Hak Ulayat Tak Tuntas, Dikhawatirkan Pelabuhan Merauke Lumpuh

Hak Ulayat Tak Tuntas, Dikhawatirkan Pelabuhan Merauke Lumpuh

Suasana Aktivitas di Pelabuhan Merauke, Papua

Metro Merauke – Perwakilan pemilik ulayat area Pelabuhan Merauke, Papua, Hengky Ndiken khawatir, jika tak ada kejelasan penyelesaian ganti rugi tanah ulayat, masyarakat pemilik ulayat akan melumpuhkan aktivitas di pelabuhan.

Ia mengatakan, kalau kondisi ini terus dibiarkan, dapat mengundang reaksi masyarakat pemilik ulayat. Tak menutup kemungkinan pemilik ulayat menduduki pelabuhan dan menghentikan semua aktivitas di pelabuhan, termasuk bongkar muat barang yang diangkut dari luar daerah.

“Kami tidak menginginkan pelabuhan diduduki pemilik hak ulayat, karena resikonya sangat besar. Perekonomian masyarakat dipastikan lumpuh total nantinya,” kata Hengky Ndiken kepada Metro Merauke, Selasa (6/6).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menseriusi penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp3 triliun. Namun nominal tersebut dapat dibicarakan kembali.

“Kami pemilik hak ulayat menginginkan penyelesaian secara baik-baik dan ada kesepakatan, pemerintah siap membayar. Ini kan masih belum ada kejelasan,” ujar legislator Merauke itu.

Pihaknya juga kecewa ketika memperjuangkan kepastian ganti rugi tanah ulayat ke Kementerian Perhubungan di Jakarta pekan lalu, lataran tidak didampingi bupati setempat, Frederikus Gebze atau wakil bupati, Sularso.

“Memang ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Duwiri ketika pertemuan di kementerian. Namun tak bisa mengambil keputusan. Mestinya bupati atau wakilnya agar dapat memberikan jawaban pasti kepada pemerintah pusat,” katanya. (LKF/Arjuna)

Advertisement