Polisi Buka Palang SLB di Merauke
Cakrawala

Polisi Buka Palang SLB di Merauke

Kapolres Merauke, AKBP Bahara Marpaung didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan keterangan kepada wartawan

Metro Merauke – Kepolisian Merauke, Papua membuka palang dua Sekolah Luar Biasa (SLB) yakni SMP dan SMA di Kabupaten Merauke, Senin (4/12).

Pemalangan sejak, Sabtu (2/12), itu dilakukan oleh Samirudin, pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat lokasi sekolah.

Kapolres Merauke, AKBP Bahara Marpaung didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Felix Liem Gebze mengatakan, pembukaan palang itu terpaksa dilakukan, karena menghambat proses belajar mengajar di dua sekolah tersebut. Sejumlah aparat dikerahkan untuk menjaga kondisi keamanan usai pembukaan palang sekolah.

Sebelum membuka palang, kata Kapolres, pihaknya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemkab dan instansi terkait.

“Palang harus dibuka, karena kami tidak ingin proses belajar mengajar terganggu. Kita tahu, fungsi sekolah untuk mendidik anak. Kalaupun ada masalah, masih ada solusi lain tanpa mengorbankan hak anak untuk bersekolah,” kata AKBP Bahara, Senin (4/12).

Pihaknya menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan berbagai pihak untuk duduk berembuk, mencari titik temu.

“Besok kami adakan pertemuan, membahas masalahan ini, supaya tidak terulang kembali,” ujarnya.

Katanya, jika ada pihak yang merasa sebagai pemilik sah lokasi sekolah, disarankan menempuh jalur hukum, supaya pengadilan yang memutuskan kebenarannya, karena hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak dinas menyatakan sudah memiliki sertifikat lokasi tanah itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Felix Liem Gebze mengatakan, sengketa tanah dua sekolah itu sudah lama terjadi. Ada tiga pihak yang mengklaim pemilik tanah yakni Dinas Pendidikan, Koperasi TKBM dan Samirudin.

“Masalah baru muncul sekira 2014, setelah beberapa tahun pemerintah membangun sekolah. Samirudin dan Koperasi TKBM mengklaim ini tanahnya. Memang tepatnya ditempuh jalur hukum, sehingga diketahui siapa pemilik yang sebenarnya,” kata Liem.

Menurutnya, jika pemerintah kalah, harus siap membayar. Namun kalau pemerintah menang, warga juga harus legowo. (Nuryani/Arjuna)

Post Comment