Tokoh Adat Marind Datangi Kementerian Perhubungan

Tokoh Adat Marind Datangi Kementerian Perhubungan

Area Pelabuhan Merauke, Papua

Metro Merauke – Setelah Pelabuhan Merauke, Papua dipalang dan aktivitas pelebaran dermaga dihentikan oleh pemilik ulayat, kurang lebih 10 tokoh adat Suku Marind berangkat ke Jakarta bertemu pejabat Kementerian Perhubungan RI meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah area pelabuhan.

Salah seorang pemilik hak ulayat, Hengky Ndiken ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (30/5) menjelaskan, ia bersama tokoh adat Marind lainnya bertemu dan berdialog dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan RI, Senin (29/5), hanya saja, belum ada jawaban.

“Dalam beberapa hari kedepan akan ada kepastian penyelesaian pembayaran, karena hasil pertemuan akan diteruskan kepada Menteri Perhubungan RI,” katanya.

Selain mendatangi Kementerian Perhubungan, para tokoh adat itu juga akan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), membuat pengaduan dan menyerahkan bukti-bukti tanah pelabuhan yang hingga kini belum dibayar pemerintah.

“Kami pemilik hak ulayat ingin mencari keadilan, karena tanah kami telah dimanfaatkan puluhan tahun untuk pelayanan kepada masyarakat umum, namun belum ada penyelesaian ganti rugi sampai sekarang,” ujarnya.

Katanya, pihaknya menuntut ganti rugi senilai Rp3 triliun. Namun nominal itu masih dapat dibicarakan.

“Memang kesepakatan tokoh adat seperti demikian. Tetapi pada prinsipnya, kami masih bisa melakukan negosiasi bersama pemerintah pusat,” katanya. (LKF/Arjuna)

Advertisement