Masyarakat Adat Papua Minta Jatah Divestasi Saham, Apa Bisa?

Masyarakat Adat Papua Minta Jatah Divestasi Saham, Apa Bisa?

Foto: businessinsider

Metro Merauke – Masyarakat adat Papua mengapresiasi hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terkait keberhasilan negosiasi divestasi 51% saham.

“Kami perwakilan masyarakat adat Papua sampaikan terima kasih pada negara untuk capaian perundingan pemerintah dan Freeport. Itu capaian luar biasa, Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) berjuang untuk kedaulatan bangsa,” ujar Perwakilan Dewan Adat Sentani (DAS) Hengki Monim seusai bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM.

Meski begitu, pihaknya juga mempertanyakan kedaulatan hak adat untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA). Masyarakat Papua, kata Hengki, ingin mendapatkan hak tersebut dan ke depan berharap mendapat kesepakatan untuk memiliki SDA tersebut. Dia menambahkan, masyarakat adat kini tengah merumuskan usulan agar dalam perundingan tersebut diakomodasi.

“Kami diskusi bagaimana pemilik hak ulayat punya bagian secara legal, karena ini pertama kali tidak hanya di Indonesia tapi di dunia,” kata dia.

Menurut dia, perjuangan masyarakat adat mendapatkan kedaulatan sudah lama, yaitu sejak 1996. Adapun poin utamanya adalah pengakuan secara legal. Pasalnya, selama dua kali kontrak karya (KK) masyarakat Papua tidak dilibatkan. “Sebab itu, kami ditelepon ESDM untuk duduk bersama,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan akan berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan bantuan sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Papua untuk melibatkan perwakilan masyarakat adat Papua.

Dia mengatakan, untuk ulayat Gunung Amungme Pantai Komoro diberikan 1% dari total keuntungan Freeport Indonesia dengan bentuk dana Rp500 miliar-Rp1 triliun untuk pengembangan kesehatan dan ekonomi. Namun, ia mengakui, pengelolaan bantuan sosial tidak optimal. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Odizeus Beanal juga mengapresiasi negosiasi terkait divestasi saham.

Pihaknya meminta dilibatkan dalam perundingan dengan Freeport, termasuk soal divestasi saham. “Kami datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adat. Kami harap ke depan untuk detail rinciannya, kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat,” ucapnya. Anggota Dewan Adat Papua Wilayah Meepago John Gobai menambahkan, bagian masyarakat adat nanti dapat berupa saham atau bentuk lain seperti bagi hasil dari laba Freeport. (rzk)

Sumber: Okezone

Advertisement