Staf Khusus Presiden Janjikan Pemekaran Tiga Provinsi di Papua

Staf Khusus Presiden Janjikan Pemekaran Tiga Provinsi di Papua

Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya

Metro Merauke – Staf khusus Presiden Republik Indonesia, Lenis Kogoya berjanji akan memperjuangkan pemekaran tiga provinsi di Papua. Pemekaran tiga provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pengunungan Tengah.

Kepada Metro Merauke, Selasa (30/5), Lenis mengatakan, khusus wilayah selatan Papua yang mencakup empat kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat sudah saatnya memiliki provinsi sendiri.

“Saya melihat wilayahnya sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam sangat menjanjikan. Dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Ia berjanji akan menyampaikan pemekaran tiga provinsi di Papua ini kepada Presiden RI, Joko Widodo. Ia mengaku tidak tinggal diam, namun akan berusaha keras agar tiga daerah wilayah itu dimekarkan menjadi provinsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Dengan pemekaran wilayah, kata dia, selain mendekatan pelayanan, pembangunan akan berjalan cepat. “Sudah lama saya dengar pemekaran  tiga provinsi itu. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada satupun yang berhasil dimekarkan,” ujarnya.

Katanya, jika menginginkan kemajuan di Papua, kuncinya adalah pemekaran. Sudah saatnya Papua dimekarkan menjadi tiga provinsi agar pelayanan dapat terjangkau hingga pelosok kampung. (LKF/Arjuna)

Advertisement

15 komentar

  1. Stop tipu2 suda, blng mo mekarkan lalu kenapa lagi mo mj gubrrnur papua, urus dulu pemekaran to? mo maju jngn diperalatkan dngn pake bahasa omong kosong, papua 100% harga mati LUKAS ENEMBE GUBERNUR JILIT II

    balas
  2. Khusus Papua Selatan, potensi sangat baik untuk menjadi Provinsi, tetapi SDM masyarakat asli blm siap, sarana & prasarana masih jauh dari harapan.
    Kalau blm bisa menangani perkara kecil (Kabupaten) jgn minta perkara besar, yg ada msyrkt kecil semakin terpinggirkan.
    Solusinya, buat regulasi yg baik, koordinasi yg baik, dan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Distrik agar kemajuan di mulai dari Kampung, bukan dari Provinsi.
    Potensi alam sangat besar ttpi SDM blm siap.
    Kebijakan & regulasi Kepala Daerah yg baik sangat dibutuhkan untuk membangun Negeri yg makmur.
    Dari Merauke;
    IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI
    SATU HATI SATU TUJUAN

    balas
  3. sdh dari 2007 silam kab merauke memperjuangkan papua selatan untuk jadi provinsi ,hingga sekarang 2017 tapi blm terealisasikan,slah satu yang membuat mandek adalah politik.
    mmang salah satu syarat untuk membentuk provinsi baru adalah memiliki minimal lima kabupaten atau kota,dan juga surat rekomendasi dari DPR provinsi dan juga rekomendasi gubernur.
    SDM juga di jadikan alasan tdk terealisasinya provinsi papua selatan.
    ini semua alasan politik.
    provinsi papua belajar dari lepasnya papua barat, maka itu tidak akan terulang lagi.
    krna klw dbuat provinsi lagi,pasti muncul papua tengah dan papua yang lain2, sedangkan ibukota provinsi tdk punya apa2,tambang tdk ada,minyak atau gas tdk ada,artinya tdk ada pemasukan lg ke prov papua,klw papua di bagi2 menjadi berapa propinsi.
    dan cukup papua barat yang terahkhir mereka lpaskan,mkanya jgan harap ada lagi rekomendasi DPR ataupun gubernur,krn provinsi hanya memkirkan mereka sendiri,
    sllu alasan klasik hrz mmpunyai 5 kab dan sllu alsan SDM yang belum mampu,
    saya pikir ini hal yang bodoh n yng g mau lihat orang lain berkembang,
    saat nya warga papua selatan maju,luas papua selatan lebih besar dari provinsi banten,maupun provinsi kepri,mereka bisa knp warga papua selatan tdk bisa.
    klw mau maju ya harus jadi propinsi.
    contoh sja
    skrang pesawat yang masuk di kab asmat,mappi maupun boven,adalah psawat kecil.
    coba bayangkan klw jd provinsi,pasti penerbangan kkota tsb bsa mengunakan atr ataupun bsa mengunakan boeing, karena pembangunan pasti pesat klw menjdi provinsi.
    yah bgtulah politik dlm mambangun papua selatan semua punya kepentingan.
    smg bsa terealisasi hrapan masyrakat papua selatan,sdh 10 thun menunggu,sdh saat nya prov papua selatan terealisasi.

