Pelanggaran Pemilu LE Pembelajaran, Namun Tak Berdampak

Pelanggaran Pemilu LE Pembelajaran, Namun Tak Berdampak

Ketua Forum Suara Rakyat Merdeka (FSRM), Yan Matuan

Metro Merauke – Ketua Forum Suara Rakyat Merdeka (FSRM), Yan Matuan menyebut, dugaan pelanggaran pidana pemilu Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) menjadi pembelajaran kepada para pejabat untuk tidak menggunakan kekuasannya dan melakukan kampanye terselubung.

Meski begitu ia menilai, tak akan ada dampak signifikan dari kasus tersebut. Tidak akan memberikan efek jera kepada pelanggar dan sulit mendapat keadilan didepan hukum.

“Kasus kejahatan pemilu ini menjadi pembelajaran kepada para pejabat yang sering melakukan kampanye terselubung. Kami menilai, tindakan gubenur abuse of power, menggunakan kekuasaan dan kewanangan. Tapi kami menduga ini hanya kamuflase hukum dan akan terjadi transaksi politik,” kata Yan Matua kepada Metro Merauke, Rabu (12/7).

Pihaknya yakin, pada akhirnya akan ada konspirasi hukum dan tidak mungkin seorang gubernur harus ditahan. Ia mempertanyakan sejak kapan Polda Papua cukup bertaring menahan tersangka, apalagi pejabat besar.

“Saya menilai, Polda Papua suka dagang pengaruh lewat momentum pilkada. Mendongkrak popularitas dengan mengompori perkara politik tanpa melihat subtansi perkara yang luar biasa seperti kasus korupsi,” ucapnya lagi.

Ia menyarankan, sebaiknya penegak hukum, terutama Polda Papua fokus mengungkap kasus korupsi di Papua. Polda Papua mestinya membongkar perkara yang berkitan dengan dugaan korupsi para pejabat Papua.

“Penegak hukum yang profesional mestinya tidak membuat kisruh dan kegaduhan politik, karena sekarang menjelang pilkada serentak 2018 di Papua. Ada apa dibalik penetapan tersangka LE? Kenapa tidak mengusut kasus korupsi yang melibatkan bupati Biak, mantan bupati Sarmi, dan raskin Jayawijaya. Kasus ini berlarut-larut dan terkesan dijadikan dagangan hukum,” imbuhnya.

Selain sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut kata Yan Matuan, salah satu kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang harusnya diseriusi adalah kasus Bank Papua dan Jalan Kemiri-Depapre.

“Koruptor kelas teri saja selalu dipelihara. Kami tidak percaya dengan sandiwara ini. Jangan bodohi rakyat terus,” katanya.

Sementara anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik mengatakan, setelah sulit mencari celah hukum keterlibatan Lukas Enembe dalam bidikan kasus KPK, peluang membidik gubernur Papua itu terbuka lebar dengan sengketa pemilukada Tolikara dimana MK memustukan PSU, 17 Mei 2017.

“Apakah benar Gubernur Lukas Enembe telah membuat keputusan gubernur atau tindakan sebagai pejabat gubernur dalam kegiatan tatap muka dengan masyarakat di Distrik Kanggime,” kata Wandik.

Katanya, apakah dalam kegiatan kampanye di Distrik Kanggime, Tolikara, 12 Mei 2017, Lukas Enembe mengeluarkan keputusan administratif (didefinisikan sebagai perbuatan beschikkings) yang dapat memaksa masyarakat di setempat memilih pasangan tertentu.

“Seluruh rakyat dan bangsa Papua, dari pegunungan, lembah-lembah, hingga ke pesisir pantai serta kepulauan, rapatkan barisan melindungi pejuang bangsa Papua, yang tengah dikepung upaya kriminalisasi dan upaya hukum “imitatif” dari kekuatan besar yang berebut kepentingan sumber daya alam di negeri yang terus mengalami penghisapan resources,” imbuhnya. (Arjun)

Advertisement