihan.

Atas dasar itu KPU memperpanjang pendaftaran masa pendaftaran calon di 13 wilayah yang terdapat calon tunggal hingga 16 Januari 2018. Provinsi Banten menjadi juara dalam menunjukkan jumlah calon tunggal yaitu, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Aturan untuk mengusung calon dituding menjadi penyebab munculnya pasangan calon tunggal. Syarat 20 persen kursi di DPRD, atau 25 persen akumulasi suara sah dalam pemilu sebelumnya, dinilai membuat partai sulit mengusung calon sendiri.

“Ada syarat ketercukupan jumlah kursi (di DPRD) yang membuat partai tak bisa secara independen mengusung calonnya. Partai harus bekerja sama dengan partai-partai lain untuk bisa mengajukan calon,” ujar Ferry Juliantono, Politisi Partai Gerindra, kepada BBC Indonesia (12/1).

Dalam pilkada kali ini, terdapat 22 pasangan yang diusung oleh hanya satu partai. Masing-masing 15 pasangan untuk kabupaten, 5 di tingkat kota, dan 2 di tingkat provinsi. (Islahuddin)

Sumber: Beritagar

Advertisement

1 komentar