DPRD Merauke Gelar Paripurna LKPJ

DPRD Merauke Gelar Paripurna LKPJ

Suasana Paripurna LKPJ di Ruang Sidang DPRD Merauke, Kamis (7/9)

Metro Merauke – DPRD Kabupaten Merauke, Papua menggelar sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati setempat, tahun anggaran 2016, Kamis (7/9), di ruang rapat dewan.

LKPJ ini merupakan progres report terhadap kinerja pembangunan selama, 2016 dan menjadi bahan evaluasi tpelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2011-2016.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, oleh BPK RI Perwakilan Papua, Kabupaten Merauke mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan kriteria laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).

“Selanjutnya efektifitas terhadap sistem pengendalian interen, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan terhadap pengungkapan catatan atas laporan keuangan,” kata Bupati Merauke, Frederikus Gebze dalam laporannya.

Komposisi akuntabilitas kinerja keuangan dalam laporkan realisasi anggaran, 2016 yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Papua adalah realisasi pendapatan sampai dengan akhir, 2016 mencapai Rp1.967.057.544.123,61 atau 89,81 persen dari yang ditargetkan senilai Rp2.190.121.421.767,00.

Anggaran belanja setelah perubahan, 2016 direncanakan senilai Rp2.412.902.609.732,86, sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi senilai Rp1.823.039.429.682,00 atau 75.55 persen dari yang direncanakan.

“Ini terjadi karena keterlambatan penyaluran DAU dan DAK yang diterima Pemda Merauke tanggal 31 Desember 2016 melalui rekening Kas Umum Daerah,” ucapnya.

Ia juga melaporkan realisasi belanja, 2016 yakni belanja tidak langsung terealisasi senilai Rp837.217.795.716,00 atau 82 31 persen dari plafon anggaran senilai Rp1.017.091.692.402,00.

Belanja langsung terealisasi senilai Rp985.821.633.966,00 atau 70,63 persen dari plafon anggaran senilai Rp1.395.810. 917.330,86. Sedangkan pembiayaan penerimaan, satu-satunya pembiayaan penerimaan pada APBD 2016 adalah penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015 senilai Rp360.769.163.862,00 yang sampai dengan akhir, 2015 ditetapkan senilai Rp362.075.325.207,37.

Pengeluaran pembiayaan APBD TA 2016 hanya menganggarkan penyertaan modal kepada PT Bank Papua senilai Rp8.000.000.000 yang telah terealisir seluruhnya.

Keseluruhan dana tersebut telah digunakan dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan prioritas urusan pemerintah, yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang desentralisasikan kepada pemerintah kabupaten. (Getrudis/Arjuna)

Advertisement