Moses Kaibu: Izak Tidak Membuat Keributan

Moses Kaibu: Izak Tidak Membuat Keributan

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Papua, Moses Kaibu

Metro Merauke – Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Papua, Moses Kaibu mengatakan, almarhum Izak Dermuye Kua (23), warga Kampung Woner, Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua tidak membuat keributan sebelum dijemput anggota TNI yang bertugas di Pos Kimaam, Minggu (19/11) sekira pukul 22.30 WIT.

Katanya, Izak yang disebut meninggal dalam sel Polsek Kimaam usai dititipkan anggota TNI yang bertugas di Pos Kimaam, sejak siang atau sebelum dijemput anggota TNI, korban bersama orang tuanya ke hutan menyenso kayu.

Selain itu menurutnya, informasi yang ia dapat dari masyarakat, korban meninggal di jalan, setelah diduga jatuh ke dalam drainase, bukan di sel tahanan Polsek Kimaam.

“Korban masih keponakan saya, sehingga saya mendapat banyak informasi. Saya orang asli Kimaam, mengetahui karakter kehidupan masyarakat di sana. Saya juga mendapat laporan, korban diduga dipukul dengan balok dan laras senjata di beberapa bagian tubuhnya,” ujarnya Kaibu kepada Metro Merauke, Senin (27/11).

Ia mengatakan, setelah kejadian keluarga korban dipanggil ke Pos TNI Yalet dan dipaksa menyetujui berita acara untuk tidak menyampaikan kajadian itu kepada siapapun, termasuk membawanya hingga ke ranah hukum.

Sebagai jaminannya lanjut Kaibu, keluarga korban diberikan uang senilai Rp50 juta. “Memang saat itu, masyarakat mengikuti saja, karena takut dengan ancaman,” katanya.

Ia berharap, terduga pelaku diproses hukum dan hasilnya disampaikan secara transparan, sehingga diketahui publik. “Saya akan ikuti terus perkembangan penanganan kasusnya,” ucapnya.

Komandan Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD), Kapten CPM Budi Hartono mengatakan, tiga oknum TNI yang diduga menganiaya korban yakni Serda LD, Prada A dan Prada F kini diperiksa intensif di POM Merauke.

Katanya, jika ketiga anggota Batalyon 755/Yalet terbukti bersalah, mereka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman dua tahun delapan bulan penjara.

Kalau terbukti penyebab meninggalnya seseorang, terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan dimungkinkan ada hukuman tambahan.

Namun ia membantah ada desakan dari TNI yang meminta pihak keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini.

“Memang benar ada pendekatan ke keluarga dan penyerahkan santunan sebagai empati yang diterima keluarga korban. Namun yang pasti bukan untuk menghentikan kasus ini,” kata Kapten CPM Budi Hartono. (LKF/Arjuna)

Advertisement