    balas
  4. Di prop. Papua tdak ada pejabat OAP dari selatan.. Stop baku tipu di selatan papua.. Nnti slesai pilkada sunyi bicara PPS… Papua selatan bukan sarang suara untuk Papua lain… Sdah saatnya PPS itu ada…

    balas
    1. Papua milik org Papua. Siapapun bisa jadi Bupati, Walikota dan Gubernur jika Dikehendaki TUHAN melalui Rakyat. Asal niatnya Mulia yaitu,, demi Membangun Manusia Papua tanpa KKN.

      balas
  5. Papua sesungguhnya bisa berkembang dengan cepat, namun sdm birokratnya sangat rendah dan bermental mencari kepentingan diri sendiri. Karena itu, warga masyarakat papua jangan membiarkan kedaulatanmu dihancurkan oleh pengobral janji. Lihat bae bae dulu bru kasi suara kedaulatanmu.

    balas
  6. BIAAR TUH AN YANG ATUR ,PEMEKARAN UNTUK MACE TORA JADI BENDAHARA DIMANA MANA,MAKATE DONG KUASAI PASAR …………BARU PERAHU BANTUAN …DONG SU KAPAL …..DONG PU JONSON 40 200 PK ……:KETINTING….,JADI KEPALA DINAS BARU BILANG ANAK DAERAH ? BAH GOBLOK KO YANG DUDUK DEPAN SAYA INI ORANG AMBON SAYA PEREMPUAN TANAH/ANEH ..TUHAN KELIRU MUNGKIN

    balas
  7. Sebenarnya pemekaran merupakan konsep pemerintahan yg tdk keliru..hanya saja mental para birokrasi yg terkadang berlebihan karna blm siap baik, satu hal lagi bhwa pemekaran merupakan tuntutan administrasi publik pada zaman ini..sehingga dlm pelaksanaannya lebih dkt kpd rakyat . Jika sda mekar jdi dob..para birokrat lupa tuk buat kebijakan tuk memproteksi sumber daya alam dan pemrintahnya termssuk penduduknya..trims. ok. Semoga..

    balas
  8. Lenis Kogoya, kamu itu Ketua LMA Prov Papua k atau staff khusus presiden, kamu jgn janji2 masyarkat seperti itu seolah – olah kamu tu presiden RI. Anda pembunuh Lembaga adat dan penjilat Istana.

    balas
  9. Pengaduan Masyarakat Saja sudah tidak Mampu Mengakomodir dan Mengatasi Permasalahan yang di depan Mata baru mo bicara Pemekaran Provinsi.. Lebih baik Pak Lenis Fokus utk Membantu Presiden melihat Berbagai Persoalan di Papua dan Papua Barat, Jangan bicara Pemekaran dulu…kami tau bagimana Kemampuan mu sebagai Stafsus saja suda banyak Pengaduan yang tidak di akomodir baik utk mendapat tingkat Penyelesaian.

    balas
  10. Minta mekar terus, penduduk OAP makin kecil, pendatang(non OAP) Semakin Banyak. Liat papua barat dikuasai pendatang. Pasar, pelelangan ikan, tes tni-polri, di papua dikuasai pendatang. Papua berjuang, OAP berkembang pesat dan berjaya di papua.

    balas
  11. Yang beranggapan pembentukan provinsi akan membuat penduduk OAP makin kecil, pendatang (non OAP) Semakin Banyak. Adalah hal bodoh,anda tidak mau daerah anda sendiri maju.

    contoh ahok mememimpin Jakarta,memimpin kampung orang dengan keinginan untuk membangun Jakarta, harus contoh dari beliau.
    Janganlah memecah belah Indonesia, orang lain sudah maju jalan pake kereta kita masih pake sepeda.

    Banyak hal yang bisa kita bangun dengan bersama – sama tanpa membedakan etnis,lgian
    Bagian papua selatan sudah dari tahun 2007 dulu ingin menjadi propinsi,jadi orang yang tidak tingal di papua selatan, stop menjatuhkan atau mendiskriminasi bagian selatan,
    Otak – otak politik hanya mementingkan kepentingannya.
    Bagian selatan tidak minta uang entah dari provinsi maupun pusat,kami hanya minta daerah kami maju.

    Kami juga ingin menjadi kota yang maju,tanpa harus kekota orang ataupun ke jayapura.
    Kami ingin kota kami maju dan semua ada di kota kami,semua itu hanya dengan solusi jadi ibu kota provinsi.
    Jika jadi ibu kota propinsi maka semua akan berubah.
    Investor akan banyak masuk ke papua selatan,dan kota kami akan maju dengan sendirinya.
    Jika merauke menjadi ibu kota propinsi maka semua kantor BUMN maupun swasta setingkat propinsi pasti akan membangun kantornya dikota kami,dan kan membuat pesatnya perekonomian dikota kami.
    Penerbanganya pun yang dulu rute ikut utara,ketika menjadi propinsi sendiri rute penerbangan pasti berubah menjadi rute selatan,bisa merauke,Timika makasar Jakarta ataupun Surabaya.ataupun langsung direct makasar.
    Seperti contoh rute jayapura biak makasar, dan jayapura juga g akan mungkin maju dengan banyak inventor kalau bukan ibu kota provinsi .

