Menakar Peta Politik Pilkada Jabar 2018

Menakar Peta Politik Pilkada Jabar 2018

Ilustrasi | KOMPAS/HANDINING

Oleh: Herzaky Mahendra Putra

Dinamika seputar pemilihan kepala daerah di Jawa Barat di 2018 nanti, sungguh menarik untuk dicermati. Gubernur petahana, Ahmad Heryawan atau biasa dipanggil Aher, sudah tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jabar lagi, mengingat sudah menjabat dua periode. Medan pertarungan menuju Jabar-1 pun relatif terbuka.

Di sisi lain, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia, sehingga memiliki peran penting bagi percaturan politik nasional. Baik perebutan kursi di legislatif (pemilu legislatif) maupun eksekutif (pemilu presiden).

Keberadaan sebagian wilayah Jabar yang secara geografis berdekatan dengan Jakarta, menjadikan pertarungan politik di Jakarta maupun perebutan kekuasaan di tingkat nasional, sedikit banyak memengaruhi peta politik Jabar. Bagaimanapun, Pilkada Jabar 2018 ini bakal menentukan masa depan Jabar dalam lima tahun ke depan. Perlu bagi kita mencermati peta koalisi yang bakal terjadi, peluang tiap kubu, dan apa implikasinya untuk warga Jabar.

Koalisi reuni
Koalisi pertama yang benar-benar solid dalam konteks sudah memiliki bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur definitif dan disepakati oleh seluruh ketua umum partai politik yang terlibat adalah koalisi Gerindra, PKS, dan, PAN. Kesepakatan itu terjadi pada Minggu, 24 Desember 2017 lalu.

Koalisi ini menamakan dirinya koalisi reuni, mengingat kebersamaan tiga partai ini dalam pilkada Jabar merupakan reuni dari koalisi mereka di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Harapannya, hasilnya pun mengulang hasil di Jakarta lalu.

Koalisi ini kompak mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat, kader Gerindra, selaku calon gubernur dan Ahmad Syaikhu, kader PKS. Sudrajat terakhir kali berdinas sebagai Duta Besar Indonesia untuk China. Sedangkan Ahmad Syaikhu sendiri merupakan wakil walikota Bekasi saat ini. Hanya saja, ada dua pertanyaan besar menghampiri koalisi ini. Pertama, sosok Sudrajat yang kurang dikenal masyarakat Jabar. Kedua, posisi PAN di koalisi. Keberadaan dan kesuksesan koalisi ini tergantung pada kemampuan mereka menjawab dua pertanyaan ini.

Memang merujuk pada sejarah, masih sangat dimungkinkan calon yang popularitasnya rendah untuk terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. PKS bersama PAN, berpengalaman melakukan hal ini di Jawa Barat. Ahmad Heryawan atau Aher, Gubernur Jawa Barat saat ini, merupakan kader PKS yang kurang dikenal oleh publik di tahun 2008 ketika dicalonkan. Bahkan, Aher dipercaya warga Jabar selama dua periode.

Modal untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas sebenarnya dimiliki oleh duet Sudrajat-Syaikhu. Baik itu kapabilitas personal, komposisi pasangan calon, maupun kemampuan mesin partai.

Sudrajat selaku pensiunan jenderal bintang dua tentunya tidak diragukan lagi kemampuan memimpinnya. Berbagai jabatan bergengsi pernah diembannya, baik di TNI maupun pemerintahan Dimulai dari Atase Pertahanan di London dan Washington, Kepala Pusat Penerangan TNI, Dirjen Strategi di Kementerian Pertahanan, maupun Dubes di China.

Sedangkan Syaikhu sendiri, sudah lebih teruji di dunia politik, dan lebih dikenal oleh masyarakat Jabar. Mantan auditor BPKP ini, merintis karir politiknya dari bawah, dari seorang anggota DPRD Bekasi dari PKS di tahun 2004. Selanjutnya, Syaikhu terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat di tahun 2009. Karir politik Syaikhu pun semakin meningkat di 2013, ketika terpilih sebagai wakil walikota Bekasi, berpasangan dengan Rahmat Effendi.

