Komisioner Komnas HAM: Hak Ulayat Masalah Serius

Komisioner Komnas HAM: Hak Ulayat Masalah Serius

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai Ketika Meninjau Pelabuhan Merauke, Papua

Metro Merauke – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Natalius Pigai datang ke Merauke, Papua, Selasa (13/6), untuk melihat dan mendengar langsung terkait sengketa tanah ulayat pelabuhan Merauke yang diadukan masyarakat pemilik hak ulayat beberapa pekan lalu.

Natalius menyebut, masalah hak tanah ulayat di tanah Anim Ha merupakan persoalan serius. Inilah yang menyebabkannya langsung ke Merauke untuk mengecek dan mengetahui kondisi yang sebenarnya.

“Ada 8000 kasus yang masuk ke Komnas HAM. Untuk mendatangi lokasi dan turun langsung, harus diseleksi. Karena saya tahu persoalan hak ulayat di Merauke ini serius, maka saya putuskan untuk datang langsung,” katanya, Selasa (13/6).

Setibanya di Merauke, Natalius Pigai didampingi Bupati Merauke, Frederikus Gebze mendengar langsung apa yang dikeluhkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dari suku Marind.

“Ada sejumlah kasus yang diadukan masyarakat mengenai hak ulayat. Mulai dari penggunaan tanah ulayat untuk dermaga, bandara serta untuk investasi perusahaan,” ujarnya.

Katanya, ini perlu diinventarisir dengan baik, begitu juga masalah-masalah lainnya guna dilakukan penyelesaian. Ia berkomitmen mendampingi masyarakat pemilik ulayat dalam menuntut hak-hak mereka. Namun tentunya sesuai prosedur dan ketentuan.

“Jangan pernah meragukan komitmen Komnas HAM, karena kami ada dipihak masyarakat,” tegasnya.

Terkait tuntutan warga terhadap tanah pelabuhan yang akan dikembangkan untuk mendukung program tol laut yang belum ada titik temu, kata Pigai, perlu diperjuangkan.

Pihaknya akan membantu mendorong masalah itu ke Kementerian Perhubungan. Juli mendatang, Komnas HAM akan menurunkan tim ke Merauke mengecek dan menginventarisir kasus HAM di kabupaten itu. (Nuryani/Arjuna)

Advertisement