Jadi Tersangka, Inikah Sanksi Yang Menanti Lukas Enembe?

Jadi Tersangka, Inikah Sanksi Yang Menanti Lukas Enembe?

Screenshoot video berdurasi 3 menit 32 detik yang beredar di Youtube dan sosial media dan sudah diterjemahkan dalam teks Bahasa Indonesia yang di klaim sebagai barang bukti pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Lukas Enembe, Ketua DPD Partai Demokrat Papua yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua, dimana kini statusnya sebagai tersangka | Foto : dok.Youtube

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten / kota untuk masing – masing calon, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu) atau paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah” (Pasal 187 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada)
Oleh: Walhamri Wahid

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada Pilkada Kabupaten Tolikara beberapa waktu lalu.

Namun hingga berita ini di muat belum ada penjelasan resmi dari Polda Papua maupun Bawaslu Provinsi Papua terkait pasal apa sebenarnya yang dikenakan kepada Lukas Enembe, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga saat ini menjabat sebagai Gubernur Papua.

Lingkar Papua yang coba mengkonfirmasi melalui pesan singkat dan WhatsApp kepada Kabidhumas Polda Papua, Kombes (Pol) Akhmad Musthofa Kamal, maupun ke salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Anugerah Pata, SH, hingga berita ini di muat, keduanya tidak menjawab.

Bila melihat waktu peristiwa yang disangka kan, bisa jadi pasal yang di duga di langgar oleh Lukas Enembe adalah Pasal 187 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yakni pelanggaran ‘kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPUD,’ namun bila melihat moment kegiatan yang di pake untuk mengajak masyarakat memilih salah satu paslon yakni saat peresmian kantor Bank Papua di Distrik Kanggime, bisa jadi pasal menyalahgunakan jabatannya juga akan disangkakan.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten / kota untuk masing – masing calon, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu) atau paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah”, demikianlah bunyi pasal dimaksud seperti di kutip dari UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang menjerat Lukas Enembe ini bermula saat Amos Jikwa, yang juga adalah salah satu pasangan calon dalam Pilkada Tolikara melaporkan dugaan pelanggaran kampanye hitam yang dilakukan oleh Lukas Enembe selaku Gubernur Papua untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Tolikara, yakni pasangan calon Usman Wanimbo – Dinius Wanimbo.

Dalam laporannya ke Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor : 01/LP/Bawaslu-Papua/ Pilkada/ V/ 2017 tertanggal 19 Mei dan juga Laporan Polisi dengan Nomor : LP/78/V/2017/SPKT Polda Papua tertanggal 26 Mei 2017, Amos Jikwa yang berpasangan dengan Rebeca Enembe melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu berupa kampanye hitam yang dilakukan Lukas Enembe sebagai Gubernur untuk mendukung pasangan Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo yang diusung Partai Demokrat di Pilkada Tolikara pada saat H-3 (masa tenang).

Bahkan untuk mencari keadilan, waktu itu Amos Jikwa sampai bergerilya ke Jakarta menemui beberapa lembaga tinggi negara dan petinggi negara mulai dari menghadap ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi dengan membawa video rekaman sambutan Lukas Enembe dalam bahasa daerah, belakangan video tersebut menjadi viral setelah di sebar luaskan melalui youtube dan social media dalam versi yang sudah diterjemahkan ke dalam teks Bahasa Indonesia, yang hingga kini belum diketahui siapa yang telah memproduksi maupun menyebar luaskan video tersebut dalam versi terjemahan teks Bahasa Indonesia.

Namun saat masih dalam proses pemeriksaan oleh Gakkumdu Polda Papua, belakangan beredar sebuah ‘surat berdamai” antara Lukas Enembe dan Amos Jikwa, yang intinya bahwa Amos Jikwa akan mencabut semua aduannya baik ke Bawaslu maupun ke Gakkumdu, dimana surat berkop ‘Surat Pernyataan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Yang Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua” itu di tanda tangani oleh Lukas Enembe dan Amos Jikwa pada 19 Juni 2017.

Amos Jikwa saat di konfirmasi Lingkar Papua beberapa waktu lalu, hingga berita ini di muat tidak memberikan jawaban terkait laporannya maupun tentang surat berdamainya itu.