Menilik dari komposisi pasangan calon Sudrajat-Syaikhu ini, tampak mereka saling melengkapi. Bukan berdasar rekam jejak saja, melainkan keterwakilan identitas kebudayaan Jawa Barat. Syaikhu warga asal Cirebon, yang banyak beraktivitas di Cirebon dan Bekasi, mewakili identitas Cirebonan dan Betawi.

Sedangkan Sudrajat, putra Sunda asal Sumedang, dan keluarga besarnya berasal dari Cianjur juga, serta aktif mengelola pesantren yang didirikannya di perbatasan Cianjur-Sukabumi, mewakili identitas Priangan.

Untuk mesin partai, soliditas Gerindra-PKS, dan juga PAN, sudah teruji di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Sedangkan untuk Jabar, keberhasilan Aher menjadi gubernur selama dua periode, sedikit banyak karena mesin partai PKS yang efektif.

Gerindra dan PKS selaku peraih suara terbanyak ketiga dan kelima di pemilu legislatif Jawa Barat 2014 lalu, dan ditambah PAN, membuat pasangan calon Sudrajat-Syaikhu memiliki captive market sekitar 27 persen. Sedangkan untuk raihan kursi DPRD Jawa Barat, koalisi tiga partai ini memiliki 27 kursi, melampaui persyaratan minimal 20 kursi.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai posisi PAN di koalisi pengusung Sudrajat-Syaikhu. PAN sampai dengan akhir tahun 2017, masih terdengar ingin mengusung Desy Ratnasari, kadernya sendiri, sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Meskipun sudah berkomitmen berkoalisi dengan Gerindra dan PKS di lima provinsi, PAN sendiri merasa belum memberikan konfirmasi untuk nama-nama calon, termasuk di Jawa Barat.

Dinamika seperti ini tentunya harus segera mendapatkan solusi. Agar konsolidasi seluruh kekuatan dari ketiga partai di koalisi ini dapat segera dimulai dan dioptimalkan. Mengingat popularitas dan elektabilitas Sudrajat-Syaikhu masih jauh di bawah pasangan calon lain.

Duo DM
Koalisi kedua yang diduga bakal terbentuk adalah koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Calon dari Partai Demokrat adalah Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, sedangkan calon dari Partai Golkar adalah Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta saat ini dan Ketua DPD Jabar Golkar. Dengan kata lain, koalisi kedua partai ini adalah koalisi Duo DM, inisial dari huruf depan kedua calon.

Koalisi kedua partai ini sebelumnya sama sekali tidak diduga. Mengingat Deddy Mizwar sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra, PKS, dan PAN.

Hanya saja, begitu Demiz, demikian Deddy Mizwar biasa dipanggil, memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat, Gerindra memilih untuk berpisah dari Demiz. Ujung kisahnya pun kita ketahui, dengan PKS dan PAN memilih untuk tetap merapat dengan Gerindra dan tidak mengusung Demiz.

Selanjutnya, Demiz sepakat berkoalisi dengan Dedi Mulyadi. Kesepakatan ini dilakukan oleh Demul, panggilan akrab Dedi Mulyadi, selaku Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar, dengan Irfan Suryanagara, Ketua DPD Jawa Barat Partai Demokrat.

Harapan mereka, koalisi ini bisa segera mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai. Koalisi yang menyebut diri mereka Koalisi Sajajar ini membuat peta persaingan di Pilkada Jawa Barat semakin menarik. Popularitas dan elektabilitas Duo DM memang bukan paling tinggi, namun termasuk tinggi. Hal ini karena tentu saja posisi Demiz sebagai Wakil Gubernur Jabar saat ini, dan Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta sejak 2008.

Demiz pun dapat ‘menjual’ keberhasilan pembangunan Jabar selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari bukti kerja nyata, mengingat posisinya sebagai wakil gubernur. Dengan pengalaman di pemerintahan Jabar, tentu saja membuat mereka memahami benar persoalan warga Jabar. Demiz di level provinsi, dan Demul di level kabupaten. Dengan kata lain, pasangan calon Duo DM ini saling melengkapi.

