Legislator Papua Dibekali Pengetahuan Transaksi non-Tunai

Legislator Papua Dibekali Pengetahuan Transaksi non-Tunai

Anggota DPR Papua ketika mengikuti bimtek peningkatan kapasitas - Humas DPR Papua

Metro Merauke – Sejumlah anggota DPR Papua dibekali pengetahuan penerapan transaksi non tunai melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas yang, dilaksanakan sekretariat DPR Papua.

Bimtek dengan tema ‘Peran DPR Papua dalam Rangka Penerapan Transaksi Non Tunai, Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 serta Persiapan XX tahun 2020’ digelar di salah satu hotel di Jakarta, 15-16 Desember 2017 dengan pemateri, pelaksana harian Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Ahyar.

Dalam penyampaian materinya, Ahyar mengatakan, transaksi non tunai sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan korupsi.

“Jadi transaksi, apakah pendapatan maupun belanja, diupayakan dengan non tunai. Bagaimana pendapatan supaya tidak dibayar dengan tunai dan bagaimana belanja supaya pembayarannya dengan non tunai,” katanya.

Menurutnya, Papua diberi kebebasan menentukan tahapan penerapan transaksi non tunai yang dilakukan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Misalnya setiap pembayaran khususnya kepada dewan itu dengan non tunai. Mereka membuka rekening dan nanti pembayaran hak dewan dan lain dilakukan dengan non tunai, termasuk tunjangan reses,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, bimtek ini sangat bermanfaat. Hanya saja tidak semua legislator Papua mengikutinya. Hari pertama, hanya diikuti sembilan orang dari 55 anggota DPR Papua, dan hari kedua hanya 16 legislator yang hadir.

“Padahal ini bertujuan meningkatkan kapasitas, memberikan pemahaman, petunjuk tentang kebijakan dan strategi negara terhadap daerah, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Termasuk regulasi dan perubahan dalam pemerintahan di pusat,” kata Natan.

Menurutnya, materi yang diberikan tidak hanya sebatas pembayaran non tunai, namun ada beberapa lainnya, misalnya terkait strategi regulasi yang diambil pemerintah pusat yang turunannya ke daerah, dan anggota DPR yang memiliki tugas fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting perlu mengetahuinya.

“Ini sangat penting. Semua ini adalah kebijakan yang baru dalam dua atau tiga tahun era pemerintahan Jokowi. Ada kebijakan baru. Kalau tidak hadir, ya rugi karena tidak dapat mengetahui pentingnya isi dari materi yang sudah dipaparkan,” ujarnya. (Arj)

Advertisement