Partai Politik Tolak Masuk HTI di Merauke

Partai Politik Tolak Masuk HTI di Merauke

Jerry Omona, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Merauke, Papua

Metro Merauke – Partai Solidaritas Indonesia menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kabupaten Merauke, Papua. HTI disebut bukan sebagai organisasi dakwah keagamaan melainkan organisasi politik yang ingin mengubah dasar negara.

“Harus dibubarkan. Kami secara tegas menolak masuknya HTI di Tanah Anim Ha,” kata Jerry Omona, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Merauke, kemarin.

Menurut dia, ketika ingin mengubah dasar Negara, HTI telah menghianati tujuan kehidupan kebangsaan. Menyambung itu, Jerry Omona meminta pemerintah, serius membubarkan organisasi yang dapat merusak kebhinekaan saat ini. “Maksudnya apa ingin mengubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Negara ini bukan untuk satu atau dua orang saja, ini milik semua anak bangsa yang berasal dari beragam suku dan agama,” ujarnya.

Bila terjadi HTI ‘berdiam’ di Merauke, Jerry menambahkan, pihaknya tak segan menghadapi kelompok intoleransi tersebut. “Tanah Merauke yang aman dan damai ini, jangan sampai diracuni oleh organisasi-organisasi seperti itu. Semua pihak juga harus turut serta mengantasipasi masuknya gangguan ini,” ucapnya.

Baginya, penolakan terhadap HTI, bukan lantaran sentimen keagamaan atau suku, melainkan demi kelangsungan hidup berbangsa. “Dasar Negara kita sudah jelas, jangan ada yang coba-coba menggantinya.”

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua meminta kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang berada di Bumi Cenderawasih untuk angkat kaki segera. Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan meminta Kepolisian Daerah Papua menindak tegas segala bentuk kegiatan HTI karena bertentangan dengan NKRI.

“Papua ini tanah damai, tidak bisa satu ajaran pun yang akan mencederainya. Saya harap Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih untuk memberikan perhatian serius kepada organisasi Islam radikal yang merongrong kedamaian di Papua,” katanya.

Gubernur Papua berharap, perkembangan isu SARA seperti Pilkada Jakarta, tidak terjadi di Papua. “Kami di Papua menjaga NKRI secara utuh dan damai. Kita tidak terpengaruh dengan isu SARA sebab sejak dahulu kami sudah menjaga kedamaian, kerukunan antar-suku dan agama. Oleh sebab itu, kita harus sepakat untuk menjaga keutuhan negara ini dan dimulai dari Papua,” tuturnya.

Dalam situs resminya, Hizbut Tahrir.or.id, disebutkan Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan ini menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. (Nuryani/Arjun)

Advertisement