    Saya berasal dari merauke dan hidup lama di jayapura, jadi saya sadar supaya bisa membangun kampung saya di merauke. Kami juga harus jadi provinsi agar bisa berkembang pesat.
    Karena saya sadar jayapura ibu kota propinsi tidak punya sesuatu berharga atau komuditas dari kota itu,tidak ada tambang,tidak ada pertanian atau perkebunan?komodity kota tsb hanyalah kayu dan sawit,
    Tapi itu berasal bukan dari kota tsb melainkan dari kerom dan kab jayapura,
    Kota Jayapura hanya jd penampung dan pengirim karena pelabuhnnya dikota jayapura.
    Tapi kenapa kota jayapura bisa maju????
    Itu karena kota tsb adalah ibukota provinsi.
    Semua investor akan masuk di kota tersebut karena itu ibukota propinsi…!!!

    Toh dengan jadi propinsi, pesawat kekota boven asmat yang dulu hanya pesawat capung, dengan sendirinya pasti berubah menjadi ATR bahkan bisa Boing bisa masuk.
    Dan yang dulu tidak ada penyebrangan kapal ferry,ketika menjadi provinsi ,kapal ferry bisa menjadi transportasi andalan untuk menuju asmat,mappi mapun boven digoel.
    Ini semua bisa kalau kota kami menjadi provinsi.
    Jadi bagi yang tingal diluar papua selatan.
    Stop bicara kami dan menahanan kami untuk maju.
    Kami hanya ingin menjadi propinsi untuk maju.
    Walau kami di ujung timur Indonesia,tidak membuat harapan kami pupus untuk menjadi propinsi dan menjadi kota maju.
    Sudah dari 2007 kami menungggu menjadi provinsi , sudah saatnya kami berkembang.
    Izakod bekai, izakod kai..!!!

    balas
    1. Dob boleh saja..tpi dimulai dri kab/kota karna dob selalu tergantung kpd dana otsus oleh karena itu sumber daya alam perlu digali..kalau suatu saat otsus stop..tentu administrasi publik tdk jalan dan rakyat setempat akan berteriak….rata rata banyak dob ketika dibentuk, usulan mereka cantumkan berbagai sda nya tpi ketika menjadi dob yang diharap dana otsus..oleh karena itu sy setuju adanya dob karna hakekat dob adalah kesejahteraan rakyat..tpi ingat masing masing dob harus berdayakan sda nya..ok. hormat dan salam..

      balas
  12. Selamat Sore, Saya Romi. Ada karya tesis saya soal pemekaran PPS, tesis saya lebih ke bgmn perkembangan infrastructure sosial di wilayah provinsi papua bagian selatan. Menarik dri temuan saya untuk 4 kabupaten yakni, merauke,mappi, asmat dan Boven Digoel. Ke empat kabupaten ini dri sisi pengaruh infrastructure jalan, infrastructure Laut dan Udara, infrastructure ekonomi, infrastructure pertanian, infrastructure Pendidikan dan infrastructure kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi papua bagian selatan masih sangat memprihatinkan, namun kesimpulan dri temuan saya akan lebih baik jika perhatian pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten harusnya lebih extra kerja keras yg lebih sehingga ada pemerataan wilayah. Misalnya harus yg paling utama, fokus di infrastructure pendidikan, kesehatan dan transportasi baik udara, laut maupn darat. Namun krn SDM dri kita sendiri yg blm mampu dan masih ada tarik menarik antara kepentingan politik sehingga keinginan yg seharus nya di capai malah terbengkalai. Misalnya ketika pilkada cawagub dan wagub hampir tidak ada kesepakatan dan realisasi soal pemekran wilayah provinsi papua bagian selatan. Padahal pemekran ini akan terwujud bila ada persetujuan setingkat provinsi. Saya blm mengangkat soal politik krn saya lebih kemasalah perekonomian krn saya di bidang ilmu ekonomi pembangunan dan perencanaan. Harapanya secepatnya agar pemekaran bisa terwujud sehingga provinsi papua bagian selatan bisa mengelola keuangannya sendiri. SDM sudah mulai nampak krn ada universitas negeri musamus. Artinya tiap tahun ada parawisudawan lahir dari tiap” daerah yg siap membangun daerahnya sendiri. Tinggal bgmn SDM ini bisa di salurkan dgn baik. Kita jg tidak bisa kalo harus menunggu semua sudah siap baru pemekran saya pikir sudah saat nya mekarkan duku PPs Sambil pelan” membenahi daerah bru tsb. PPS miliki potensi ekonomi yg baik, bila ini di kelola dgn baik Puji Tuhan PPS akan unggul ketimbang daerah lain yg ada di papua. Dan yg paling utama campurtangan pemerintah Pusat setinggkat Bappenas dan presiden perlu terus mendampingi dan paling utama KPK dan ombusman bekerja netral sa pikir bisa.
    Maaf ini hanya sekedar pandangan. Selamat sore untuk kita semua Izakod bekai izakod kai.

    balas