DKPP: 64% Penyelenggara Pemilu yang Dicopot Berasal dari Papua
Politik

DKPP: 64% Penyelenggara Pemilu yang Dicopot Berasal dari Papua

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nur Hidayat Sardini | Foto: Ari Saputra/detikcom

Metro Merauke – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI selama tahun 2012-2017 memberhentikan pejabat penyelenggara pemilu sebanyak 459 orang. Dari jumlah itu, 45 persen di antaranya berasal dari Papua.

“Dari anggota penyelenggara pemilu yang pernah diberhentikan, memang 64 persen berasal dari Papua,” kata anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Dari 459 orang penyelenggara pemilu itu, 36 orang telah diberhentikan sementara, 412 orang diberhentikan tetap, dan 11 orang diberhentikan dari jabatan ketua.

Karena besarnya persentase anggota yang diberhentikan berasal dari Papua, yakni sebesar 64 persen, hal itu harus mendapatkan perhatian yang lebih spesifik seperti memberikan pembinaan dan menjaga kredibilitas pemilu.

“Memang Papua ini perlu memperoleh perhatian yang lebih spesifik terhadap pembinaan demi menjaga kemandirian integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu,” kata Nur.

Selain di Papua, aduan dugaan pelanggaran kode etik berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pengaduan yang paling banyak adalah pemanipulasian data.

“Kan pengaduan itu biasanya kalau berdasarkan tahapan pencalonan, kalau tahapan pemungutan suara biasanya manipulasi, lalu keberpihakan, lalu unequal treatment, tidak profesional. Ada aduan keberpihakan. Nah, itu kan berat dan ancamannya bisa pemecatan,” kata Nur.

Karena itu, sosialisasi kepada elemen masyarakat di Papua sangat penting. Hal itu karena ada persoalan lingkungan yang menjadi salah satu rintangan di Papua.

“Bukan hanya sosialisasi, tapi juga berusaha untuk meniadakan rintangan yang selama ini ada. Satu tema yang menarik di Papua ialah problem non-elektoral. Ilustrasinya begini, ada salah satu ketua KPU di Papua pada waktu diputus dipecat malah senang. Terbukti (ketika ditanya), ‘Apakah Saudara mengikuti pesta adat pada waktu kemenangan dari suku tertentu?’ (Dijawab) ‘Iya, dan saya terima kasih kepada DKPP karena dengan ini saya bisa lepas, karena selama ini saya bisa dikucilkan oleh adat.’ Ini problem sangat spesifik yang mungkin tidak dimiliki daerah lain. Karena itu faktor begini yang harus diperhatikan. Memang penerangan kepada adat, pelibatan kelompok gereja, masyarakat, itu penting,” ujarnya. (yld/erd)

Sumber: Detik

Post Comment