Demo Tolak Ormas Radikal, Legislator Ingatkan Kasus HAM Papua

Demo Tolak Ormas Radikal, Legislator Ingatkan Kasus HAM Papua

Massa Ketika Berada di Halaman Kantor DPR Papua, Senin (15/5)

Metro Merauke – Ribuan umat yang dikoordinir Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dibawah pimpinan Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM menggelar demo damai di halaman Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur Papua, Senin (15/5).

Di hadapan beberapa perwakilan DPR Papua, Uskup Leo menyampaikan delapan poin pernyatan sikap diantaranya, menyatakan mendukung Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, pembubaran ormas radikal semisal Hizbuth Tahir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Ichwanul Muslimin, dan menuntut pembebasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus penistaan agama.

Uskup Leo mengatakan, partisispasi gereja-gereja ini untuk melawan radikalisme yang sudah ada di Tanah Papua. Aksi ini sebagai bentuk konsolidasi melawan pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi negara Indonesia.

“Meski saya orang yang tidak sudah demo, namun kini saya berani tampil karena masyarakat tidak sadar ada radikalisme yang betul-betul amat bahaya, mengancam kita semua, kelompok manapun,” katanya usai membacakan pernyataan sikap.

Di Kantor DPR Papua, massa aksi diterima sejumlah Legislator Papua yakni Ketua Komisi I Elvis Tabuni dan anggota komisinya, Tan Wie Long, Laurenzus Kadepa, Wakil Ketua Komisi V, Nioluen Kotouki, Anggota Komisi IV, Decky Nawipa dan Lazarus Siep, serta Anggota Komisi II, H, Samsunar Rasyid.

Kepada massa, Elvis Tabuni, ketua komisi yang membidangi politik, hukum dan HAM mengatakan, pihaknya sependapat dengan massa aksi. DPR Papua akan melanjutkan aspira desakan membebaskan Ahok ke Jakarta. Namun sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, semua pihak terutama kepada Gereja-Gereja (PGGP) agar aksi damai seperti ini tidak hanya dilakukan untuk kasus Ahok.

Katanya, di Papua juga banyak masalah, banyak kasus, terutama ada kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini. Akibatnya, kini masalah Papua telah menjadi isu internasional.

“Kedepan aksi yang sama harus dilakukan terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terus terjadi di Papua. Mari bersama- sama melihat ini dan mencari solusi damai,” kata Kadepa.

Terpisah, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, yang harus diselematkan adalah NKRI, save NKRI, save yang sifatnya umum, yakni nilai-nilai kebangsaan.

“Saya yakin tokoh-tokoh yang menyuarakan ini bisa memahami. Aksi ini bukan hanya dilakukan agama-agama tertentu, tapi beberapa agama di Jayapura. Kami yakin orientasi para tokoh-tokoh ini adalah bagaimana menyelamatkan NKRI dari berbagai hal yang merongrong NKRI, hal-hal mengenai radikalisme dan sebagainya,” kata Boy Rafli.

Katanya, polisi dalam mengamankan demo tersebut lebih kepada komunikasi khusus. Lebih kepada pelayanan pengamanan aksi, dimana sudah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Lebih mengedepankan pelayanan kepolisian.

“Polisi hadir, sama-sama menghimbau agar tertib. Jangan sampai merusak fasilitas publik,” ujarnya. (Arjun)

Advertisement