Pemkab Merauke Didesak Anggarkan Pembayaran Rawa Biru

Pemkab Merauke Didesak Anggarkan Pembayaran Rawa Biru

Pencabutan sasi sebagai tanda pemalangan di Rawa Biru dibuka

Metro Merauke – Pemkab Merauke, Papua didesak menganggarkan dana kompensasi sebagai penghargaan kepada pemilik ulayat sumber air bersih di Rawa Biru dalam APBD Induk 2018.

Tokoh masyarakat Merauke, yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze mengatakan, tidak hanya pemkab, DPRD Merauke juga perlu mendorong alokasi anggaran kepada pemerintah dalam APBD 2018.

Menurutnya, sengketa hak ulayat Rawa Biru di Distrik Sota, perlu segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi pemalangan di sumber air bersih yang berdampak luas terhadap masyarakat Merauke.

“Saya desak pemkab dan DPRD menseriusi permasalahan ini, dengan menganggarkan dana untuk masyarakat Rawa Biru pada 2018 dan harus terbayarkan,” kata Johanes Gluba Gebze dalam pertemuan bersama di Balai Kampung Rawa Biru, Sabtu (4/11).

Katanya, memang pemilik ulayat belum memastikan berapa besar kompensasi yang harus dipenuhi pemerintah.

“Dalam pembahasan secara terpadu, akan dikaji bersama berapa nilai yang disepakati, berdasarkan kesepakatan dan cara pembayarannya seperti apa. Akan kami perjuangkan untuk masuk dalam anggaran 2018,” ucapnya.

Sebelumnya selama sepekan lebih masyarakat pemilik ulayat memalang stasiun pompa sumber air bersih di Rawa Biru.

Sasi (palang) baru dapat dibuka setelah Ketua DPRD, Kapolres, tokoh masyarakat dan perwakilan DPR Papua melakukan negosiasi, serta adanya rencana pembahasan terpadu menyelesaikan sengketa Rawa Biru. (Nuryani/Arjuna)

Advertisement