Kembali FKMB Berunjukrasa Agar Kasus Korupsi Bupati Biak Disidangkan

Kembali FKMB Berunjukrasa Agar Kasus Korupsi Bupati Biak Disidangkan

Forum Kawasan Masyarakat Biak (FKMB) saat berunjukrasa di depan Polda Papua, Kota Jayapura. | Foto: KabarPapua.co/Liza Indriyani

Metro Merauke – Puluhan mahasiswa Kabupaten Biak dan Mamberamo Raya yang tergabung dalam koalisi Forum Kawasan Masyarakat Biak (FKMB) berunjukrasa di depan Mapolda Papua dan Kantor Kejaksaan Tinggi Papua tutut kasus korupsi 84 miliar oleh Bupati Biak Numfor Thomas Ondi diselesaikan.

Koordinator FKMB, John Manibo menyampaikan, pihaknya tak akan berhenti melakukan unjukrasa selama kasus ini belum diselesaikan. “Polda Papua telah menetapkan Thomas Ondi sebagai tersangka sejak 1 Januari lalu, namun kami bingung mengapa kasus ini tak juga disidangkan di pengadilan,” jelasnya, Senin, (24/7)
John mengatakan, aksi unjukrasa ini tak hanya menuntut agar kepolisian serius menangani kasus ini, tapi juga sekaligus memberi dukungan kepada aparat penegak humum dalam memberantas kasus korupsi.

“Kami mendapat informasi bahwa berkas perkara kasus ini sudah dilimpahkan di Kejati Papua, tapi dikembalikan lagi. Kami harap kepolisian bisa secepatkan menuntaskan kasus ini, dengan harapan bisa fokus dengan kasus korupsi lainnya,” jelas John.

Dalam unjukrasa itu, ada beberapa pernyataan sikap yang disampaikan, diantaranya menginginkan pihak kepolisian bisa mengambil sikap tegas dalam memberantas korupsi di tanah Papua tanpa pandang bulu atau intervensi dari manapun.

“Kami harap proses yang sedang berjalan ini dimana dalam tahap pemeriksaan P19 yang dilakukan oleh Ditrikrimsus Polda Papua bisa segera dilengkapi dan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Selain itu, aset-aset yang telah disita kami harap juga tak digunakan lagi oleh tersangka agar barang bukti sitaan itu tak ada yang hilang,” jelas John.

Sekadar diketahui, Thomas Ondi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua atas dugaan tindak pidana kasus korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2011–2013 yang merugikan negara sebesar Rp84 miliar.

Atas dasar itu, Thomas dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tantang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (***Liza Indriyani)

Sumber: kabarpapua.co

 

Advertisement