Ditemukan SK Palsu, BKD Perlu Inventarisir SK PNS di Papua

Ditemukan SK Palsu, BKD Perlu Inventarisir SK PNS di Papua

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone

Metro Merauke – Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan kabupaten/kota menginventarisir kembali SK pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone pasca adanya temuan SK palsu PNS di Papua yang dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.

“Tidak menutup kemungkinan ada PNS lain yang juga miliki SK palsu. Kami minta BKD Papua memprosesnya. Menginventarisir kembali semua SK PNS. Selidiki darimana sumber SK ini,” kata Orwan, Kamis (4/5).

Menurutnya, SK palsu merugikan pemerintah daerah. Untuk itu, BKD harus segera mengusutnya, untuk mengetahuai siapa saja yang terlibat di balik itu.

“Tidak menutup kemungkinan ada orang dalam. Makanya harus diselidiki agar terungkap. Apakah ini orang dalam atau dari luar,” ujarnya.

Katanya, kondisi ini jangan sampai dibiarkan. Harus ada sikap tegas. Ini tidak hanya tugas BKD, SKPD lain harus ikut mendukung menginventarisir kembali SK PNS dijajarannya.

Sebelumnya, seorang ASN mengadu ke BKD Pemprov Papua terkait keabsahan SK PNS Formasi 2013 milikinya, yang diterbitkan Pemprov Papua. Setelah diperiksa, nama yang bersangkutan  tak ditemukan dalam aplikasi.

Kepala BKD Papua, Nicolaus  Wenda menduga, SK palsu PNS itu ulah oknum di luar pemerintahan. Dalam SK tersebut, terdapat sejumlah kesalahan penulisan nama Kepala BKD, NIP dan pangkat.

“Itu mencurigakan. Hingga kini kami tak mengetahui siapa oknum yang  memalsukan SK ASN tersebut,” kata Nicolaus Wenda sehari sebelumnya.

Hingga kini pihaknya belum melaporkan masalah itu kepada pihak penegak hukum. Alasannya, belum menemukan identitas oknum yang memalsukan SK PNS tersebut. (Arjuna)

Advertisement