KPU Evaluasi Sistem Noken di Pilkada Papua
Politik

KPU Evaluasi Sistem Noken di Pilkada Papua

Mahasiswa membawa poster yang menggambarkan korban akibat konflik saat menggelar aksi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Selasa (14/3) | Foto: Liputan6/Helmi Afandi

Metro Merauke – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari sarankan evaluasi penggunaan sistem noken di Pilkada di Papua. Hal itu guna mengantisipasi banyaknya sengketa Pilkada di Papua dan Papua Barat.

Sistem noken merupakan pemilihan suara berdasarkan perintah kepala sukunya. Kata Hasyim, evaluasi tersebut akan dikoordinasikan KPU Pusat kepada KPU Provinsi Papua.

Nantinya, surat suara dari pemilih akan dimasukkan dalam kantong noken yakni sebuah tas yang terbuat dari akar kayu. Biasanya sistem tersebut diperuntukkan untuk wilayah pegunungan.

“Pemilu asasnya langsung, kalau noken kemudian menjadi semacam tidak langsung walaupun sudah dibenarkan dan dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu ada komunikasi,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Menurut dia, untuk mengurangi konflik dalam penggunanan noken itu, dapat mempertimbangkan dari hasil evaluasi Pilkada tahun sebelumnya, yaitu dengan membatasi beberapa daerah yang dilegalkan dalam penggunaan noken.

“Mungkin (kelurahan) masih dilakukan noken. Tetapi (untuk) kecamatan yang menggunakan noken diperkecil jumlahnya,” jelas Hasyim.

Rawan Konflik
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Jawa Barat dan Papua sebagai daerah yang paling rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah pada pertengahan 2018.

“Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur,” ujar Kapolri di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin 9 Oktober 2017.

Selain dua daerah tersebut, Kalimantan Barat juga dinilai rawan konflik karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk meminimalisasi konflik, Tito mengatakan, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018.

“Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan pilkada,” kata Tito. (Ika Defianti)

Sumber: Liputan6

Post Comment