Enam Negara Sepakat “Keroyok” Basis ISIS di Asia Tenggara
Peristiwa

Enam Negara Sepakat “Keroyok” Basis ISIS di Asia Tenggara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menghadiri silaturahmi nasional Junior Chamber International (JCI) Indonesia 2017 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (31/7) | Foto: Kompas/Kristian Erdianto

Metro Merauke – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemerintah Indonesia bersama lima negara yaitu Australia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Selandia Baru sepakat untuk mengantisipasi konflik bersenjata yang terjadi di Marawi, Filipina.

Dikhawatir, konflik itu bias meluas ke nagara-negara tetangga Filipina. Kesepakatan itu dicapai dalam Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) di Manado pada Sabtu (29/7) lalu.

Wiranto menuturkan, gejolak di Marawi, jika tidak diantisipasi, berpotensi menyebar ke wilayah Indonesia. Hal tersebut mengingat lokasi Marawi berdekatan dengan perbatasan Indonesia.

“Saya kemarin dari Manado, mengajak teman-teman dari Australia, New Zealand, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, untuk bersama-sama keroyok basis ISIS baru di Asia Tenggara, di Marawi, Filipina Selatan. Marawi sekarang bergejolak,” ujar Wiranto saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (31/7).

“Saya ajak mereka (lima negara) bantu Filipina supaya selesai, kalau tidak, nanti bisa merambat ke Indonesia,” tutur Wiranto lagi.

Mantan Menhankam/Pangab itu menjelaskan, dalam pertemuan multilateral tersebut disepakati lima hal. Pertama, pembentukan forum tentang FTF dalam rangka memperkuat kerja sama berbagi informasi dan kerja sama antara penegak hukum dan badan intelijen.

Kedua, dorongan kerja sama di antara enam negara dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan media sosial, video file sharing dan messaging.

“Jadi perusahaan-perusahaan sosial media ini nantinya ikut membantu kami mencari keberadaan teroris atau menangkal secara langsung,” kata Wiranto.

Ketiga, studi komparatif hukum terkait terorisme yang berlaku di masing-masing negara. Keempat, penguatan kerja sama antara lembaga untuk penanggulangan kegiatan pendanaan kegiatan terorisme.

Terakhir, peningkatan kerja sama di antara badan imigrasi dalam rangka pengawasan perbatasan terpadu.

“Pertemuan ini juga menyepakati bahwa akan ada pertemuan sub-regional selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2018,” ucapnya.

Hadir pula dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan seluruh perwakilan kementerian serta lembaga terkait. (Kristian Erdianto)

Sumber: Kompas

Post Comment