Bukan hanya pasangan calon yang membuat koalisi ini menarik. Kedua partai yang berkoalisi tak pelak merupakan partai besar di Jabar. Dari sebelas daerah pemilihan, Golkar menjadi pemenang di lima dapil dan di peringkat kedua di empat dapil ketika Pileg 2014. Sedangkan Demokrat merupakan partai peraih suara terbanyak keempat di Jawa Barat.

Total perolehan kursi kedua partai adalah 29 kursi, meskipun gabungan suara pemilih kedua partai di pemilu 2014 hanya mencapai sekitar 26 persen. Dengan kata lain, captive market untuk pasangan ini adalah 26 persen pemilih. Dinamika yang bakal menghampiri koalisi ini tentu saja penentuan siapa calon gubernur dan siapa calon wakil gubernurnya. Jika menilik dari perolehan suara pemilihan umum legislatif Jawa Barat di tahun 2014, tentu saja calon dari Golkar yang bakal menjadi calon gubernurnya.

Hanya saja, jika melihat elektabilitas, Demiz cukup jauh di atas Demul. Belum lagi jika mempertimbangkan posisi Demiz yang saat ini sudah wakil gubernur, dan Demul yang bupati, apakah Demiz bersedia ‘dilewati’ oleh Demul dan tetap menjadi wakil gubernur untuk lima tahun ke depan jika mereka terpilih?

Lalu, apakah kesepakatan di tingkat provinsi bakal mendapatkan pengesahan di tingkat pusat? Komunikasi pengurus DPD Golkar dan pengurus DPD Demokrat di tingkat Jawa Barat memang cukup cair. Namun, perbedaan sangat dimungkinkan terjadi di tingkat pusat. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan pemilihan presiden tahun 2019.

Posisi Jabar selaku provinsi dengan suara pemilih terbanyak, dan kedekatan geografisnya dengan lokasi pusat pemerintahan sebagaimana sudah disinggung di atas, membuat kemenangan di Pilkada Jabar 2018, bakal mempermulus jalan calon presiden yang bakal diusung tiap partai. Golkar sendiri sudah pasti mendukung Jokowi. Lalu, bagaimana dengan Demokrat? Jika bakal mengusung calon presiden yang berbeda, tentunya bagi Golkar rencana koalisi ini perlu dipertimbangkan ulang.

Solusi cadangan bagi Demokrat jika koalisi dengan Golkar ini layu di tengah jalan adalah ‘merayu’ PPP untuk berkoalisi dengan jaminan pasti posisi calon wakil gubernur untuk kader PPP. Koalisi ini sangat dimungkinkan, mengingat PPP ingin salah satu kader terbaiknya di Jawa Barat, bisa menjadi cawagub. Sedangkan PPP belum mendapatkan kepastian kalau kadernya bakal menjadi cawagub di koalisi tempat PPP berada saat ini.

Belum lagi menimbang komposisi calon yang bakal diusung Demokrat dan PPP kalau mereka sepakat berkoalisi di Jabar. Pasangan calon Demiz dan Uu Ruzhanul Ulum, kader PPP yang digadang-gadang sebagai cawagub, diprediksi memiliki elektabilitas yang tak jauh berbeda dibandingkan dengan duo Demiz-Demul.

Koalisi Demokrat dan PPP ini jikapun terwujud, tak perlu lagi mengajak partai lain untuk bergabung. Mengingat gabungan kursi yang mereka miliki sudah melampaui persyaratan minimal, dengan total 21 kursi.

Nasib Ridwan Kamil
Ridwan Kamil merupakan tokoh Jabar pertama yang memproklamirkan diri sebagai bakal calon gubernur begitu menerima pinangan Nasdem. Langkah Ridwan Kamil ini awalnya sempat mengundang pertanyaan.

Nasdem hanya memiliki 5 kursi DPRD Provinsi di Jawa Barat. Jumlah kursi dari Nasdem ini jauh dari cukup untuk memenuhi syarat minimal partai politik atau koalisi partai politik mencalonkan pasangan cagub-cawagub, yaitu 20 kursi. Sedangkan Ridwan Kamil terhitung calon yang cukup populer. Bahkan, calon berpeluang kuat untuk menang menurut berbagai survei.

