Obby Kogoya, Berjuang Mencari Keadilan

Obby Kogoya, Berjuang Mencari Keadilan

Obby Kogoya (tengah) - tabloidjubi.com/AY

Metro Merauke – Obby Kogoya (22 tahun), mahasiswa asli Papua, semester VIII Fakultas Ilmu Kesehatan program studi keperawatan di Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo), hingga kini terus berjuang untuk mendapat keadilan.

Ia merasa dikirminalisasi negara dengan tuntutan selama enam bulan kurungan penjara dan satu tahun hukuman percobaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan ketiga di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 19 Juni lalu.

Ia ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP dengan tuduhan melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap aparat kepolisian dalam peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan di Yogyakarta, Juli 2016.

“Saya merasa tidak salah, tapi negara hadir mencari-cari kesalahan dan memaksa menghukum saya. Jadi saya memohon masyarakat Papua mendukung dalam doa, sehingga kasus ini mendapat keadilan sesuai kehendak Tuhan,” kata Obby seperti dikutip dari tabloidjubi.com

Sejak Juli 2016, Obby Kogoya setia menghadiri ketika sidangnya digelar di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Ia mengaku, kasus itu sangat mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari dan kuliahnya.

“Bahkan di tengah persidangan, saya juga harus mengikuti ujian di kampus,” ujarnya.

Katanya, setiap pekan dia harus ke pengadilan. Kondisi itu sangat menyita waktu kuliahnya. “Saya harus mengikuti persidangan atas suatu tuduhan yang sama sekali tidak saya lakukan,” kata Obby yang kini sedang menyusun skripsinya itu.

Sidang duplik, Senin (17/7), memuat bantahan pembela atas replik jaksa penuntut umum terhadap Obby, dibacakan oleh tim pembela dari LBH Yogyakarta yang mendampingi Obby selama ini.

Obby Kogoya salah satu dari delapan mahasiswa Papua yang ditangkap dan dibawa ke Polda DIY dalam peristiwa pengepungan Asrama mahasiswa Papua Kamasan di Yogyakarta, 15 Juli 2016 silam, saat akan melakukan aksi mendukung keanggotaan West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Namun berbagai foto yang tersebar di media sosial, menunjukkan justru Obby yang menjadi korban kekerasan dan penyiksaan aparat kepolisian Yogyakarta ketika itu.

Obby dan mahasiswa Papua lainnya di Asrama Kamasan bahkan mendengar jelas teriakan rasis dari beberapa ormas yang ikut mengepung asrama mereka bersama personel polisi, kala itu.

Ketika berkunjungan ke Yogyakarta tahun lalu, Komnas HAM menyebut ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus pengepungan dan penyiksaan terhadap Obby Kogoya.

Presiden Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, Aris Yeimo pada memperingati satu tahun kasus Obby Kogoya dan pengepungan asrama mahasiswa Kamasan Yogyakarta, Sabtu (15/7), mengatakan, apa yang terjadi pada Obby adalah diskriminasi rasial dan hukum.

“Obby dikriminalkan karena aparat kemanan Yogyakarta hendak menutupi kesalahan mereka yang tidak membiarkan aksi damai, 15 Juli 2016 berlangsung sesuai prosedur undang-undang yang telah kami penuhi,” kata Aris.

Menurutnya, hingga kini tidak ada bukti Obby melawan aparat keamanan dengan menggunakan anak panah. “Anak panahnya tidak ada. Malah foto penyiksaan terhadap Obby dituding hoax oleh Kapolresta Yogyakarta,” ujarnya.

Dari catatan Aris, kasus Obby bukan satu-satunya di Yogyakarta. Diskriminasi hukum sudah dialami sejak terjadinya pembunuhan mahasiswa Papua di depan Kantor Pos Malioboro, Yogyakarta. Namun hingga kini kasus itu masih terhenti di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

“Sementara kasus pembunuhan dimana mahasiswa Papua sebagai pelaku di Jalan Timoho pada tahun 2015 sudah diproses dan diputuskan Pengadilan Negeri Yogyakarta,” imbuhnya.

Ia menduga, ini tidak terlepas dari pernyataan Gubernur Yogyakarta, 15 Juli 2016 yang menuduh mahasiswa Papua sebagai separatis dan tidak diperbolehkan ada di Yogyakarta. (Arjuna/Sumber: tabloidjubi.com)

Advertisement