Social Infrastructure Vs Social Problem di Merauke

Social Infrastructure Vs Social Problem di Merauke

Foto: Google

Oleh: Muhammad Syahril Iryanto

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah Global. Bahkan setelah berakhirnya program MDGs (Millenium Development Goals) di tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan jumlah, walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin.

Di bulan Agustus 2015, 193 negara anggota PBB mendeklamasikan program “Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals (SDGs)/ UN 2030 Agenda”, SDGs dengan 17 tujuan yang salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Pengalaman dibeberapa negara menunjukan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan kondisi perekonomian yang bertumbuh. Pengalaman Indonesia sendiri diera orde baru menunjukan saat pertumbuhan ekononmi melejit naik dan menyebabkan tingkat kemiskinan berkurang dengan cepat, sebaliknya kondisi krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan.

Kemampuan suatu daerah untuk mengurangi kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (growth elasticity of poverty), yakni seberapa besar persentase pengurangan kemiskinan akibat kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu untuk meningkatkan growth elasticity of poverty  pemerintah melakukan beberapa kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran agar mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan (pro-poor growth).

Untuk di wilayah Papua, pemerintah telah melaksanakan affirmative policy untuk mempercepat pembangunan dengan regulasi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, ditambah lagi Instruksi Presiden No 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Evaluasi program tersebut menunjukan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan belum berdampak secara signifikan. Hal ini terjadi karena lambatnya pembangunan infrastruktur, belum terlaksananya pendidikan khusus yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Papua, dan kurangnya sarana prasarana kesehatan serta wilayah-wilayah sasaran yang masih terisolir (Indonesia; 2011).

Kondisi Papua sangat memprihatinkan jika kita jeli melihat trend data yang ada, dimana saat ini kemiskinan masih menjadi masalah. Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan menambah jumlah pendapatan perkapita masyarakat sehingga secara otomatis pendapatan masyarakat berada diatas garis kemiskinan dan keluar dari predikat keluarga miskin, tetapi ini merupakan masalah yang kompleks. Kemiskinan mempunyai hubungan simultanity dengan beberapa aspek lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Dari sedikit penjelasan di atas, penulis mengharapkan agar kita memiliki point of view yang sama  dalam melihat masalah yang ada di Papua tanpa terkecuali Merauke. Persoalan kenapa Merauke yang dijadikan tujuan khusus penulisan ini, dikarenakan atas kepedulian penulis terhadap tempat asal penulis.

Merauke dengan masalah Kemiskinan
Setelah dilakukan berbagai stimulus kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Papua terkhusus di Merauke, sampai saat ini masalah kemiskinan dan ketimpangan juga masih terpampang nyata. Jika kita lihat data kemiskinan di BPS Kabupaten Merauke terjadi peningkatan persentase kemiskinan dari 10,20% di tahun 2014. Kemudian naik menjadi 11,10% di tahun 2015 dengan jumlah penduduk miskin yang juga bertambah dari 21.870 jiwa di tahun 2014 menjadi 23.960 jiwa di tahun 2015.

Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB (ADHK tahun 2010) Kabupaten Merauke sejak tahun 2013 mengalami pengalami penurunan pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2015 dan mulai naik lagi di tahun 2016 dengan perolehan 7,66% di tahun 2016 yang lebih kecil di banding tahun 2013 dengan nilai 8,49%.

Dari penjelasan pada pengantar di atas, kita mengetahui bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka kita harus mempunyai pertumbuhan ekonomi yang besar, namun realitas yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke justru mengalami pelambatan sehingga tidak heran jika jumlah masyarakat miskin pada catatan BPS bertambah di tahun 2015.

Indikator ekonomi lainnya selain dari Indeks harga konsumen (IHK) atau Inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus sehingga nilai mata uang akan berkurang dan menurunkan daya beli masyarakat.

Inflasi Kabupaten Merauke pada akhir-akhir ini penting untuk dicermati oleh pemerintah, dimana Merauke menempati urutan ke-5 inflasi tertinggi secara nasional dengan tingkat inflasi 0,47% dengan Indeks harga Konsumen (IHK) 132,13 di bulan oktober 2017. Sehingga hal ini akan berpotensi pada penambahan jumlah masyarakat miskin dikarenakan daya beli masyarakat Merauke berkurang.

Peran Social Infrastructure:

1. Institusi Pemerintah
Dalam teori ekonomi Keynes pada tahun 1930an menyatakan bahwa peran institusi dan kebijakan pemerintahan (social infrastructure) sangat signifikan dalam menggerakkan suatu perekonomian. Sedangkan pada tahun 1999, Hall dan Jones menyebutkan faktor utama yang menyebabkan perbedaan kinerja perekonomian suatu wilayah diukur dengan output perworker dimana penyebab perbedaan income antar wilayah adalah social infrastructure. Hall dan Jones mendefinisikan social infrastructure”Institusi dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi individu dan perusahaan dalam suatu perekonomian. Insentif tersebut dapat mendorong kegiatan produktif seperti akumulasi keterampilan atau pengembangan teknik produksi barang dan produksi baru, atau insentif tersebut dapat mendorong perilaku pemangsa seperti pencarian rente (Rent Seeking), korupsi, dan pencurian” (hal 95).