Umumnya, calon yang berpeluang kuat, cenderung memilih partai politik yang memiliki suara atau kursi yang signifikan sebagai pengusung pertama. Sehingga, pilihan Ridwan Kamil menerima pinangan Nasdem, sempat dipertanyakan. Begitu dukungan mengalir dari PPP dan PKB, barulah posisi Ridwan Kamil menjadi aman, mengingat total kursi PPP-PKB-Nasdem mencapai 21 kursi.

Hanya, koalisi pendukung Ridwan Kamil ini sangatlah cair. Setelah sebelumnya sempat menjadi koalisi terbesar, dengan masuknya Golkar di penghujung Oktober (total kursi dukungan mencapai 38), nasib koalisi pendukung Ridwan Kamil sempat goyah di medio Desember ini. Berawal dari dicabutnya dukungan Golkar, lalu adanya ancaman hengkangnya PPP dan PKB jika usulan calon wakil gubernurnya tidak diakomodasi, menjadikan nasib koalisi ini di ujung tanduk.

Mengingat hengkangnya PPP ataupun PKB bakal membuat koalisi ini tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil harus hati-hati dalam mengelola perbedaan pendapat di antara parpol pengusungnya.

Masuknya Hanura di akhir Desember 2017, memang menambah kursi dukungan menjadi 24, namun tetap tidak bakal berarti banyak jika PPP atau PKB hengkang, dan tidak ada partai lain yang merapat. Padahal, secara ketokohan dan popularitas, Ridwan Kamil saat ini bisa dikatakan berada di salah satu posisi terdepan.

Bukan saja prestasinya di Bandung yang memikat banyak pihak dan memeroleh banyak penghargaan, melainkan juga kemampuannya berkomunikasi dengan publik, termasuk penggunaan media sosial, membuat Ridwan Kamil saat ini memiliki elektabilitas tertinggi. Untuk segmen masyarakat urban, Ridwan Kamil sudah cukup terekspos. Keberadaan Nasdem yang ketua umumnya memiliki media massa nasional, bakal memperkuat ekspos Ridwan Kamil di masyarakat urban.

Dengan keberadaan PPP dan PKB yang memiliki banyak pendukung akar rumput di pedesaan, bakal membantu memperluas jangkauan pemilih Ridwan Kamil.

Di sinilah salah satu momen yang bakal menguji kualitas kepemimpinan RK, apakah mampu mengelola perbedaan di antara parpol pendukungnya, untuk di tingkat provinsi. Siapkah RK ‘naik kelas’ menjadi pemimpin di tingkat provinsi, ataukah cukup belajar menjadi wakil dulu di tingkat provinsi?

Peran PDI-P
Ada anomali dalam peran PDI-P di Pilkada Jabar 2018 ini. Selaku pemilik suara terbanyak di Jawa Barat, seharusnya PDIP mengambil peran sentral dan aktif dalam pembentukan koalisi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sejak awal.

PDI-P seharusnya yang mengontrol ritme persaingan antartokoh dan pergerakan peta koalisi. Hanya saja, mendekati penghujung proses pendaftaran, PDI-P terlihat masih mengambil peran pasif. Lebih banyak wait and see. Malah gerakan PDIP terlihat lebih ditentukan dinamika pergerakan partai politik lain.

Padahal, semakin ke ujung, momentum yang dimiliki PDI-P bakal semakin berkurang. Jika PDI-P mengajak Golkar berkoalisi mengusung Dedi Mulyadi dan calon dari PDI-P, misalnya, dan meninggalkan Deddy Mizwar dan Demokrat, warga Jabar bakal menilai PDI-P menerapkan prinsip political survival (Mohtar Mas’oed, 2003).

PDI-P hanya mengedepankan pilihan-pilihan politik yang berkaitan dengan kepentingan partai politik itu sendiri. Ini karena dengan memecah koalisi Demiz-Demul, berarti Deddy Mizwar hampir dipastikan tidak bakal bisa mengikuti kontestasi di Pilkada Jabar 2018. Jika Deddy Mizwar dan Demokrat kemudian berhasil ‘merayu’ PPP untuk berkoalisi setelah ditinggalkan Golkar, Ridwan Kamil yang terancam tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2018.

