Perjuangan Pemilik Ulayat ke Kementerian Tak Ada Kejelasan

Perjuangan Pemilik Ulayat ke Kementerian Tak Ada Kejelasan

Area Pelabuhan Merauke, Papua

Metro Merauke – Perjuangan 10 tokoh adat Marind, perwakilan suku pemilik ulayat area Pelabuhan Merauke, Papua ke Kementerian Perhubungan di Jakarta terkait ganti rugi lahan ulayat pelabuhan, belum menemui kejelasan.

Salah satu tokoh Marind, Hengky Ndiken mengatakan, ia bersama beberapa orang lainnya berada di ibu kota negara selama kurang lebih tiga hari.

Tidak hanya berdialog dengan pejabat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pihaknya juga menemui Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya putra asli Papua, Natalius Pigai.

“Tadi pagi, Jumat (2/6), kami tiba kembali di Merauke. Memang belum ada titik terang penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah oleh pemerintah pusat,” katanya, Jumat (2/6).

Menurut Hengky, lantaran tak ada kejelasan pembayaran tanah ulayat pelabuhan, Komnas HAM dalam waktu dekat akan ke Merauke meninjau tanah di pelabuhan dan berdialog bersama pihak terkait termasuk, pemerintah setempat.

“Memang saya kecewa karena dari pertemuan bersama Kementerian Perhubungan RI, tak ada tanda-tanda  penyelesaian pembayaran,” ujarnya.

Pemilik ulayat pelabuhan tanah Pelabuhan Merauke kata Hengky, menuntut ganti rugi senilai Rp3 triliun. Namun nominal itu bisa dinegosiasikan. (LKF/Arjuna)

Advertisement