Peran dari social infrastructure sangat penting bagi suatu perekonomian, namun dalam hal ini perlu juga diawasi, sebab jika pemerintahan semena-mena sehingga melahirkan poor social infrastructure maka yang akan terjadi adalah pemerintahan yang Kleptocracy dimana suatu perekonomian akan dijalankan oleh penguasa yang diktator yang memiliki kepentingan untuk memperkaya diri sendiri (misalnya terjadi praktek korupsi), atau bisa juga insentif dari poor social infrastructure melahirkan aktifitas Rent Seeking yang merupakan aktifitas untuk memperoleh keuntungan atau jasa dengan suatu manipulasi, aktifitas ini biasanya dilakukan oleh kolega dari sang penguasa (misalnya melobi pembuat kebijakan untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri).

Sangat banyak pengalaman kita tentang tindak kejahatan sosial atas prilaku korupsi dan sebagainya, sehingga kepentingan masyarakat akan dikesampingkan demi kepentingan diri sendiri dan koleganya, sehingga hal ini saya kira wajar untuk dilakukan pengawasan oleh masyarakat yang memiliki hak demokrasi.

2. Organisasi Kepemudaan
Pemuda adalah entitas yang mempunyai komposisi jumlah penduduk Indonesia dan diperkirakan mengisi sekitar 24,5% dari total penduduk, dimana secara kuantitas angka itu adalah angka yang menguntungkan bagi suatu negara kerena bertambahnya jumlah penduduk usia produktif.

Dalam setiap sejarah perubahan suatu bangsa, baik revolusi maupun reformasi di dunia tidak lepas dari peran pemuda. Pengalaman Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang merdeka telah merekam setiap jejak peran para pemuda, sebut saja Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka dan lainnya.

Para pemuda diklaim sebagai identitas yang merdeka dari kepentingan diri sendiri, sehingga mereka dapat bergerak lebih bebas dibanding golongan tua yang telah banyak memiliki tugas tanggung jawab.

Dalam mengawal perubahan rezim orde lama ke orde baru tercatat beberapa peran organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selanjutnya, perubahan orde baru ke era roformasi tercatat beberapa organisasi kepemudaan yang terangkum kedalam Cipayung Plus.

Peran Pemuda dan Isu Hoax di Merauke
Saat ini Merauke seperti sedang digemparkan oleh isu hoax terkait kepala daerah. Secara singkat akan saya sampaikan, bahwa beberapa hari terakhir tersebar di sosial media tentang surat pemanggilan Bupati Kabupaten Merauke oleh KPK sebagai saksi, hal ini lalu di sikapi oleh Bupati Kabupaten Merauke dengan laporan polisi nomor LP/389/X/2017/Papua/Res/Mrk/ tentang pencemaran nama baik lewat media sosial dengan terlapor pemilik akun facebook berinisial HT.

Saya kira ini adalah ranah yang sah untuk Bupati sebagai orang yang merasa dikorbankan dengan pemberitaan yang dinilai merugikan dirinya, maka biarkanlah proses hukum berjalan dengan adil tanpa intervensi kekuasaan yang dimiliki oleh pelapor.

Namun yang sangat saya sayangkan adalah peran pemuda dalam melihat permasalahan yang nyata di Kabupaten merauke. Dimana diantara persoalan yang ada direspon secara berlebihan oleh beberapa organisasi kepemudaan, semisal dengan dibentuknya suatu posko pengaduan terkait berita hoax, hal ini saya kira telah terjadi kemunduran berpikir dari pemuda.

Masih banyak persoalan yang nyata ada di depan kita seperti yang telah dituliskan pada pengantar di atas, yakni masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Sebut saja di Jalan Raya Mandala Merauke ada puluhan anak asli Papua yang putus sekolah. Dan, parahnya mereka adalah pecandu lem aibon. Termasuk berbagai permasalahan mendasar mulai dari pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur jalan masih banyak ditemui di kota Merauke maupun ditingkat kampung-kampung.

Seharusnya persoalan itulah yang lebih utama untuk direspon oleh organisasi kepemudaan, membantu kinerja pemerintah dan mengingatkan pemerintah agar bekerja sesuai fungsinya demi kesejahteraan masyarakat. Tidak layak bagi organisasi kepemudaan untuk bertindak elitis berbicara tentang rakyat, umat dan bangsa seperti seolah-olah ia berdiri di atas menara gading.

Pesanku kepada adik-adikku, kawan-kawanku dan para senior, tetaplah kita pada barisan untuk terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT. (Penulis Saat ini sedang melanjutkan studi S2 jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan juga Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam)

Advertisement