Dari kopian ‘surat berdamai’ yang diterima Lingkar Papua, ada tiga point kesepakatan yang di capai kedua belah pihak, yakni (1) terkait aduan Amos Jikwa ke Bawaslu dan SPKT Polda Papua, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, (2) Pihak kedua (Lukas Enembe-Red) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada Pihak Pertama (Amos Jikwa-Red), (3) Pihak Pertama (Amos Jikwa-Red) akan membuat Surat Pencabutan Laporan Tindak Pidana kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Papua (Kapolda Papua-Red).

“Statusnya tersangka dan masalah pencabutan surat pengaduan diperlukan pembicaraan pada Gakkumdu, karena bukan hanya polisi yang ada di dalam Sentra Gakkumdu itu,” kata Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, Kapolda Papua yang juga sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, Senin (10/7) kemarin seperti dilansir beberapa media oline yang dikutip Lingkar Papua usai pelaksanaan Upacara HUT Bhayangkara ke-71 di Lapangan Brimob Kotaraja, Jayapura, Papua tanpa menyebutkan secara terang pasal yang dilanggar dan sanksi yang mengancam Lukas Enembe

Menurutnya meski ada surat berdamai antara kedua belah pihak, bahkan ada pencabutan aduan oleh pelapor, namun proses penyidikan tetap dilanjutkan, sebab kasus tersebut bukan merupakan delik aduan, melainkan tindak pidana pemilu

“berkasnya sudah kita limpahkan ke kejaksaan,” kata Kapolda Papua lagi.

Hingga berita ini dimuat, Lingkar Papua belum berhasil mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan dari Lukas Enembe, namun melalui pemberitaan media yang berhasil mewawancarainya, Lukas Enembe menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kampanye hitam seperti yang dituduhkan selama ini.

Seperti dilanasir papuatoday.com, Lukas Enembe dengan tegas membantah tudingan tersebut, dan menegaskan bahwa yang dilakukannya sama sekali bukan kampanye hitam, menurutnya hal yang wajar apabila dirinya meminta masyarakat di kampungnya sendiri untuk mendukung Usman-Dinus karena satu partai yakni Partai Demokrat.

Secara umum yang disebut dengan kampanye hitam adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/sekelompok orang/partai politik/pendukung seorang calon, terhadap lawan politik mereka.

Namun dari video berdurasi 3 menit 31 detik yang beredar di Youtube dan social media yang di klaim sebagai barang bukti dugaan pelanggaran dimaksud yang telah diterjemahkan dalam teks bahasa Indonesia itu, tidak ada satupun frasa dari Lukas Enembe yang menghina, memfitnah pasangan calon lain yang ikut bertarung dalam Pilkada Tolikara, bahkan Lukas Enembe juga tidak secara terang benderang menyeru atau mengajak warga masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon.

“Saya ini pimpinan partai politik. Kanggime itu kampung saya sendiri. Jadi wajar masyarakat saya ajak untuk memilih Usman-Dinus karena kami sama-sama Partai Demokrat. Apa yang salah dalam hal ini,” kata Lukas Enembe seperti dilansir papuatoday.com, Jumat (2/6) lalu.

Dijelaskannya, pihaknya datang ke Distrik Kanggime kapasitas sebagai seorang pimpinan partai politik yakni Ketua DPD Partai Demokrat Papua yang mendukung pasangan Usman-Dinus.

“Sebagai pimpinan partai, ya wajarlah datang ke kampung saya sendiri dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman-Dinus. Sebab kalau masyarakat dukung saya untuk maju dua periode jadi Gubernur Papua maka masyarakat juga harus dukung Usman, karena kita berada dalam satu partai yang sama,” ungkapnya.

“Amos itu keluarga dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga beliau cabut laporan ini,” kata Enembe lagi seperti di lansir wartaplus.com.

Lukas pun menyebutkan, Partai Demokrat menjadi kendaraan Amos untuk maju dalam Pilkada Tolikara. Apalagi wakilnya, Robeka Enembe merupakan keluarga dari dia sendiri. (***)

Sumber: Lingkar Papua

Advertisement