Presiden Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Pilkada Papua

Presiden Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Pilkada Papua

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe - Klemen Tinal sat bersama para staf | Foto: Jubi

Metro Merauke – Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua. Pasalnya peraturan yang ada dinilai tumpang tindih dengan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan di sela-sela kegiatan Seminar Pilkada yang digelar Kemenkopolhukam, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (27/7).

Menurut Klemen pelaksanaan Pilkada di Papua seharusnya berjalan sesuai kekhususan daerah setempat yang diberikan pemerintah melalui UU Otsus, seperti halnya daerah Yogyakarta maupun DKI Jakarta.

“Yogyakarta, gubernurnya turun temurun keluarga Sultan, di DKI Jakarta, Wali kota ditunjuk langsung oleh Gubernur, dan itu bukan keinginan kedua provinsi itu, tapi perintah undang-undang. Sementara di Papua ada UU Otsus, kenapa tidak bisa seperti dua daerah tersebut,” kata Klemen.

Menurut ia, selama ini pesta demokrasi di Papua berdasarkan UU Pilkada, sehingga hanya memicu konflik antar masyarakat yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Fakta membuktikan, banyak orang di Papua meninggal hanya gara-gara konflik Pilkada. Padahal Pilkada adalah pesta demokrasi yang tidak boleh ada nyawa orang yang melayang, berarti ini ada yang salah.

Klemen berpendapat, sebaiknya, proses pemilihan kepala daerah di Papua dikembalikan ke DPR Papua atau pemilihan secara tidak langsung. Mengingat hal ini jauh lebih baik, apalagi outputnya sama yaitu membuat rakyat sejahtera.

Sekadar untuk diketahui, proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui UU No. 21/ 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh DPRP. Kemudian, mekanisme itu diubah melalui Perppu No. 1/ 2008 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 35/ 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, pada Maret 2011, menolak uji materi UU No. 35/2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda, sehingga Pilgub Papua tetap dilakukan secara langsung. (Alexander Loen)

Sumber: tabloidjubi

 

Advertisement