Masyarakat Adat dan LSM Menyerukan Empat Poin Terkait Investasi

Masyarakat Adat dan LSM Menyerukan Empat Poin Terkait Investasi

Suasana jumpa pers yang dihadiri puluhan masyarakat adat serta LSM

Metro Merauke – Bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat se-dunia, 9 Agustus, masyarakat adat dari beberapa kampung di wilayah selatan Papua bersama sejumlah LSM mengeluarkan empat poin yang perlu ditindaklanjuti pemerintah terkait investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

Empat poin itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Biara MSC Rabu (9/8), yang dihadiri perwakilan masyarakat adat dari Kampung Nakias, Tagaepe, Ihalik, masyarakat adat Wambon Tekamerop, SKP KAME, Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Papua Voice, Belantara Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, Yayasan Teratai Hati Papua, Forum Independen Mahasiswa Papua dan PMKRI Cabang Merauke.

Poin yang dinilai penting tersebut diantaranya, meminta pemerintah harus mengawal kegiatan investasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar hak-hak adat dan tidak merusak lingkungan.

Pemerintah juga diminta mengeluarkan kebijakan dan program yang lebih menghormati hak-hak orang asli Papua serta melindungi ruang hidup masyarakat adat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan audit kebun (pengecekan langsung di lapangan terkait izin, luasan dan lainnya). Apakah telah sesuai atau tidak terhadap semua perusahan, dan perlu ditinjau kembali izin maupun perjanjian yang melanggar serta merugikan hak hidup masyarakat adat.

Berbagai pihak ini, juga mendesak perusahaan menghormati hak hidup orang asli Papua, tak menciptakan konflik horizontal dalam lingkungan masyarakat adat, dan tidak menggunakan aparat keamanan mengamankan investasi.

Perusahaan diminta menghormati keputusan masyarakat untuk tidak memberikan lahan dan hutannya sebagai obyek bisnis, melindungi tempat-tempat penting masyarakat serta memberdayakan mereka secara memadai dan tak diksriminatif.

Salah seorang pemilik tanah ulayat di Maam, Kampung Nakias, Distrik Kaptel, Mariana Dinaulik mengaku, selama ini PT Dongeng Prabawa yang merupakan grup PT Korindo, tak pernah memberikan perhatian kepada masyarakat sebagai pemilik tanah.

“Ada kesan, perhatian diberikan kepada orang tertentu yang bukan pemilik ulayat. Ini yang membuat kami tak akan tinggal diam begini terus,” katanya. (LKF/Arjuna)

 

Advertisement

1 komentar