Gubernur Baru Milik Publik

Gubernur Baru Milik Publik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno boncengan menerobos kemacetan Mampang di sore hari, Selasa (17/10) | Foto: Kompas/Jessi Carina

Oleh: Heryadi Silvianto

Penulis meyakini judul dengan ‘tema’ di atas bukanlah yang pertama dan bukan juga satu-satunya. Ada banyak tulisan lepas maupun karya jurnalistik yang mengangkat tema yang hampir sama di pertengahan Oktober 2017 ini. Keriuhan terjadi karena ada proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Beragam perspektif dilontarkan dan analisis dikemukakan, baik yang sifatnya latar belakang, kekinian, hingga proyeksi masa depan menyongsong serangkaian janji yang pernah dilontarkan pasangan ini. Selain itu pasangan ini merupakan pemimpin daerah yang paling terakhir kali dilantik dari 100 daerah lain yang digelar pada 14 Februari 2017. Dramatisnya, Pilkada ibu kota digelar hingga dua putaran.

Ibarat olimpiade, maka prosesi pelantikan pada tanggal 16 Oktober 2017 adalah Emas Sepakbola yang ditunggu-tunggu dan menjadi pandangan khalayak ramai. Tentu saja semua peristiwa ini merupakan hal lumrah dalam proses demokrasi, sebagai konsekuensi dari kontestasi dan keriuhan politik.

Lazimnya kontestasi di manapun adanya, kegiatan kampanye pastilah melontarkan janji, bertemu dengan konstituen, membangun koalisi, beradu argumentasi, dan tak jarang menghidupkan negosiasi. Seluruh rangkaian itu menurut Firmanzah dalam konsep Marketing politik berdasarkan tiga strategi pendekatan, yakni dengan langsung ke konstituen (push), melalui pihak ketiga baik individu maupun kelompok yang memiliki kredibilitas menyampaikan pesan kampanye (pass), dan pembentukan citra politik yang positif melalui media massa (pull).

Hafied Cangara dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam konteks aktivitas politik, political marketing dimaksudkan untuk menyebarluaskan infomasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik (komunikator). Caranya melalui saluran-saluran tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) tertentu, dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Baik Hafidz maupun Firmanzah memandang bahwa kandidat politik sebagai sebuah produk marketing atau komoditas yang dijajakan di pasar politik. Maka pada akhirnya, kita bisa menyaksikan di dalam seluruh proses kampanye Anies Sandi ada sumber daya besar yang dikeluarkan, baik tenaga maupun finansial.

Tercatat, secara keseluruhan, total penerimaan dana kampanye Anies-Sandi dari putaran pertama dan kedua sebesar Rp 82,8 miliar, dengan pengeluaran sebesar Rp 82,6 miliar. Angka yang muncul karena pendekatan marketing yang dominan. Penulis tegaskan konsep ini memandang pemilih/konstituen sebagai konsumen dan kandidat sebagai product/produsen pesan, yang bertemu di pasar politik (pemilihan).

Mengubah paradigma
Perlu disadari oleh seorang kandidat politik bahwa cara menang (how to win) dalam sebuah kontestasi pemilihan dengan cara mengelola pemerintahan (how to govern) pasca-pemilihan tidaklah sama.

Bisa jadi di masa kampanye seorang kandidat akan lebih banyak menerapkan pendekatan marketing politik, namun selepas memperoleh kemenangan akan jauh lebih tepat jika dia menggunakan pendekatan political public relations. Yakni melakukan proses transisi perpindahan (shifting) cara pandang dari konstituen dan pemilih (voters) menjadi entitas publik dan khalayak.

Kampanye sudah lama usai, fase ini secara gradual berubah di tanggal 16 Oktober 2017 saat Anis Sandi telah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana negara. Sejak saat itu sejatinya pendekatan marketing politik tidak lagi relevan dan menjadi sandaran dominan mengisi hari-hari kerja kedua pejabat ini. Ihwalnya, Anies-Sandi saat ini secara faktual harus menunaikan janji kampanye bagi para pemilihnya dengan jumlah 3.240.987 (57,96 persen), juga meyakinkan yang bukan pemilihnya atau para pemilih Ahok-Djarot 2.350.366 (42,04 persen).

Juga, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) namun tidak mau memilih sebesar 22,9 persen dan warga yang belum punya hak pilih sekitar 2,4 juta jiwa. Merekalah warga Jakarta sesungguhnya, publik yang sebenarnya. Jika merujuk pada konfigurasi di atas, maka sudah sepantasnya mereka secara sadar menjalankan pemerintahan dan mentransformasi kebijakan lewat pendekatan berorientasi publik, bukan sekadar konstituen.

Atas dasar itu juga, setidaknya kita memandang kata ‘Pribumi’ dalam konteks pidato politik Anies Baswedan pasca pelantikan dapat lebih proporsional dan relasional. Ini perlu, karena kita menyadari bahwa pembelahan politik akibat pilkada DKI sedemikian dalam dan relatif laten. Buktinya, kata ‘Pribumi’ menjadi masalah karena dianggap kepemimpinan yang baru terpilih dianggap sedang ‘cari perhatian’ (caper) dan di sisi lain ada publik yang masih ‘bawa perasaan’ (baper).

