Staf Presiden: Jokowi Bisa Setahun Empat Kali ke Papua

Staf Presiden: Jokowi Bisa Setahun Empat Kali ke Papua

Presiden Joko Widodo | Foto: EPA/ David Moir

Metro Merauke – Deputi IV Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo(Jokowi) melakukan transformasi pembangunan dengan banyak menggelar kunjungan ke daerah perbatasan.

“Presiden Jokowi tengah melakukan transformasi besar khususnya dalam kebijakan pembangunan. Presiden Jokowi tidak melihat Indonesia hanya fokus pembangunan di Jawa , tapi visi pembangunannya lebih diperluas, yakni dengan visi Indonesia-sentris,” ujar Eko di Jakarta, Rabu.

Eko menjelaskan dengan melakukan pembangunan di daerah perbatasan, maka diharapkan daerah perbatasan tak kalah dibandingkan negara tetangga. “Ini perubahan besar dan penting. Sekarang sudah ada jalan Trans Papua, Pasar Mama-Mama, Dry Port dan sebagainya. Presiden bahkan bisa setahun empat kali berkunjung ke Papua. Tentu bukan dalam rangka tamasya, atau dalam rangka plesir, Presiden Jokowi ini memang punya kebiasaan untuk memonitor langsung pekerjaan-pekerjaan di lapangan,” kata Eko.

Dalam buku yang ditulisnya berjudul ‘Joko Waw’, model kepemimpinan ini yang dikupas oleh Eko. Karakter seorang Presiden Jokowi yang selalu ingin melihat langsung proses pembangunan di lapangan, dengan didampingi langsung oleh menteri. “Beliau kemudian memastikan berapa bulan bisa selesai, lalu dicatatnya, nanti kemudian datang lagi untuk memastikan selesainya pengerjaan,” jelas dia.

Eko pun punya cerita menarik, yaitu kisah Jokowi menunggangi motor trail di Papua. Menurut dia, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan helikopter untuk melihat dari atas jalan Trans Papua. Namun Jokowi lebih memilih naik motor trail untuk mengecek secara pasti, apakah masih ada jalan berlubang di Trans Papua atau tidak.

Selain ke Papua, presiden juga kerap mengunjungi daerah perbatasan lain. Eko mengatakan, hal itu dilakukan Jokowi untuk memastikan pemerintah dan negara hadir di wilayah terpencil dan perbatasan.

Pemerintah menemukan fakta, warga Indonesia yang tinggal di perbatasan ternyata bercita-cita ingin menjadi warga negara Malaysia supaya memiliki akses pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai.

Hal ini mengakibatkan warga-warga di perbatasan mengalami krisis identitas. “Secara fisik mereka jadi WNI. Tapi secara mental tidak lagi Indonesia, bahkan patok-patok perbatasan itu warga yang menggeser, bukan pemerintah Malaysia. Presiden melihat itu, lalu dia datang mengunjungi, selain untuk melihat progres pengerjaan pembangunan, juga ingin memberikan pengaruh kekuasaan disana,” ujar Eko lagi. (Teguh Firmansyah)

Sumber : Antara/ Republika

 

Advertisement