Dinilai Catat Hukum, Hasil PSU Puja Diadukan ke MK

Dinilai Catat Hukum, Hasil PSU Puja Diadukan ke MK

Agus Kogoya Bersama Saksi dan Tim Sukses Pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak Jaya (Puja), Papua nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen

Metro Merauke – Pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak Jaya (Puja), Papua nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen mengadukan hasil pemungutan suara ulang (PSU) enam distrik di kabupaten itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran dinilai cacat hukum.

Salah satu tim pemenangan pasangan Yustus-Kirenius, Agus Kogoya mengatakan, pihaknya mengadu ke MK lantaran menilai hasil perolehan suara tiga distrik dari enam distrik yang melaksanakan PSU tidak sah dan cacat hukum. Perolehan suara dari tiga distrik yang disebut bermasalah yakni Distrik Yambi, Distrik Molanikime dan Distrik Yamoneri.

“Di Distrik Yambi, harusnya perolehan suara direkap mulai dari KPPS, PPS dan diplenokan di PPD kemudian diteruskan ke KPU. Tapi, 15 Juni, PPD mengeluarkan 10 kotak suara dari 14 TPS di tujuh kampung. Dibawa kabur dan kami tidak tahu. Ini kan secara aturan sudah jelas harusnya dibawa ke KPU, tapi itu tidak dilakukan,” kata Agus Kogoya via teleponnya kepada Metro Merauke, Rabu (28/6).

Menurutnya, dokumen hasil PSU Distrik Yambi baru dimunculkan ketika pleno dan diklaim sebanyak 5.000 suara dari distrik itu telah diplenokan di PPD, 15-17 Juni 2017.

Sementara di Distrik Molanikime kata Agus, suara yang direkap sebanyak 3.000 lebih. Namun PSU bukan dilaksanakan di Molanikime, tapi di Distrik Mewoluk. Logistik PSU yang dibawah dengan jalan darat tidak sampai ke Distrik Molanikime, namun dialihkan ke Distrik Mewuluk.

“Panwas distrik sudah tahu Distrik Molanikime bukan Distrik Mewoluk tapi dipaksakan melakukan PSU di tempat itu. Alasannya karena jarak yang jauh sehingga PSU dilakukan di Mewuluk. Kan sudah disiapkan pesawat. Tapi mereka tidak mau,” ujarnya.

“Kapolda Papua dan Kapolres telah memantau langsung ke Monalikime untuk memastikan keamanan dan antusias masyarakat. Ternyata setelah KPU dan kapolres kembali, pelaksanaan PSU diarahkan ke Mewuluk,” katanya lagi

Di Distrik Yamoneri kata dia, masyarakat sepakat memberikan sebanyak 8.827 suara kepada pasangan Yustus-Kirenius. PPD telah mamasukkan ke form C1. Namun ada kelompok masyarakat dari wilayah lain datang menyerang masyarakat Yamoneri yang memberikan suara kepada pasangan Yustus-Kirenius dan membakar dokumen hasil rekapan di distrik itu.

“Saat itu ada Kapolda Papua, Ketua Bawaslu Papua, Bawaslu RI, dua anggota KPU Papua, Kasdam, dan Dandim. Harusnya aparat keamanan yang melakukan pengamanan menyelamatkan dokumen negara. Dokumen itu dibakar, dan itu diakui saksi dari nomor urut lain,” katanya.

Katanya, hasil penghitungan pihaknya sesuai pleno dari sejumlah PPD, pasangan nomor urut 1 harusnya memperoleh suara 18 ribu lebih. Namun ketika pleno di KPU, suara itu hilang. Tidak dimasukkan dalam pleno.

“Seharusnya Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan berbagai dugaan pelanggaran itu. Namun sepertinya Bawaslu tidak tahu masalah. Apakah ini karena Panwas tidak melakukan tupoksinya,” ujarnya.

Salah satu saksi paslon Yustus-Kirenius, Yakius Wonda mengatakan, tidak hanya pihaknya, saksi pasangan nomor urut 2 juga tidak mengakui hasil pleno Disrik Yambi. Sedangkan hasil perolehan suara dari Distrik Molanikime jelas tidak sah lantaran PSU dilakukan di tempat lain.

“Ketika pleno kami sudah sampaikan itu tidak sah. Kalau mau mengacu pada suara sah, kandidat nomor urut 1 yang menang. Perolehan 13 ribu suara pasangan nomor urut lain tidak jelas darimana. Makanya kami mengadukan ini ke MK,” kata Yakius Wonda. (Arjuna)

Advertisement