Politisasi Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam

Politisasi Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam

Demo menolak kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam | Foto: Gracella Sofia Mingkid

Oleh: Kurniadi

Kunjungan otoritas tertinggi di Republik Sosialis Vietnam yaitu Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong secara resmi ke Indonesia berlangsung pada 22 sampai dengan 24 Agustus 2017. Selain diterima oleh Presiden Joko Widodo, Sekjen PKV juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD, termasuk berbicara di forum bisnis dan akademis.

Kunjungan Sekjen Nguyen Phu Trong itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, terutama maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi serta isu kawasan. Kunjungan tersebut juga diikuti 105 orang.

Harus diakui bahwa dewasa ini Vietnam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 6 persen pada 2016. Angka perdagangan Indonesia-Vietnam mencapai 6,2 miliar dolar AS pada 2016, dan ditargetkan mencapai 10 miliar dolar AS pada 2018.

Indonesia menanamkan modalnya di Vietnam pada sektor properti, semen, obat-obatan, makanan dan bahan-bahan kimia dengan total 2 miliar dolar AS pada 2016. Vietnam adalah negara tetangga dan mitra strategis Indonesia dalam konteks bilateral dan ASEAN. Kedua negara menyadari pentingnya untuk menggali potensi kerja sama yang lebih menguntungkan dan berkesinambungan.

Kunjungan pejabat tinggi negara dari Vietnam ke Indonesia bukanlah saat ini saja. Sebelumnya pada 14 September 2011, Perdana Menteri Vietnam/Member of Politbiro PKV Nguyen Tan Dung melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Pada 27 Juni 2013 Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ibu Negara Mai Tinh Hanh juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Truong Tan Sang pernah menjabat sebagai Executive Committee untuk PKV.

Politisasi
Kebanyakan komentar di media sosial mempertanyakan mengapa pemimpin komunis, ideologi yang dilarang di Indonesia, boleh masuk ke negara ini. Tidak sedikit yang menentang kunjungan tersebut. Perbincangan di Twitter ramai setelah muncul bocoran surat undangan rapat Kemlu terkait kedatangan Nguyen.

Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam juga dipolitisasi oleh sejumlah kalangan seperti yang dilakukan Gerakan Aksi Silaturahmi Mahasiswa DKI Jakarta dengan menyebarkan undangan jumpa pers pada 22 Agustus 2017. Mereka berjanji akan mengadakan aksi unjuk rasa dengan tema aksi “Jangan jadikan NKRI komunis”, “Tolak komunis Nguyen Phu Trong masuk Indonesia”, “Pulangkan Sekjen Partai Vietnam atau gulingkan rezim Joko Widodo”.

Organisasi yang sama juga berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2017 ke Istana Presiden, dengan membawa isu besar yaitu pertama, tolak dan gulingkan rezim pendukung ideologi komunis. Kedua, selamatkan Pancasila dari rezim Joko Widodo yang menjamu Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana. Ketiga, masihkah rakyat percaya dengan rezim yang dipimpin Joko Widodo dengan PDIP yang menjamu Sekjen Partai Komunis Vietnam? Keempat, perlukah rakyat mempertanyakan identitas rezim? Kelima, Jokowi secepatnya reshuffle Menteri Luar Negeri.

Menurut saya, reaksi berlebihan dari organisasi yang mempersoalkan kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam jelas merupakan upaya politisasi yang memiliki tujuan. Antara lain ingin menciptakan ketidakpercayaan atau rasa permusuhan rakyat terhadap pemerintah sah di bawah Jokowi, dan tujuan akhirnya mencegah atau mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019.

Selain mudah dibaca dari tuntutan dan “grand issue” yang diusungnya, manuver politik tersebut kurang memperhatikan esensi dan signifikansi geopolitik, geoekonomi dan geostrategis di balik hubungan bilateral Indonesia-Vietnam.

Kurang Informasi
Republik Sosialis Vietnam menganut sistem mono partai, di mana PKV adalah entitas politik tertinggi. Sekjen PKV adalah bagian integral dari eksistensi negara. Oleh sebab itu, Sekjen sebagai pemimpin tertinggi PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri. Oleh karena itu wajar jika kunjungan Nguyen Phu Trong mendapatkan sambutan secara kenegaraan. Perlakuan yang sama juga diberikan ketika Sekjen PKV berkunjung ke Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Partai Komunis Vietnam (bahasa Vietnam: Đảng Cộng sản Việt Nam, disingkat ĐCSVN) adalah partai politik pendiri dan penguasa Republik Sosialis Vietnam. Meski sebenarnya memegang kekuasaan bersama dengan Barisan Tanah Air Vietnam, ĐCSVN sepenuhnya menguasai pemerintahan serta mengendalikan negara, militer, dan media secara terpusat. Kekuasaan tertinggi Partai Komunis termaktub dalam Pasal 4 Konstitusi Vietnam. Saat ini, ketua partai dijabat Nguyen Phu Trong sebagai Sekretaris Jenderal Komite Pusat sekaligus Sekretaris Komisi Militer Pusat.

Partai Komunis Vietnam terkenal akan anjurannya terhadap sistem ekonomi pasar berhaluan sosialis. Lembaga tertinggi partai ini adalah Kongres Nasional yang berhak memilih anggota Komite Pusat. Di antara kongres, Komite Pusat menjadi organ tertinggi yang mengurusi kegiatan sehari-hari Partai Komunis. Segera setelah kongres, Komite Pusat akan memilih anggota Politbiro dan Sekretariat serta menunjuk Sekretaris Jenderal.

Di antara sidang Komite Pusat, Politbiro menjadi organ tertinggi yang mengurusi kegiatan sehari-hari Partai Komunis, tapi hanya dapat menjalankan keputusan berdasarkan kebijakan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Pusat atau Kongres Nasional. Per 2013, Politbiro Ke-11 terdiri atas 16 anggota.

Kita harus percaya bahwa siapapun yang memerintah Indonesia, termasuk di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan pernah dan tidak akan berani menggadaikan ideologi Pancasila dan NKRI untuk kepentingan ekonomis-pragmatis, sebab Pancasila dan NKRI sudah final. Sikap berlebihan merespons kunjungan kenegaraan dari pimpinan sebuah negara berhaluan komunis justru merefleksikan bahwa kita sendiri kurang menghargai Pancasila.

Kita harus menghormati dan respek terhadap rakyat Vietnam yang mempercayai ideologi komunis sebagai ideologi negaranya yang bersifat final juga, sama seperti kita bangsa Indonesia telah menasbihkan Pancasila sebagai ideologi negara. Unjuk rasa atau protes yang hanya “waton suloyo” justru menunjukkan pelakunya kurang informasi, dan mempermalukan Pancasila karena mengejawantahkan ajarannya ke arah yang salah. Jadi, jangan terjebak dalam politisasi di balik hal ini. (Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Kuningan, Jawa Barat)

Sumber: Detik Kolom

 

 

Advertisement