Distribusi Anak Miskin Terpusat di Jawa

Distribusi Anak Miskin Terpusat di Jawa

Salah satu potret kemiskinan di ibukota | Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

Metro Merauke – Laporan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Unicef mengungkap bahwa distribusi anak miskin terpusat di Pulau Jawa, yaitu sebesar 47,39 persen. Angka itu menunjukkan hampir separuh anak miskin Indonesia tinggal di Jawa.

Namun, jika dilihat persebaran kemiskinan anak menurut provinsi, maka tingkat kemiskinan anak tertinggi berada di Papua (35,37 persen), Papua Barat (31,03 persen) dan Nusa Tenggara Timur (26,42 persen). Sementara, tingkat kemiskinan anak terendah berada di Bali (5,39 persen), DKI Jakarta (5,55 persen) dan Kalimantan Selatan (6,06 persen).

Laporan tersebut juga menyebut bahwa kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga amat berpengaruh pada anak. Artinya, apabila ada seorang anak yang hidup dalam rumah tangga miskin, maka ia pun akan mengalami kemiskinan. Mengutip LSM Save the Children, rumah tangga yang tidak memiliki cukup uang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasar anak mereka, seperti makanan bergizi, akses kesehatan, pendidikan, perumahan layak dan perlindungan.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut? Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, tidak ada satu kebijakan tunggal yang mampu menghapuskan kemiskinan. Namun, belajar dari pengalaman banyak negara yang telah disarikan oleh Asian Development Bank, setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi kunci dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Pertama, Kecuk menjelaskan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ekonomi yang berkualitas ini ditandai dengan tumbuhnya sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Pilar kedua, sambung dia, adanya akses yang setara bagi masyarakat lapisan bawah. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyediakan beragam jenis bantuan sosial dalam bentuk kartu yang bertujuan memberikan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Sementara pilar terakhir yakni adanya jaring pengaman sosial. Kecuk menyebut program beras sejahtera merupakan salah satu bentuk dari jaring pengaman tersebut agar masyarakat tidak jatuh pada jurang kemiskinan.

Ia menyimpulkan, secara umum pemerintah sudah pada jalur yang benar dalam upaya mengentaskan kemiskinan. “Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan memerhatikan tiga pilar tersebut sudah cukup bagus. Tapi ke depannya perlu ditingkatkan dan diawasi implementasinya di lapangan,” kata dia. (***Halimatus Sa’diyah/ Dwi Murdaningsih)

Sumber: republika.co.id

 

Advertisement