Wilhelmus Pigai: Kepala SKPD Stop Rekrut Honorer “Ilegal”

Wilhelmus Pigai: Kepala SKPD Stop Rekrut Honorer “Ilegal”

Ilustrasi ASN

Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan mengingatkan kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua tidak lagi merekrut tenaga hononer secara sepihak atau bisa dikata ilegal.

Ia mengatakan, dalam perekrutan tenaga honorer, harus sepengetahuan gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Ini sudah merupakan amanat undang-undang kepegawaian.

“Kalau tidak dikontrol, akan mempengaruhi kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah. Merekrut tenaga honorer atau pegawai harus satu pintu,” katanya, Selasa (13/6).

Menurut politikus Partai Hanura itu, jangan sampai anggaran belanja pegawai lebih besar daripada pembangunan, lantaran jumlah pegawai yang membengkak.

“Semua uang lari kepada belanja pegawai. Apalagi dengan struktur OPD baru yang semakin gemuk. Cukup enam hingga tujuh ribu pegawai di provinsi,” ujarnya.

Katanya, tidak dibenarkan kepala SKPD merekrut pegawai secara sepihak karena pertimbangan hubungan emosional atau kekeluargaan. Jangan bertindak seakan kepala SKPD adalah pejabat pembina kepegawaian.

“Stop, kalau ada kepala SKPD merekrut pegawai tanpa sepengetahuan gubernur, harus dicopot dari jabatannya,” katanya. (Arjuna)

Advertisement