Staf Khusus Presiden Janjikan Pemekaran Tiga Provinsi di Papua

Staf Khusus Presiden Janjikan Pemekaran Tiga Provinsi di Papua

Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya

Metro Merauke – Staf khusus Presiden Republik Indonesia, Lenis Kogoya berjanji akan memperjuangkan pemekaran tiga provinsi di Papua. Pemekaran tiga provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pengunungan Tengah.

Kepada Metro Merauke, Selasa (30/5), Lenis mengatakan, khusus wilayah selatan Papua yang mencakup empat kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat sudah saatnya memiliki provinsi sendiri.

“Saya melihat wilayahnya sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam sangat menjanjikan. Dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Ia berjanji akan menyampaikan pemekaran tiga provinsi di Papua ini kepada Presiden RI, Joko Widodo. Ia mengaku tidak tinggal diam, namun akan berusaha keras agar tiga daerah wilayah itu dimekarkan menjadi provinsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Dengan pemekaran wilayah, kata dia, selain mendekatan pelayanan, pembangunan akan berjalan cepat. “Sudah lama saya dengar pemekaran  tiga provinsi itu. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada satupun yang berhasil dimekarkan,” ujarnya.

Katanya, jika menginginkan kemajuan di Papua, kuncinya adalah pemekaran. Sudah saatnya Papua dimekarkan menjadi tiga provinsi agar pelayanan dapat terjangkau hingga pelosok kampung. (LKF/Arjuna)

Advertisement

6 komentar

  1. Stop tipu2 suda, blng mo mekarkan lalu kenapa lagi mo mj gubrrnur papua, urus dulu pemekaran to? mo maju jngn diperalatkan dngn pake bahasa omong kosong, papua 100% harga mati LUKAS ENEMBE GUBERNUR JILIT II

    balas
  2. Khusus Papua Selatan, potensi sangat baik untuk menjadi Provinsi, tetapi SDM masyarakat asli blm siap, sarana & prasarana masih jauh dari harapan.
    Kalau blm bisa menangani perkara kecil (Kabupaten) jgn minta perkara besar, yg ada msyrkt kecil semakin terpinggirkan.
    Solusinya, buat regulasi yg baik, koordinasi yg baik, dan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Distrik agar kemajuan di mulai dari Kampung, bukan dari Provinsi.
    Potensi alam sangat besar ttpi SDM blm siap.
    Kebijakan & regulasi Kepala Daerah yg baik sangat dibutuhkan untuk membangun Negeri yg makmur.
    Dari Merauke;
    IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI
    SATU HATI SATU TUJUAN

    balas
  3. sdh dari 2007 silam kab merauke memperjuangkan papua selatan untuk jadi provinsi ,hingga sekarang 2017 tapi blm terealisasikan,slah satu yang membuat mandek adalah politik.
    mmang salah satu syarat untuk membentuk provinsi baru adalah memiliki minimal lima kabupaten atau kota,dan juga surat rekomendasi dari DPR provinsi dan juga rekomendasi gubernur.
    SDM juga di jadikan alasan tdk terealisasinya provinsi papua selatan.
    ini semua alasan politik.
    provinsi papua belajar dari lepasnya papua barat, maka itu tidak akan terulang lagi.
    krna klw dbuat provinsi lagi,pasti muncul papua tengah dan papua yang lain2, sedangkan ibukota provinsi tdk punya apa2,tambang tdk ada,minyak atau gas tdk ada,artinya tdk ada pemasukan lg ke prov papua,klw papua di bagi2 menjadi berapa propinsi.
    dan cukup papua barat yang terahkhir mereka lpaskan,mkanya jgan harap ada lagi rekomendasi DPR ataupun gubernur,krn provinsi hanya memkirkan mereka sendiri,
    sllu alasan klasik hrz mmpunyai 5 kab dan sllu alsan SDM yang belum mampu,
    saya pikir ini hal yang bodoh n yng g mau lihat orang lain berkembang,
    saat nya warga papua selatan maju,luas papua selatan lebih besar dari provinsi banten,maupun provinsi kepri,mereka bisa knp warga papua selatan tdk bisa.
    klw mau maju ya harus jadi propinsi.
    contoh sja
    skrang pesawat yang masuk di kab asmat,mappi maupun boven,adalah psawat kecil.
    coba bayangkan klw jd provinsi,pasti penerbangan kkota tsb bsa mengunakan atr ataupun bsa mengunakan boeing, karena pembangunan pasti pesat klw menjdi provinsi.
    yah bgtulah politik dlm mambangun papua selatan semua punya kepentingan.
    smg bsa terealisasi hrapan masyrakat papua selatan,sdh 10 thun menunggu,sdh saat nya prov papua selatan terealisasi.

    balas
  4. Di prop. Papua tdak ada pejabat OAP dari selatan.. Stop baku tipu di selatan papua.. Nnti slesai pilkada sunyi bicara PPS… Papua selatan bukan sarang suara untuk Papua lain… Sdah saatnya PPS itu ada…

    balas
  5. Papua sesungguhnya bisa berkembang dengan cepat, namun sdm birokratnya sangat rendah dan bermental mencari kepentingan diri sendiri. Karena itu, warga masyarakat papua jangan membiarkan kedaulatanmu dihancurkan oleh pengobral janji. Lihat bae bae dulu bru kasi suara kedaulatanmu.

    balas