Silpa Rp400 Miliar, WTP Pemkab Merauke Dipertanyakan

Silpa Rp400 Miliar, WTP Pemkab Merauke Dipertanyakan

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu

Metro Merauke – Pansus I DPRD Kabupaten Merauke, Papua mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat pemkab setempat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pengelolaan anggaran tahun 2016.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu mengatakan, pihaknya mempertanyakan opini WTP itu lantaran dalam tahun anggaran 2016, terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD, nominalnya mencapai Rp400 miliar lebih.

Katanya, ini menjadi pertanyaan, karena ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan WTP kepada Pemkab Merauke, justru ada SiLPA ratusan miliar.

Silfa tersebut lanjut dia, akibat berbagai kegiatan pembangunan tahun 2016, tidak berjalan normal. Salah satu penyebabnya, karena pejabat di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berstatus pelaksana tugas.

“Sementara kita semua tahu bahwa kepala dinas adalah kuasa pengguna anggaran. Ketika  pejabat itu masih berstatus pelaksana tugas, otomatis tak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara penuh,” katanya, kepada wartawan usai pertemuan bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Merauke, Albert Muyak serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat, Christian Isir, Kamis (24/8).

Menurutnya, SiLPA yang nominalnya mencapai Rp400 miliar itu, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp200 juta yang dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Kata Moses, belum lagi adanya penyertaan modal yang diberikan kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih Rp75 miliar. Hal ini dinilai mengganggu pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah.

“Bahkan sampai hari ini, tak ada keuntungan didapatkan dari penyertaan modal puluhan miliar tersebut,” ujarnya. (LKF/Arjuna)

Advertisement