Penodaan Agama, Oknum TNI Divonis Pemecatan

Penodaan Agama, Oknum TNI Divonis Pemecatan

Serda Bangun A.H. Kurniawan ketika mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Kamis (28/9) - Jubi/Arjuna Pademme

Metro Merauke – Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Papua menjatuhkan vonis pemecatan dan hukuman pidana dua tahun enam bulan, dipotong masa tahanan kepada oknum TNI AD, Serda BAHK

Terdakwa disebut melakukan penodaan agama dalam kasus terbakarnya kita suci di kompleks kediaman Kasrem 172/PWY, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, 25 Mei 2017.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel James F Vanderslot, didampingi dua Hakim Anggota Letkol Dwi Yudo Utomo dan Mayor Dendi Sutiyoso, Kamis (28/9), majelis hakim menyatakan, terdakwa terbukti bersalah.

“Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penodaan agama. Terdakwa dipidana penjara dua tahun enam bulan, dipotong masa tahanan dan dipecat dari kesatuan TNI AD, dan membayar biaya persidangan Rp15 ribu,” kata Kolonel James F Vanderslot ketika membacakan putusan.

Ada beberapa pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat kepada terdakwa, dari tuntutan oditur militer yang hanya menuntut 12 bulan pidana penjara, dipotong masa tahanan.

Pertimbangan itu di antaranya, perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan sikap seorang prajurit TNI, terlebih lagi terdakwa yang melakukan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG adalah prajurit pilihan, sehingga harus diberi sanksi tegas, supaya tidak mengulangi perbuatannya dan tidak diikuti prajurit lain.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa diantaranya, merusak citra TNI di mata masyarakat. “Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memperkokoh dan memperkuat persatuan bangsa,” ujar Kolonel James.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan pilihan kepada terdakwa, apakah menerima putusan, menolak putusan dan melakukan banding, ataukah pikir-pikir.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Namun hakim ketua mengingatkan terdakwa hanya memiliki waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Jika dalam waktu itu terdakwa tidak menggunakan haknya, dianggap menerima putusan.

Selain terdakwa dan kuasa hukumnya yang menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim, oditur Pengadilan Militer III-19 Jayapura, juga menyatakan hal yang sama, dengan alasan putusan tersebut tidak sesuai tuntutan.

Usai sidang putusan, Pdt. Dora Balubun dari Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, berterimakasih kepada majelis hakim terhadap putusannya.

“Bagi kami, keadilan memang harus ditegakkan. Kami memberi pengampuann, tapi hukum tetap ditegakkan, supaya ke depannya tidak lagi terjadi hal seperti ini di tanah Papua, dan di manapun,” kata Pdt. Dora Balubun.

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramadey mengatakan, putusan majelis hakim ini tentu mempertimbangkan keadilan publik, karena terdakwa bukan melawan umat beragama tertentu, namun publik.

“Ini cukup baik, supaya ke depan kasus serupa tidak lagi terjadi, karena dapat mencederai toleransi umat beragama. Ini bukan masalah penganut agama tertentu, tapi untuk rasa keadilan publik,” kata Frits. (Sumber: tabloidjubi.com/Arjuna Pademme)

Advertisement