3.500 KK di Papua Barat Dapat Bantuan Rumah

3.500 KK di Papua Barat Dapat Bantuan Rumah

Ilustrasi Pembangunan rumah warga | Foto: Republika/irfan Junaedi

Metro Merauke – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantu perumahan swadaya bagi 3.500 kepala keluarga kurang mampu di Provinsi Papua Barat. Pejabat Pengambil Komitmen Satuan Kerja BSPS Provinsi Papua Barat, Yanto Ijie mengatakan, BSPS merupakan program nawacita Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan sejuta rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, Satuan Kerja Perumahan Swadaya Provinsi Papua Barat selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Bank Papua untuk menyalurkan bantuan rumah swadaya tersebut. Bantuan Perumahan Swadaya itu, kata dia, tersebar di seluruh daerah Provinsi Papua Barat, yakni Kota Sorong sebanyak 400 kepala keluarga, Kabupaten Sorong sebanyak 400, Sorong Selatan 350, dan Kabupaten Maybrat sebanyak 400 penerima.

Selanjutnya, Kabupaten Raja Ampat sebanyak 200 KK, Manokwari 600, Manokwari Selatan 300, Teluk Bintuni 200, Fakfak 200, dan Kabupaten Kaimana sebanyak 350 penerima. Total anggaran bantuan Rp 75 miliar. “Bantuan tersebut diberikan bagi keluarga yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki rumah yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program BSPS ini secara nasional satu kepala keluarga mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 15 juta untuk pembangunan rumah mereka. Menurut dia, khusus di Papua Barat sedikit berbeda karena disesuaikan dengan kondisi geografis, yaitu wilayah perkotaan yang mudah dijangkau kepala keluarga sebesar Rp 15 juta.

Sedangkan wilayah pegunungan yang sulit dijangkau kepala keluarga sebesar Rp 30 juta. Bantuan tersebut masyarakat penerima tidak menerima uang tunai, tetapi mereka menerima material bangunan perumahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi material bangunan untuk menghindari masyarakat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lain bukan pembangunan rumah,” katanya. (***/Ilham Tirta)

Sumber: Republika/Antara

Advertisement