Pendaftaran Pendamping Desa Online Dinilai Sulitkan Anak Papua

Pendaftaran Pendamping Desa Online Dinilai Sulitkan Anak Papua

Pertemuan BPMK Provinsi Papua, perwakilan DPR Papua dan para pendaftar pendamping desa, Kamis (14/9). | Foto: Jubi/Arjuna

Metro Merauke – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote menyatakan, pendaftaran pendamping desa/kampung secara online menyulitkan anak asli Papua untuk dapat bersaing.

Ini dikatakan Mote dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki dan Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bersama perwakilan pendaftar pendamping kampung dari 10 kbupaten di wilayah Lapago, Kamis (14/9), di DPR Papua.

“Rekrutmen online ini menyulitkan anak-anak Papua, sehingga harus dilakukan secara offline, supaya anak-anak Papau bisa bersaing secara sehat,” kata Mote.

Ia meminta DPR Papua menyurati Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, supaya rekrutmen pendamping desa ke depan, tidak dilakukan secara online.

Ia menyatakan siap memperjuangkan sarjana teknik atau arsitek dalam rekrutmen pendamping desa. Namun Mote mengingatkan, para sarjana tidak hanya berharap pada penerimaan pendamping desa, tetapi mencari lapangan kerja lain.

“Apalagi dalam penerimaan pendamping desa kali ini sangat terbatas, tentu tidak semua dapat diakomodir,” ujarnya.

Katanya, DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota se-Papua perlu mendorong terciptanya lapangan kerja untuk lulusan universitas di Papua.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, merespon positif saran Donatus untuk menyurati kementerian, terkait sistem pedaftaran pendamping desa di Papua.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Beliau menyarankan kami menggelar rapat dan hasilnya nanti ditampung, setelah beliau kembali dari tugas di luar daerah, akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR Papua,” kata Kotouki.

Namun kata dia, tetap saja harus ada upaya memproteksi anak asli Papua dalam rekrutmen bidang apa pun, termasuk pendamping desa. (***)

Sumber: Jubi

 

Advertisement