Disdukcapil Merauke Kembali Layani Pembuatan E-KTP

Disdukcapil Merauke Kembali Layani Pembuatan E-KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Papua Dominikus Yomkondo

Metro Merauke – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Merauke, Papua kembali melayani pembuatan E-KTP, setelah sempat terhenti beberapa bulan.

Pembuatan E-KTP di disdukcapil setempat, sempat terhenti kurang lebih tujuh bulan setelah Dominikus Yomkondo nonaktif sebagai Kepala Disdukcapil.

Namun setelah ia kembali keposisinya, pelayanan E-KTP akan kembali berjalan normal.

Dominikus Yomkondo mengatakan, kembalinya ia menjabat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam pasal 83a disebutkan, pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Capil diatur oleh Kemendagri.

“Hanya saja aturan dan kebijakan ini tidak disosialisasikan secara merata hingga ke daerah, sehingga banyak pejabat daerah maupun provinsi belum mengetahuinya. Terjadi kebijakan lain di daerah mengakibatkan dampak pemutusan jaringan server pengelola data kependudukan secara online,” kata Dominikus Yomkondo di ruang kerjanya, Selasa (15/8).

Menurutnya, dalam beberapa bulan belakangan, masyarakat Merauke tidak mendapat pelayanan. Namun tidak boleh saling menyalahkan, lantaran ini kelalain pihak di pusat yang minim mensosialisasikannya ke daerah.

“Dalam waktu satu bulan ini terhitung, 1 Agustus, pak bupati meminta saya kembali menjalankan tugas, mengaktifkan kembali server dan melakukan register ke pemerintah pusat guna mendapatkan blanko untuk Merauke,” ujarnya.

Katanya sejak, 5 Agustus, server sudah diaktifkan kembali dan pelayanan E-KTP di Merauke kembali dapat dilakukan. Pemerintah pusat punya kebijakan khusus, karena administrasi kependudukan dan catatan sipil sedang ditata.

“Semua berada dalam satu siklus yang tidak terputus. Kalau ada pergantian pejabat, dikhawatirkan terjadi ketidaksinambungan, sebab sistem yang sudah dibangun tidak boleh putus. Makanya, pempus menarik kebijakan itu agar pelayanan tetap berjalan,” ucapnya.

Ia mengingatkan masyarakat, terhitung, Rabu (16/8), pelayanan validasi data pencetakan E-KTP dilakukan kembali. Kini sudah 7000 perekaman yang belum dan siap dicetak setelah pengaktifan server. Data ini terhitung, 30 Juni pada semester I 2017, belum termasuk data Agustus ini.

“Sudah tersedia 4000 blanko. Ini disesuaikan dengan kemampuan mesin, 3000 blanko lainnya akan menyusul. Setelah satu bulan, saya akan minta petunjuk pak bupati untuk kebijakan lebih lanjut,” katanya. (Getrudis/Arjuna)

Advertisement