Sayembara Wali Kota Jayapura Dikhawatirkan Berdampak Buruk

Sayembara Wali Kota Jayapura Dikhawatirkan Berdampak Buruk

Legislator Papua, Emus Gwijangge

Metro Merauke – Legislator Papua, Emus Gwijangge khawatir sayembara Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan berdampak buruk.

Ia mengatakan, ia tidak setujuh dengan iming-iming hadiah Rp25 juta dari wali kota, jika ada warga yang menangkap jambret di wilayah Kota Jayapura.

“Ini perlu dievaluasi, karena terkesan kebijakan dadakan. Saya mendukung bagaimana mengurangi tindakan kriminal, tapi saya khawatir cara ini nantinya berdampak tidak baik, terutama dari sisi keamanan. Apakah wali kota sudah mempertimbangkan dampaknya seperti apa,” kata Emus, Senin (9/10).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi main hakim sendiri, ketika warga berhasil menangkap jambret.

“Kalau misalnya ada aksi main hakim sendiri dan jambret itu meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab? Inikan menimbulkan masalah baru. Kalau ini terjadi, saya orang pertama yang akan gugat wali kota,” ujarnya.

Kata anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM itu, Indonesia adalah negara hukum, ada aturan main yang harus diikuti. Masalah keamanan, menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan.

“Jangan sampai karena uang Rp25 juta, masyarakat berburu jambret. Ini bukan masalah uang, tapi dampaknya. Kalau ini mau diberlakukan, harus ada dasar hukum, yang sudah melalui berbagai kajian,” katanya.

Dikatakan, akan lebih baik jika Pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan regulasi khusus terkait keamanan di wilayah pemerintahannya, atau lebih mengawasi masyarakat yang belum memiliki e-KTP, dan mengaktifkan kembali pos kambling di setiap RT/RW.

“Dana itu sebaiknya dipergunakan mendirikan pos kambling atau lebih kepada hal-hal yang berguna untuk menjaga keamanan tiap wilayah,” ucapnya.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar juga khawatir sayembara ini menyebabkan terjadinya hukum jalanan atau aksi main hakim oleh masyarakat.

“Ya gak apa-apa, bagus untuk motivasi, yang penting jangan main hakim sendiri. Kalau masyarakat melihat kejahatan di jalan dan tergerak karena adanya hadiah, pesan saya, tidak boleh main hakim sendiri,” kata Boy Rafli.

Menurutnya, dalam hal tertangkap tangan, bisa saja masyarakat menangkap ketika tidak ada aparat. “Tapi pesan saya, jangan dihakimi. Tidak boleh dianiaya. Serahkan kepada petugas berwenang, polsek atau polres,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi berpendapat lain. Ia menilai, ini kebijakan responsif yang sifatnya situasional.

“itu sebagai satu aksi stimulan untuk memacu masyarakat dalam rangka keamanan di kota ini. Pada prinsipnya, DPRD Kota Jayapura mendukung, hanya saja itu tidak harus diberlakukan seterusnya,” kata Mukri via selularnya.

Menurutnya, kebijakan ini sebenarnya bagian dari kewenangan wali kota Jayapura, sebagai kepala daerah untuk memastikan wilayah pemerintahannya harus dalam keadaan nyaman, aman untuk masyarakat.

Terkait kemungkinan adanya aksi main hakim sendiri kata dia, tergantung bagaimana masyarakat melihat, dan menghadapi kejadian itu. (HYP/Arjuna)

Advertisement