Dengan demikian, langkah PDI-P ‘meminang’ Dedi Mulyadi dan Golkar di penghujung tenggat pendaftaran, bakal mengurangi salah satu pesaing terberat bagi pasangan calon dari PDI-P. Namun, warga Jabar juga kehilangan salah satu pilihan pemimpin Jabar yang berkualitas. Dan, warga Jabar bakal mengingat ini karena strategi PDI-P. Sentimen negatif pun bisa tertuju ke PDI-P.

Pilihan kedua yang bisa diambil PDI-P adalah mengusung Ridwan Kamil. Hanya, ini pun bagai makan buah simalakama. “Memaksakan” cawagub Ridwan Kamil dari PDI-P, sedangkan masuknya baru di ujung, apalagi jika koalisi parpol pendukung Ridwan Kamil sebelumnya sudah menetapkan cawagub, bakal membuat situasi kurang kondusif di antara parpol pengusung.

Sedangkan jika mendukung tanpa syarat, pertanyaan besar bakal muncul di internal PDI-P. Ada ego sebagai partai pendulang suara terbanyak yang menyeruak. Sudah tidak mengajukan calon sendiri, malah mendukung calon dari luar tanpa mendapatkan konsesi apapun. Tentunya ada exit strategy yang sudah diperhitungkan dengan matang oleh PDI-P jika memilih opsi ini.

Pilihan paling rasional bagi PDI-P saat ini adalah mengusung calon sendiri. Beberapa calon potensial sudah dalam radar PDI-P saat ini. Dari internal, muncul tiga nama kuat. Ada Tubagus Hasanuddin, pensiunan bintang dua, putra Majalengka yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI.

Puti Guntur Soekarno, cucu Bung Karno, dan anggota DPR RI dari salah satu dapil di Jawa Barat. Dan, terakhir, Bupati Majalengka, Sutrisno. Sedangkan dari eksternal, kandidat kuat adalah Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, dan mantan Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan, kelahiran Tasikmalaya.

Komposisi terbaik bagi calon sendiri dari PDI-P adalah tokoh internal dan eksternal. Mengakomodasi kepentingan internal partai, namun juga memperluas segmen pemilih dengan menggandeng tokoh dari luar. Pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai opsi, tampak sangat menjanjikan jika kepemimpinan kuat yang menjadi prioritas.

Sesama urang sunda asli, berpengalaman bertugas di Jabar, dan satu nilai lebihnya adalah kombinasi pensiunan militer-polisi yang sarat dengan pengalaman memimpin dan keberanian mengambil sikap di situasi genting. Sedangkan jika yang menjadi prioritas adalah pemahaman mengenai situasi Jabar terkini dan keberlanjutan pembangunan Jabar dari periode sebelumnya, Iwa Karniwa bisa menjadi opsi selanjutnya.

Pertarungan gagasan
Politik, pada dasarnya adalah kekuasaan, kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya. Harold Lasswell menjelaskan mengenai ini di buku klasiknya yang berjudul, Politics: Who Gets What, When, How? (1936).

Begitu juga dengan koalisi parpol yang terbentuk di Jawa Barat. Penentuan calon dan pembentukan koalisi yang menyertainya tentu berdasarkan kalkulasi politik, agar calon yang diusung bisa keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Jabar 2018 nanti. Hanya, berapapun pasangan calon yang bakal berkompetisi, harapan warga Jabar tentunya kontestasi dalam Pilkada Jabar 2018 ini merupakan ajang pertarungan gagasan, mengenai cara terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi warga Jabar selama ini.

Melalui pilkada ini, tensi politik Jabar yang selama ini cukup rendah dan kondusif, diharapkan tetap terjaga. Bukan polarisasi yang bakal dimunculkan oleh para calon, melainkan rasa kebersamaan dan persatuan sebagai warga Jabar.

Semoga politik yang dikembangkan oleh para calon adalah politics for the people culture (Zainuddin Maliki, 2010) , yaitu politik yang berorientasi kepada kepentingan dan kebaikan bersama. Bukan kultur politik yang berorientasi untuk diri sendiri, atau politics for itself culture. (Penulis adalah Direktur Manilka Research and Consulting)

Sumber: Kompas Kolom

Advertisement