Tantangan Bangun Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia

Tantangan Bangun Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia

Foto: Dok. Kementerian PUPR

Metro Merauke – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Berbagai tantangan menjadi perhatian untuk membangun infrastruktur tersebut.

Salah satu tantangan pembangunan yang terus menjadi atensi pemerintah yakni kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Untuk memperkecil disparitas itu, Kementerian PUPR telah mempercepat pembangunan infrastruktur di KTI.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tersebut mencakup jalan dan jembatan, bendungan, pengendali banjir, perumahan, sanitasi, air minum, dan penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah di Indonesia.

“Di bidang jalan dan jembatan, pembangunan di wilayah timur Indonesia bertujuan tidak hanya membuka daerah terisolasi, tapi juga untuk mengurangi biaya angkutan logistik sehingga mampu mengurangi tingkat kemahalan harga dan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (5/6).

Salah satu pembangunan infrastruktur di Pulau Papua yakni Trans Papua. Menurut Basuki, pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat, selain untuk membuka daerah terisolasi juga menghubungkan antar kota atau kabupaten.

Foto: Dok. Kementerian PUPR

Secara keseluruhan jalan nasional Trans Papua sepanjang 4.330,07 km. Hingga saat ini jalan yang belum tembus sepanjang 479,04 km (11%) dan pada akhir 2017, ditargetkan berkurang menjadi 366,20 km (8%).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengemukakan, kesenjangan antar wilayah saat ini tercermin dari perbedaan kontribusi antara KBI dan KTI terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia. Pangsa KBI sekitar 80% dan KTI hanya 20%.

Karena itu, terang Rido, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur seperti di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni di Mandalika dan Labuan Bajo. Untuk KSPN Mandalika beberapa program Kementerian PUPR seperti pembangunan jalan nasional By Pass lajur Bandara Internasional Lombok Kuta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan penataan bangunan di kawasan tersebut.

Sedangkan program KSPN Labuhan Bajo seperti pembangunan jalan Labuan Bajo- Boleng- Terang- Kedindi dan pembangunan jalan akses Bandara Komodo.

“Kita pun mendukung kawasan perdesaan prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mendukung provinsi lumbung pangan nasional, dan mendukung kawasan metropolitan seperti Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar atau yang biasa disebut Mamminasata,” ungkap Rido.

Rido menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dikembangkan Kementerian PUPR berbasis 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Dari 35 WPS di Indonesia, 19 WPS ada di KTI yang telah dilengkapi dengan masterplan dan development plan,” ucapnya.

Untuk Pulau Kalimantan ada 4 WPS yakni, WPS 20 Ketapang-Pontianak- Singkawang- Sambas, WPS 21 Temajuk-Sebatik, WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin- Batulicin, dan WPS 23 Balikpapan-Samarinda- Maloy. Beberapa program di Pulau Kalimantan ini seperti pembangunan jalan di perbatasan Kalbar sepanjang 849,7 km serta pembangunan sarana dan prasarana air baku di Kabupaten Kayong Utara.

Pada Pulau Sulawesi ada 5 WPS yakni WPS 24 Bitung-Manado- Amurang-Kotamobagu, WPS 25 Gorontalo-Kotamobago, WPS 26 Palu-Banggai, WPS 27 Mamuju-Makale-Palopo-Kendari- Bau Bau, dan WPS 28 Makassar-Pare Pare-Mamuju. Beberapa program pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi ini seperti pembangunan tol Manado-Bitung MYC serta Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku Tabang Kabupaten Enrekang MYC.

Kemudian di Pulau Maluku ada 2 WPS yakni WPS 29 Ternate-Sofifi- Daruba dan WPS 30 Ambon-Masohi. Beberapa program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di pulau itu seperti Pembangunan Bendungan Way Apu Kabupaten Buru dan Pembangunan Rumah Khusus Maluku Utara I-V di Kota Ternate.

Di Pulau Nusa Tenggara ada 4 WPS yakni WPS 16 Tanjung-Mataram-Mandalika, WPS 17 Sumbawa Besar-Dompu- Bima, WPS 18 Waingapu-Labuan Bajo-Ende- Maumere, dan WPS 19 Kupang-Atambua. Beberapa program yang dilakukan di pulau ini seperti pembangunan Waduk Raknamo di Kabupaten Kupang dan pembangunan jalan strategis Laktulus/Motaain Kabupaten Belu.

Sedangkan di Pulau Papua ada 4 WPS, yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali- Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke. Selain pembangunan jalan Trans Papua, di pulau ini juga dibangun rumah khusus di Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat.

Tantangan lain terkait dengan pembangunan infrastruktur di KTI, lanjut Rido, yakni keterbatasan tenaga kerja terampil. Menurutnya, dari 1,2 juta tenaga kerja konstruksi di KTI, hanya 5% yang besertifikat ahli dan terampil.

“Tantangan kita ialah bagaimana caranya menciptakan atau mempersiapkan tenaga terampil agar dapat membangun infrastruktur PUPR yang merata di KTI,” tutur Rido. (nwy/dna)

Foto: Dok. Kementerian PUPR

Sumber: Detik

Advertisement