DPRP tak pernah setujui pembukaan cabang Bank Papua

DPRP tak pernah setujui pembukaan cabang Bank Papua

Foto|Ilustrasi di Bank Papua - Dok. Jubi

Metro Merauke – Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, DPR Papua tak pernah memberikan persetujuan terkait pembukaan cabang Bank Papua di beberapa provinsi lain.

Ia mengatakan, ketika pembukaan beberapa cabang Bank Papua dijaman Gubernur Papua periode sebelumnya, Barnabas Suebu, eksekutif tak pernah diajak duduk bersama membahas hal itu.

“Memang di zaman Pak Bas, ketika pembukaan cabang di luar daerah atau di provinsi lain, tanpa persetujuan DPR Papua. Kami tidak pernah dipresentasikan strategi untuk membuka cabang di luar Papua,” kata Yan, Kamis (22/6).

Menurutnya, pembukaan kantor cabang Bank Papua di provinsi lain, merupakan kebiijakan direktur sebelumnya, yang menjabat di masa kepemimpinan Bas Suebu sebagai Gubernur Papua.

Namun kata Yan, penutupan beberapa kantor cabang Bank Papua di provinsi lain harus ada win-win solusion yang tepat. Dilakukan evaluasi dan dilihat indikasi keberhasilan. Kantor cabang-cabang potensial perlu dipertahankan.

“Harapan saya, semoga beberapa cabang di luar kota yang tidak potensial ditutup. Tapi indikasi penyalahgunaan pengelolaan aset harus diusut dan diproses hukum,” ujarnya.

Katanya, jika manajemen dan Bank Papua sudah dikelolah secara profesional, dengan sendirinya kepercayaan publik, terutama pebisnis akan meningkat untuk menggandeng Bank Papua sebagai mitra.

“Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah, pemegang saham dan manajemen Bank Papua,” katanya.

Sementara Direktur Utama Bank Papua, F Zendrato mengatakan, bank yang dipimpinnya dan milik rakyat Papua tersebut dalam kondisi baik-baik saja.

Yang menjadi permasalahan utama, katanya, adalah masalah perkreditan. Kredit macet di Bank Papua, katanya, Rp1 triliun dan Rp2,06 triliun lainnya dalam keadaan bermasalah.

Untuk itu, Zendrato mengaku telah melakukan upaya penagihan, pencairan penjaminan dengan upaya pribadi debitur dengan jangka waktu dan pencairan jaminan melalui pelelangan negara.

Ia juga merinci rencana ke depan, salah satu melakukan pembenahan dengan evaluasi dan penghentian operasional kantor cabang pembantu di Jakarta, Manado, Yogyakarta, Surabaya, dan Toraja, serta lainnya khususnya di luar Papua dan Papua Barat.

“Kemudian, kedua melakukan pembenahan serta evaluasi internal tak hanya pegawai dan staf untuk menuju profesionalisme pegawai Bank Papua ke depan,” kata F Zendrato sehari sebelumnya. (***Jubi)

Sumber: tabloidjubi

 

Advertisement