19 Kadistrik Divonis Bersalah Dalam Pilkada Jayapura

19 Kadistrik Divonis Bersalah Dalam Pilkada Jayapura

Suasana Usai Sidang Pembacaan Putusan Hukum Terhadap 19 Kepala Distrik Kabupaten Jayapura, Papua di Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (25/4)

Metro Merauke – Majelis hakim memvonis bersalah 19 kepala distrik (kadistrik) Kabupaten Jayapura, Papua dalam sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (25/4).

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis 19 kadistrik yang membuat pernyataan sikap menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada Kabupaten Jayapura dengan hukuman tiga bulan penjara, masa percobaan enam bulan dan denda Rp600 ribu.

Para kepala distrik yang divonis yakni Najamudin, Kepala (Kadistrik Kaureh), Arnold Luturmas, (Kadistrik Waibu), Muh. Nurdin (Kadistrik Nimbokrang), Johanes Mandowally (Kadistrik Yokari), Willem F (Kadistrik Waibu), Daniel Tako (Kadistrik Ebungfauw), Mangasi Situmorang (Kadistrik Gresi Selatan), Steven Ohee (Kadistrik Sentani Timur) dan Alfons Awoitauw (Kadistrik Sentani).

Aleut (Kadistrik Yapsi), Ganefo (Kadistrik Depapre), Eroll Yohanis Daisiu (Kadistrik Demta), Edison Yapsenang (Kadistrik Nimboran), Oktovianus JR Tabisu (Kadistrik Kemtuk Gresi), Oktovianus Sabrani dan (Kadistrik Sentani Barat), Budi Projonegoro Yokhu (Kadistrik Namblong), Soeko Moertiono (Kadistrik Kemtuk), Manase Jek (Kadistrik Unurum Guay) dan Yahya Yarisitouw (Kadistrik Revenirara).

Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana. Sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama tiga bulan dan denda sejumlah Rp600 ribu dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari,” kata hakim ketua, Syafrudin membacakan putusan didampingi hakim anggota Abdul Gafur,  SH dan Lidia Awinero, SH.

Pidana penjara tersebut kata hakim ketua, tidak perlu dijalani. Kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang memutuskan lain, disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir.

Beberapa barang bukti yang diajukan yakni satu bundel surat dari Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Jayapura tertanggal 03 Maret 2017, perihal pernyataan sikap, tiga lembar foto, dan satu keping VCD dimusnahkan. Majelis hakim juga membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing senilai Rp5 ribu.

Vonis ini lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa hukuman satu bulan penjara dengan percobaan enam bulan dan denda sebesar Rp600 ribu.

Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana sesuai yang diajukan penuntut umum, yakni dalam pasal  188  Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengesahan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo pasal 71 ayat 1  Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Normal 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan Walikota  menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Penasehat hukum 19 kadistrik, Gustaf Kawer mengatakan, jika pihaknya punya waktu tiga hari untuk pikir – pikir. Dalam tiga pihaknya akan berkoordinasi dengan 19 kadistrik itu.

“Setelah itu, kami akan nyatakan sikap. Kalau mereka nyatakan terima, ya kami terima. Kalau mereka mau banding ya kami nyatakan banding,” kata Gustaf.

Namun tim kuasa hukum menilai, putusan majelis hakim tidak sesuai pledoi. Ada unsur-unsur yang dianggap tidak terbukti, yakni unsur merugikan atau menguntungkan calon yang lain.

“Kan belum rekap, sehingga tidak ada pasangan yang rugi. Belum PSU juga. Kalau satu unsur saja tidak terpenuhi, konsekuensinya ke 19 kadistrik tersebut, harus bebas. Namun, hakim berpendapat lain,” ujarnya. (Arj)

Advertisement