Pemkot Jayapura Luncurkan Program Sistem Perlindungan Hukum BPBJ

Pemkot Jayapura Luncurkan Program Sistem Perlindungan Hukum BPBJ

Metro Merauke – Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa (BPBJ), telah meluncurkan program sistem perlindungan hukum bagi pengelola barang dan jasa. Peluncuran program ini dilakukan di kantor Wali Kota Jayapura, disaksikan oleh pengguna anggaran hingga penerima hasil anggaran dari Papua dan Papua Barat, MCAI-Indonesia dan LKPP Pusat.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Matias B Mano mengatakan, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas personel, pemahaman tim dan manfaat program, kerja sama tim yang solid, fokus terhadap pencapaian, dan target, serta komunikasi yang efektif, transparan, dukungan serta komitmen dari pimpinan.

“Selain melaksanakan proses pelelangan, juga berperan aktif dalam pengamanan BPBJ mulai dari pembinaan atau pelayanan, pengembangan BPBJ, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” kata Matias.

“Kota Jayapura sudah masuk Center of Exelent (CoE), yang merupakan program untuk menjadi ULP Pilot Project. Kota Jayapura termaksud ULP percontohan dari 44 ULP di Indonesia,” sambungnya.

Sementara itu Direktur Program Modernisasi Pengadaan MCAI-Indonesia Firman Dharmawan mengatakan, pemerintah Indonesia pada 2011 telah melakukan penandatanganan komprehensif dengan pemerintah Amerika Serikat.

“Ada tiga program yang disepakati, yaitu program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kesehatan, dan program modernisasi. Kota Jayapura menjadi yang pertama mencapai CoE dalam program ULP percontohan dari 44. Program ini akan berakhir April 2018,” kata Firman.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, lebih dari 30 persen proses dari pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, sehingga BPBJ Kota Jayapura menjadi percontohan di Papua dan Papua Barat.

“Kepada pegawai BPBJ, laksanakanlah kerja dengan baik, disiplin dalam bekerja, jangan mempersulit. Kinerja sudah strategis dan mumpuni dan sudah terintegrasi serta diawasi dari proses dokumen hingga serah terima sampai manajemen aset sesuai standar operasional,” kata wali Kota yang akrab disapa BTM ini.

“Saya ingatkan kepada BPKD, ULP, kalau ada OPD atau bendahara yang datang, layani dengan baik, di tuntun untuk memperbaiki kesalahan karena belum mengerti sesuai dengan proses hukum untuk pembangunan di kabupaten atau kota, dan lebih khusus lagi di Kota Jayapura,” pungkasnya. (hhw)

Sumber: Merdeka

Advertisement

Wali Kota Jayapura di kantor OPD | Foto: ©2017 Humas Pemkot Jayapura