Dus, terjadilah polemik yang berkelindan dalam ruang publik. Bisa dianggap keduanya belum move on secara sempurna dari fase marketing politik ke fase political public relations. Masih terbawa suasana kontestasi dan diferensiasi, bukan suasana kompetisi dan kolaborasi. Padahal, Pilkada sudah selesai kini saatnya publik maupun aktor politik secara tekun membangun kota.

Peristiwa itu dapat menjadi sebuah signal bahwa proses rehabilitasi dan rekonsiliasi mutlak dilakukan dengan cara terbaik. Salah satunya dengan sesegera mungkin mulai menempatkan konfigurasi pemilih dalam satu wadah yang sama sebagai entitas publik. Karena jika itu dilakukan, janji akan berubah menjadi pelayanan publik (public services), program menjadi keterlibatan publik (public engagement) dan koneksi menjadi relasi saling menguntungkan (public relations).

Pihak yang berkontestasi sudah harus mampu mengelola konflik berdasarkan standar dan tolok ukur yang lebih objektif. Sehingga pada akhirnya, tidak ada pihak yang selalu mencari-cari kesalahan di satu sisi, sedangkan posisi yang berseberangan tidak ada pihak yang selalu mencari pembenaran. Jika situasi ini terus terjadi, sungguh sangat menguras energi percuma.

Tidak perlu ada lagi pembelahan yang dramatis dan pembelaan yang berlebihan, karena semua ukuran maupun takarannya jelas pada keberpihakan publik.

Hingga pada akhirnya, hari-hari ke depan bisa jauh lebih produktif untuk menyelesaikan persoalan mendasar sebuah kota besar. Seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural, revitalisasi transportasi publik, dan fasilitas umum. Juga perbaikan mental publik yang selama ini banyak terabaikan.

Jesper Stromback dan Spiro Kiousis dalam buku Political Public Relations, Principles and Applications, menjelaskan salah satu konsep inti dalam ilmu politik, komunikasi politik, dan PR politik adalah publik dan publik dengan ‘s’.

Perlu disadari apa yang mungkin membuat organisasi politik berbeda dari perusahaan dan organisasi lainnya adalah bahwa jumlah publik yang laten dan sadar serta aktif umumnya cenderung jauh lebih tinggi. Secara alamiah orang akan lebih ideologis memandang persoalan politik, pun dalam titik ekstrem yang lain akan menghasilkan pribadi yang apatis.

Menurut Dewey (1927), sebuah kelompok dianggap sebagai publik ada prasyarat yang perlu dipenuhi: (a) menghadapi masalah yang sama, (b) menyadari masalahnya, dan (c) memecahkan persoalan tersebut secara bersama. Gubernur Anis dan Wagub Sandi sudah mendefinisikan banyak sekali permasalahan di Jakarta, itu semua dirumuskan melalui 23 janji kampanye.

Kini, persoalaannya bukan pada berapa banyak janji kampanye yang dibuat, namun jauh lebih penting adalah pasangan tersebut punya inisiatif untuk terus mengajak sebanyak-banyaknya orang memahami persoalan yang dihadapi dan mampu dipecahkan bersama tanpa memandang korelasi pilihan. Tentu saja situasi tersebut dibentuk tidak untuk melepaskan tanggung jawab kepemimpinan, tapi justru menguji daya jelajahnya membangun relasi yang positif terhadap semua elemen masyarakat. Sekali lagi, tanpa terkecuali.

Untuk menempuh usaha tersebut, menurut EL Bernays dilakukan dengan tiga elemen utama praktik PR politik yang bisa dilakukan, yakni menginformasikan orang (informing people), meyakinkan orang (persuading people), atau mengintegrasikan orang dengan orang-orang (integrating people with people). Dua elemen awal mungkin tidak menjadi masalah utama buat seorang Anies Baswedan yang tutur bicara dan kemampuan artikulasinya baik.

Namun ujian sebenarnya dibutuhkan saat Gubernur DKI ke-19 tersebut mampu secara aktif menjadi pionir utama dalam proses integrasi publik. Aktif membangun beragam kanal dan forum yang melimpah agar publik saling membaur dan bertukar pikiran secara lapang.

Gubernur baru harus mampu menciptakan suasana hati publik (public mood) yang integratif dan kolaboratif. Epik yang lain publik pun harus terus memperbaiki cara memandang seorang pemimpin dari waktu ke waktu. Bukan sekadar lover and haters abadi, namun secara tekun mengukurnya pada kinerja dan reputasi yang dilakukan.

Tegur jika salah, dukung bila benar. Jika itu terjadi, maka ruang publik bukan tidak mungkin akan lebih ramah dan nyaman untuk kita semua. (Penulis adalah Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN), praktisi kehumasan, dan juga Tenaga Ahli Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI)

Sumber: Kompas Kolom

Advertisement