AMPS Sebut Sejumlah Kasus Pelanggaran HAM di Selatan Papua

AMPS Sebut Sejumlah Kasus Pelanggaran HAM di Selatan Papua

Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua Selatan di Kantor DPRD Merauke

Metro Merauke – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Selatan (AMPS) peduli HAM yang melakukan demo damai di Kantor DPRD Merauke, Senin (11/12), menyebut selama ini sejumlah kasus pelanggaran HAM telah terjadi di wilayah selatan Papua.

Koordinator demo, Frans Wanima mengatakan, ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya penganiayaan terhadap Blasius Simagay di Bade, Kabupaten Mappi 2014, penembakan kaki Yeremias Kaipman di Merauke 2015, penganiayaan terhadap Oktavianus Beteop 2017, pembunuhan terhadap Isak Dermuyen Kua dan pelecehan seksual pada tahun ini.

Selain menyoroti kekerasan yang disebut sebagai pelanggaran HAM, AMPS juga menyoroti program MIFEE di Kabupaten Merauke, yang telah mengambil 1,6 juta hektar lahan milik masyarakat adat.

“Presiden RI, Jokowi akan menambah 4,26 juta hektar lagi. Kebijakan ini, telah melupakan kearifan lokal masyarakat Marind secara khusus, dan masyarakat Papua selatan pada umumnya,” kata Frans.

Menurutnya, mayoritas masyarakat yang masih hidup dan tergantung dengan alam serta budayanya, dipaksa meninggalkan semua itu dan beralih kepada puluhan perusahan dengan berbagai klasifikasi.

“Kelapa sawit 316.347 hektar, perkebunan tebu 158.812 hektar, perkebunan jagung 97.000 hektar, hutan tanaman industri (HTI) 973.057,56 hektar, tanaman pangan 69.000 hektar, pengelolaan kayu serpih 2.818 hektar, serta pembangunan dermaga 1.200 hektar,” ujarnya. (LKF/Arjuna)

Advertisement